BGN dengan Segala Problematikanya, atau Kelucuan?

Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya sedang memperagakan sebuah komedi putar yang melaju terlalu kencang hingga membuat penontonnya mual. Bagaimana tidak? Usia lembaga ini baru seumur jagung, tetapi dinamika internal dan manajerial di dalamnya sudah menyajikan drama level tinggi. Yang terbaru dan paling menyita perhatian adalah mundurnya Sang Kepala BGN setelah menjabat kira-kira hanya 45 hari.

Mundurnya pucuk pimpinan ini terjadi tak lama setelah rekan-rekan dan mantan atasannya terseret dalam pusaran kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Ini tentu bukan lagi sekadar prasangka atau dugaan liar. Besarnya arus uang negara yang beredar dalam program ini nyata, sementara mutu eksekusi dan output yang sampai ke tangan penerima manfaat justru berada pada level yang mengurut dada: ya gitu deh.

Jika ditelisik lebih jauh, perjalanan BGN hingga hari ini diwarnai oleh tumpukan problematika yang beririsan tipis dengan kelucuan absurd. Setidaknya ada delapan catatan krusial yang menandai betapa sengkarutnya tata kelola lembaga pengelola program makan gratis ini.

1. Pejabat Tidak Kompeten dan Minim Harapan

Masalah mendasar BGN bermula dari urusan kapasitas personel. Mengelola manajemen logistik pangan skala nasional—terlebih yang bersentuhan langsung dengan standar gizi anak sekolah—membutuhkan kepakaran yang presisi. Namun, rekam jejak pejabat yang diganti maupun penggantinya justru memercikkan tanda tanya besar. Jangankan bicara soal keahlian ilmu gizi atau rantai pasok (supply chain), kompetensi dasar dalam tata kelola birokrasi publik saja sangat meragukan. Memasang figur yang tidak tepat pada posisi sekrusial ini bak menyerahkan kemudi kapal tanker kepada seseorang yang bahkan belum lulus mengendarai sepeda roda tiga. Tidak ada harapan perbaikan jika muaranya tetap sama.

2. Anomali Suksesi Kepemimpinan

Logika organisasi di BGN mendadak tumpul ketika bicara soal suksesi kepemimpinan. Publik tentu ingat ketika Nanik S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana; alurnya jelas dan lazim dalam birokrasi, yakni seorang wakil naik kelas menjadi ketua. Namun, pada pergantian kali ini, keanehan terjadi. Di saat jajaran wakil kepala sudah bekerja dan memahami peta masalah di dalam sistem, pemerintah justru mencabut orang baru dari luar sistem untuk menduduki kursi nomor satu. Pertanyaan sederhananya: jika keberadaan para wakil dianggap ada dan berkinerja, mengapa bukan salah satu dari mereka yang dinaikkan? Mengimpor orang luar di tengah krisis trust hanya menegaskan bahwa tatanan pembinaan karir dan logika kepemimpinan di lembaga ini sedang acak-acakan.

3. Logika Mitra yang Terjerat Rentenir

Dari panggung pemberitaan media, carut-marut hubungan antara BGN dan mitranya menyajikan humor gelap yang tak kalah menggelikan. Banyak mitra berteriak menuntut ini dan itu. Yang paling absurd adalah lontaran keluhan dari oknum mitra yang mengaku sudah terjerat utang rentenir, padahal fasilitas dapur penyedianya saja belum beroperasi sama sekali! Di mana letak nalarnya? Anggaran negara yang dialokasikan untuk program ini jumlahnya sangat fantastis. Lantas, ke mana mengalirnya uang-uang itu jika di tingkat tapak para penyedia jasa justru sudah megap-megap sebelum bertarung? Ini menyiratkan adanya kebocoran atau hambatan distribusi dana yang luar biasa parah.

4. Amburadulnya Lapangan dan Gangguan KBM

Kondisi riil di lapangan tidak kalah memprihatinkan. Penyaluran makanan masih jauh dari kata rapi. Jenis menu, waktu pengantaran, hingga mekanisme pembagian di sekolah sering kali tidak teratur dan cenderung mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Guru dan siswa yang seharusnya berfokus pada proses pedagogis justru tersita waktunya untuk mengurus logistik makanan yang datangnya tidak menentu. Apakah pernah ada evaluasi dampak dampak operasional ini terhadap efektivitas jam belajar siswa di sekolah? Sejauh ini, suasananya masih terasa seperti proyek uji coba tanpa protokol yang matang.

5. Narasi “Diserang” dan Alergi Kritik

Di tingkat elit, respons terhadap gelombang kritik juga tak kalah problematik. Narasi yang dibangun seolah-olah presiden atau pemerintah sedang “diserang karena berniat baik memberi makan rakyatnya.” Ini adalah sebuah kekeliruan berpikir (logical fallacy) yang amat mendasar. Publik, pengamat, maupun pelaku lapangan yang bersuara kritis sama sekali tidak menolak niat mulia memberi makan anak-anak bangsa. Yang dikritisi adalah tata kelolanya. Uang rakyat ratusan triliun rupiah yang digelontorkan itu sudah dikelola dengan benar, transparan, dan akuntabel atau belum? Apakah betul-betul tepat sasaran? Mengubah kritik konstruktif menjadi narasi “kriminalisasi niat baik” adalah bentuk resistensi birokrasi yang berbahaya.

6. Kanibalisasi Anggaran Sektor Pendidikan

Dampak sistemik yang paling menyakitkan dari pembengkakan anggaran BGN adalah munculnya korban di sektor lain. Demi menyuplai dana jumbo untuk program makan ini, terjadi pemangkasan anggaran di berbagai pos penting. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan banyak tenaga Honorer dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang harus gigit jari karena harapan kesejahteraannya tertahan. Hak-hak mendasar pegawai seperti dana sertifikasi guru dan tunjangan insentif dilaporkan banyak yang tersendat. Sangat ironis ketika sebuah program yang diklaim untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak bangsa justru memotong nadi kesejahteraan para pendidik yang mengajar mereka setiap hari.

7. Normalisasi Kasus Keracunan dan Menu Buruk

Kabar mengenai anak-anak sekolah yang mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program ini masih saja berseliweran di pemberitaan. Ketika makanan yang disajikan berkualitas buruk, berbau, atau tidak layak cerna, lambat laun masyarakat mulai berada pada titik jenuh. Tragisnya, ketika ketidakberesan ini terjadi berulang kali tanpa ada sanksi yang tegas, publik menjadi tumpul dan menganggapnya sebagai hal biasa. Makanan basi tak lagi jadi berita besar karena dianggap sebagai “risiko harian” dari proyek yang dipaksakan. Ini adalah titik berbahaya di mana pembiaran atas mutu makanan telah dinormalisasi.

8. Berganti Kepala Tanpa Evaluasi Radikal Adalah Kesia-siaan

Mau berganti Kepala BGN setiap bulan sekali pun, lembaga ini tidak akan pernah membaik jika pemerintah tidak mau jujur melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendasar. Mengganti figur pimpinan tanpa memperbaiki tata kelola, rantai pasok, transparansi anggaran, dan sistem pengawasannya hanyalah tindakan kosmetik belaka. Masukan, kritik, serta nasihat obyektif dari para pelaku lapangan dan praktisi gizi yang memahami kondisi riil selama ini seperti membal ke tembok tebal kekuasaan. Selama BGN merasa kinerjanya sudah baik-baik saja dan enggan membuka diri pada koreksi, maka rentetan kasus korupsi, keracunan, dan kekacauan manajemen akan terus berulang sebagai tragedi yang berkedok komedi.

BGN butuh lebih dari sekadar perombakan figur di pucuk pimpinan. Yang dibutuhkannya adalah keberanian politik untuk menghentikan sejenak komedi putar ini, duduk bersama para ahli dan pelaku lapangan, serta merombak ulang sistem dari hulu ke hilir. Tanpa kejujuran untuk dievaluasi, program besar bernilai triliunan ini hanya akan dikenang bukan karena gizi yang dikucurkannya, melainkan karena kelucuan dan problematika yang ditinggalkannya.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan