Drama “Bohir” Ijazah, Antara JK dan Rismon

Siapa Lebih Dipercaya

Isu ijazah palsu Presiden Jokowi seolah menjadi zombi dalam dinamika politik Indonesia; ia terus bangkit tepat di saat kita mengira ia sudah terkubur. Namun, babak terbaru kali ini tidak lagi sekadar memperdebatkan keaslian selembar kertas, melainkan beralih menjadi drama perseteruan personal yang menyeret nama besar mantan Wakil Presiden dua kali, Jusuf Kalla (JK), dan sosok kontroversial Rismon Sianipar.

Pertanyaannya kini bukan lagi soal ijazah, melainkan soal kredibilitas: Siapa yang lebih layak dipercaya?

Drama Baru: Dari Permintaan Maaf ke Tudingan “Bohir”

Awalnya, publik mengira narasi ini akan meredup setelah Rismon menyampaikan permintaan maaf. Namun, alih-alih selesai, muncul “plot twist” yang mengejutkan. Beredar narasi yang menyebutkan bahwa JK berada di balik pendanaan gerakan isu ijazah tersebut. JK, yang selama ini dikenal sebagai politisi kawakan dengan jaringan logistik yang kuat, langsung bereaksi keras. Ia menolak mentah-mentah dikaitkan sebagai penyandang dana (bohir) dan mengancam akan menyeret Rismon ke jalur hukum.

Menariknya, Rismon pun melakukan manuver defensif. Ia kini berdalih tidak pernah menyebut nama JK secara langsung. Senjata yang ia gunakan untuk membela diri pun sangat kekinian: Kecerdasan Buatan atau AI. Rismon mengklaim bahwa nama JK muncul karena “ulah” algoritma AI, bukan dari pernyataannya sendiri. Sebuah alasan yang di satu sisi terdengar teknis, namun di sisi lain terasa seperti upaya cuci tangan yang kikuk.

Rismon dan Runtuhnya Menara Kredibilitas

Jika kita membedah sosok Rismon, kita dihadapkan pada masalah fundamental dalam komunikasi publik: kepercayaan. Rismon adalah sosok yang sebelumnya begitu vokal dengan keyakinan setinggi langit mengenai kepalsuan ijazah tersebut, namun tiba-tiba berbalik arah 180 derajat.

Seorang ahli atau peneliti biasanya memegang teguh data dan metodologi. Ketika seseorang yang mengaku ahli tiba-tiba berganti sikap secara ekstrem tanpa adanya temuan ilmiah baru yang mendasar, maka predikat “ahli” tersebut luntur seketika. Bagaimana publik bisa memercayai pernyataan terbarunya jika pernyataan sebelumnya—yang ia klaim sebagai hasil kajian—ternyata bisa berubah begitu saja?

Kredibilitas Rismon saat ini bukan lagi sekadar diragukan, melainkan berada di titik nadir. Dalam psikologi massa, sekali seorang informan terbukti tidak konsisten dalam prinsipnya, maka setiap narasi yang keluar dari mulutnya setelah itu akan dianggap sebagai angin lalu atau sekadar “pesanan”.

Ironi Jusuf Kalla: Sang Juru Damai yang Turun Gelanggang

Di sisi lain, posisi Jusuf Kalla tak kalah membingungkan. JK memiliki rekam jejak yang sangat prestisius. Ia adalah arsitek perdamaian di Aceh dan Ambon. Namanya harum di panggung internasional, terutama ketika ia menyoroti konflik di Timur Tengah, seperti masalah Iran. Itu adalah “pasar” politik JK yang sebenarnya: sosok negarawan senior yang bijak dan solutif.

Namun, keterlibatannya dalam polemik ijazah ini terasa seperti penurunan kelas (downgrade). Alih-alih mengabaikan isu yang dianggap receh oleh sebagian besar publik, JK justru ikut berteriak agar Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan umum. Sikap ini memicu tanda tanya: Mengapa tokoh sekelas JK masih mau meladeni narasi yang digulirkan oleh sosok-sosok seperti Rismon, atau bahkan Roy Suryo dan Dokter Tifa yang kini cenderung lebih tenang?

Ada kontradiksi yang nyata di sini. JK membantah menjadi bohir, namun narasinya justru memperkuat isu yang sedang diperjuangkan oleh kelompok yang ia bantah danai. Belum lagi urusan “nasihat rahasia” untuk Prabowo yang dibocorkan melalui Said Didu. Jika itu rahasia, mengapa harus keluar melalui pihak ketiga? Inkonsistensi ini memperlihatkan bahwa JK mungkin sedang memainkan kartu politik yang sulit dibaca, namun berisiko menggerus wibawanya sendiri.

Antara Istana dan Jalanan: Etika Tokoh Bangsa

Sebagai mantan petinggi partai besar dan mantan Wapres, publik sebenarnya merindukan sosok JK yang tampil sebagai “penengah” di balik layar. Kita bisa melihat teladan dari almarhum BJ Habibie atau Try Sutrisno. Mereka memberikan masukan dengan cara yang elegan: datang ke Istana, bertemu langsung dengan Presiden, dan berbicara dari hati ke hati sebagai sesama pemimpin bangsa.

Ketika seorang tokoh sekaliber JK lebih memilih “berteriak” dari luar melalui media massa, ia menempatkan dirinya sejajar dengan pengamat politik atau aktivis mahasiswa yang memang tidak memiliki akses ke lingkaran elit. Padahal, sulit dipercaya jika seorang JK tidak memiliki akses telepon atau jalur pribadi ke Prabowo maupun Jokowi. Jika akses itu memang tidak ada, maka itu adalah sinyal bahwa posisi tawarnya di mata penguasa saat ini memang sedang merosot.

Akhir dari Sebuah Drama Sesaat

Pada akhirnya, perseteruan antara klaim Rismon dan bantahan JK ini kemungkinan besar hanyalah drama musiman. Di alam demokrasi, sah-sah saja setiap orang saling tuding dan membela diri. Biarlah proses hukum yang membuktikan, meskipun kita tahu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pun sedang tidak baik-baik saja.

Namun, ada pelajaran penting bagi masyarakat. Kredibilitas tidak bisa dibangun dalam semalam, tapi bisa hancur dalam satu pernyataan yang tidak konsisten. Rismon dengan dalih AI-nya dan JK dengan teriakan-teriakannya dari luar gedung kekuasaan, sama-sama memberikan gambaran betapa rapuhnya narasi politik kita saat ini.

Masyarakat yang sudah jenuh cenderung akan menganggap ini sebagai kebisingan yang tidak produktif. Siapa yang lebih dipercaya? Jawabannya mungkin: tidak keduanya. Publik lebih memilih untuk melihat fakta-fakta nyata di lapangan daripada terjebak dalam pusaran drama ijazah dan tudingan bohir yang ujung-ujungnya akan hilang ditelan bumi, berganti dengan isu baru yang tak kalah heboh namun sama-sama tak berujun dan tidak bermutu.