Ratusan Calon Dokter Spesialis Mau Mengakhiri Hidup

Ratusan Calon Dokter Spesialis Mau Mengakhiri Hidup

Miris membaca berita dan pembicaraan mengenai penelitian Kemenkes yang menyebut ratusan calon dokter spesialis memiliki kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Orang sering mengaitkan frustasi, depresi, dan mau bunuh diri itu biasanya berhubungan dengan rendahnya ekonomi dan pendidikan.

Rilis itu menyebut alasan besarnya angka depresi karena beban studi, perundungan, dan beban ekonomi.  Studi dan pelayanan yang harus dilakukan beberapa sumber mengatakan sangat berat. Bisa seharian bahkan lebih tidak tidur sama sekali. Dalam sebuah pemberitaan ada pengakuan sampai 36 jam tidak tidur.

Perundungan. Pengakuan mereka menyebutkan ada yang cyber bullying, pengucilan, penugasan untuk kepentingan pribadi konsulen serta senior, ini juga menyangkut faktor pembiayaan, alasan ketiga, pengeluaran di luar biaya pendidikan. Media lain menyebutnya dengan “palak.”

Hal ini cenderung mirip zaman perploncoan atau opspek. Budaya balas dendam senior ke yunior yang  sudah cukup lama sudah ditiadakan. Eh malah ada di post sarjana dan terjadi sampai demikian dalam, mau melukai diri dan mengakhiri hidup.

Beban ekonomi. Hal yang sangat wajar, karena biaya studi di Indonesia, terutama kedokteran terkenal mahal dan bahkan ugal-ugalan. Hal yang bisa menjadi simalakama, ketika pelayanan dan pengabdian itu dibangun dengan harga super mahal dalam studinya.

Belum lagi “palak” dalam sebuah media memberi istilah, bagaimana itu bisa ditanggulangi dan diatasi. IDI sebagai Lembaga yang memiliki otoritas itu, secara tidak langsung bisa mengubah tradisi, hanya menyoroti tidak adanya gaji pada dokter yang lanjut studi. Jika arahnya mau meminta beasiswa dari negara, apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama pengabdian di jenjang sebelumnya.

Ingat keluhan layanan kesehatan di negeri ini begitu tinggi. Bak lingkaran setan jika demikian.   Tentu ini bukan penghakiman, namun sebentuk masukan dan keprihatinan.

Di luar alasan yang sudah dikatakan pihak Kemenkes, sangat terbuka kemungkinan bahwa si calon spesialis itu sebenarnya tidak mampu, namun karena alasan-alasan lain mereka bisa masuk, sehingga terbebani dengan begitu berat. Asumsi ini berdasarkan bagaimana susahnya membuat program spesialisasi yang pernah juga Menkes keluhkan.

Pada sisi lain, banyak calon kompeten tereliminasi karena sebab yang tidak kasat mata. Lagi-lagi simalakama, yang berkemampuan skill dan akademik tereleminasi kalah oleh pihak lain yang memiliki privilege khusus.

Jika seperti pernyataan IDI saja yang diselesaikan, dan fokusnya bisa berabe. Bagaimana perundungan, dan bahkan pemalakkan terjadi dengan leluasa tanpa penyelesaian, juga tidak akan mengurangi masalah. Ekonomi berkaitan dengan pembeayaan studi bisa jadi tidak masalah. Semua jelas terhitung. Lha yang malak-memalak itu?

Masih ada penelitian lanjutan, dan harus berani jujur jika mau menyelesaikan masalah secara tuntas, apakah mampu dan mau?

Salam penuh kasih

Susy Haryawan