Menguliti Retorika “SPPG” Nusron Wahid dan Kemuakan Publik pada Mentalitas Penjilat

Dalam dinamika politik kontemporer, bahasa sering kali menjadi medan tempur pertama antara penguasa dan rakyat. Belakangan ini, sebuah akronim satir ciptaan gerakan kritis masyarakat dan mahasiswa mendadak viral: SPPG (Satuan Penjilat Prabowo-Gibran). Istilah ini adalah tamparan keras, sebuah metafora sekaligus kritik terbuka terhadap fenomena menjamurnya elite politik yang rela menggadaikan nalar sehat demi mengamankan restu kekuasaan.

Namun, yang membuat publik terperangah bukanlah lahirnya istilah tersebut, melainkan respons dari politisi senior Golkar sekaligus tim sukses pasangan tersebut, Nusron Wahid. Dengan nada menantang dan acuh tak acuh, ia melontarkan pembelaan: “Jika SPPG emang kenapa? Apa salahnya dengan SPPG untuk Prabowo-Gibran?”

Pertanyaan retoris itu seketika memicu badai polemik. Mengapa jawaban sesederhana “emang kenapa” bisa membuat mahasiswa dan masyarakat sipil begitu muak?

Pejabat Bukan Penjilat: Menggugat Hilangnya Etika Publik

Ketika mahasiswa melempar label “Serikat Penjilat”, itu adalah sebuah gugatan moral, bukan sekadar ejekan receh. Mereka sedang menyoroti fenomena hilangnya fungsi pejabat publik sebagai pengawas dan penyeimbang, yang kini berubah peran menjadi pemandu sorak absolut kekuasaan.

“Esensi tertinggi dari seorang pejabat publik adalah menjadi pelayan rakyat dan penjaga konstitusi, bukan menjadi benteng pertahanan bagi syahwat politik penguasa. Pejabat seharusnya memiliki integritas, bukan mentalitas penjilat.”

Ketika Nusron Wahid membalas dengan “Emang kenapa?”, ia seolah-olah melegitimasi bahwa tindakan “menjilat” atau menghamba pada kekuasaan—meskipun menabrak kepatutan etis dan hukum—adalah hal yang sah-sah saja asalkan membawa kemenangan politik. Sikap permisif terhadap mentalitas penjilat inilah yang menjadi titik nadir dari rusaknya moralitas politik kita hari ini.

Mahasiswa “Disiram Bensin”: Retorika yang Meremehkan Nalar

Bagi gerakan mahasiswa, jawaban Nusron Wahid dirasakan bagai siraman bensin di atas api yang sedang membara. Mahasiswa hari ini turun ke jalan dan bersuara di ruang digital karena mereka gelisah melihat kemunduran demokrasi, nepotisme yang telanjang, dan hukum yang diakali.

Ketika kegelisahan akademis dan moral itu dijawab dengan tantangan “Emang kenapa kalau kami menjilat?”, hal itu melukai rasa keadilan. Logika Nusron menunjukkan arogansi kekuasaan yang luar biasa: seolah-olah opini publik, etika, dan kritik mahasiswa tidak memiliki bobot sama sekali di hadapan konsolidasi kekuatan politik mereka. Respons yang meremehkan ini tidak meredam suasana, melainkan justru mengeskalasi kemarahan mahasiswa karena nalar kritis mereka dilecehkan secara terbuka.

Analogi Zidane-Materazzi: Siapa yang Sebenarnya Memprovokasi?

Dalam berbagai perdebatan, pihak elite sering kali menggunakan narasi defensif bahwa mereka adalah pihak yang dipojokkan. Mereka kerap mengungkit atau mengacu pada analogi sepak bola yang sangat terkenal: Insiden Zinedine Zidane dan Marco Materazzi pada Final Piala Dunia 2006.

Dalam sejarah tersebut, Zidane diprovokasi secara personal oleh Materazzi, hingga akhirnya kehilangan kendali dan menanduk dada Materazzi yang berujung kartu merah.

Jika elite politik mencoba memosisikan diri mereka sebagai “Zidane”—pihak yang merasa berhak memukul balik atau merespons keras (seperti kalimat “emang kenapa” milik Nusron) karena merasa terus-menerus diserang oleh kritik “SPPG”—maka logika ini sebenarnya keliru dan berbalik menyerang mereka sendiri.

Dalam realitas politik hari ini, publik justru melihat posisi itu terbalik:

• Elite kekuasaan bertindak sebagai “Materazzi”: Mereka yang terus-menerus memprovokasi kesabaran rakyat dengan manuver politik dinasti, pengabaian etika, dan ucapan-ucapan yang meremehkan akal sehat.
• Mahasiswa dan rakyat adalah “Zidane”: Pihak yang selama ini menahan diri, namun terus-menerus diprovokasi oleh kebebalan elite. Ucapan “SPPG emang kenapa?” adalah provokasi tingkat akhir yang siap memancing “tandukan” perlawanan balik yang lebih masif dari gerakan mahasiswa.

Kemuakan pada Bahasa Pejabat yang Jauh dari Realitas

Kemarahan mahasiswa mengakar pada satu hal fundamental: Mereka muak dengan bahasa pejabat yang tidak membumi dan sangat jauh dari realitas.

Ada jurang pemisah (disparitas) yang mengerikan antara diksi yang dipakai oleh para elite di ruang-ruang ber-AC dengan jeritan rakyat di akar rumput:

Ketika penderitaan hidup yang riil itu dijawab oleh para elite dengan sibuk membela diri dari label “Serikat Penjilat” sambil berkata “Emang kenapa kalau kami menjilat demi kekuasaan?”, itu adalah bentuk ketidakpedulian yang nyata. Pejabat telah kehilangan kemampuan untuk berempati. Mereka menggunakan bahasa langit yang penuh kepalsuan untuk menutupi kebobrokan moral di bumi.

Batas Akhir Kesabaran Publik

Istilah SPPG (Satuan Penjilat Prabowo-Gibran) lahir sebagai bentuk perlawanan simbolik dari masyarakat yang jenuh melihat hilangnya tokoh-tokoh kritis di lingkaran kekuasaan. Ketika istilah ini dijawab oleh Nusron Wahid dengan “Emang kenapa?”, kalimat itu akan dicatat dalam sejarah sebagai simbol matinya rasa malu dalam politik kontemporer kita.

Politik yang kehilangan rasa malu adalah politik yang berbahaya, karena ia tidak lagi mengenal batas-batas kepatutan. Namun, para elite harus ingat bahwa kekuasaan ada batasnya, sedangkan kesabaran rakyat memiliki titik jenuh.

Jika para pejabat lebih memilih bangga menjadi bagian dari “serikat penjilat” demi takhta dan jabatan, ketimbang menjadi penyambung lidah rakyat, maka jangan terkejut jika gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil akan memberikan “tandukan” sejarah yang akan meruntuhkan menara gading arogansi tersebut. Sudah saatnya para elite kembali membumi, membuang mentalitas penjilat, dan mulai berbicara dengan bahasa yang jujur serta menghormati etika publik.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan