Penahanan RJ Linno, TPK, dan Mengeroyok Koruptor

Penantian publik selama lima tahun terjawab. RJ Linno ditahan. Menjadi tersangka selama lima tahun dan bebas membuat massa bertanya-tanya. Ada spekulasi soal orang kuat, atau mempunyai pelindung.

KPK beralasan mengenai lambatnya penahanan karena penghitungan kerugian negara. BPK menghendaki harga pembanding alat yang diduga dimark up. Kerugian negara dihitung dari selisih itu. 

Pengakuan jubir KPK kesulitan itu. konon, komisioner KPK periode lalu sampai ke China dan tidak membuahkan hasil. Pun pejabat China ke sini juga sama saja. Sah-sah saja apapun yang menjadi kendala siapa yang tahu.

Ramai-ramai TPK, tim pemburu koruptor mau dihidupkan lagi, kemudian muncul seruan pada media sosial sangat marak pembubaran KPK. Kejaksaan Agung kini mendapat perhatian masyarakat karena capaian mereka dalam menanggani kasus korupsi.

Pemberitaan masif atas upaya Kejaksaan Agung dalam menangai korupsi Asabri membuat rakyat kembali percaya kepada korp coklat ini. Pada sisi lain, KPK yang dulu sangat disanjung itu malah memble dan tidak ada greget.

Sangat mungkin tekanan atas pilihan penghidupan TPK ini menjadi alasan menahan RJ Linno. Sangat seksi bagi KPK untuk biar dilirik kembali oleh masyarakat Indonesia. Apapun alasannya, penahanan ini telah memberikan secercah harapan pemberantasan korupsi memang serius.

Mengeroyok Koruptor

Lembaga ad hoc semacam KPK itu awalnya ada karena kepolisian dan kejaksaaan  susah diharapkan. Apalagi jika menghadapi atasan atau rekan kerja sendiri. Korp selalu benar, kadang menjadi kendala. Nah kehadiran mereka untuk itu.

Kolaborasi yang diperlukan, bukan malah saling bersaing, apalagi saling tikam. Kejaksaan biar saja juga melakukan tugasnya. Memang salah satu kewajibannya. Pun polisi, tidak ada yang lebih unggul dan pasti benar.

Peran KPK menjadi jembatan ketika ada konflik kepentingan antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagaimana masa lalu. Ini harapan ketika sinergi terjadi. Korupsi kronis ya memang kerja keras semua lini, bukan malah saling meniadakan.

Siapa yang tidak suka dengan keadaan ini? Ya jelas para pemain anggaran, suap, yang merasa makin sulit bergerak. Siapa tahu juga KPK disasar untuk bebersih. Apakah jaminan KPK lepas dari unsur koruptif?

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan