Dua Mantan Mensos Bertarung di Pilkada Jatim

Dua Mantan Mensos Bertarung di Pilkada Jatim

Pilkada menjelang, Jatim menyajikan persaingan dan rivalitas yang sangat menarik. Kedua perempuan, dua-duanya mantan Menteri Sosial pula. Mereka juga mengundurkan diri di masa jabatannya sebagai pembantu presiden. Satunya  gubernur sebelumnya, yang lain adalah walikota fenomenal Kota Surabaya.

Rekam jejak kedua calon sudah dipahami dengan baik oleh pemilih di sana. Tidak kurang-kurang data tersaji dengan gamblang. Pemilih tinggal menentukan mana yang mau dijadikan gubernur dengan apa yang sudah mereka pahami dengan baik.

Sangat menentukan adalah mesin partai. Bagaimana pun publikasi dan menanamkan image baik itu penting. Selama kampanye meyakinkan publik untuk beralih pilihan itu yang penting. Bagaimana meyakinkan publik siapa yang terbaik untuk Jatim.

Risma pastinya sangat melekat dengan warga Kota Surabaya dengan gebrakannya yang terlihat dengan sangat jelas. Mereka pasti belum lupa dengan kinerjanya yang berhasil dengan baik. Tetapi, Jatim bukan hanya Surabaya tentu saja.

Khofifah jelas sudah menguasai Jatim, di mana ia adalah Gubernur Jawa Timur yang lalu. Tentu saja paham dengan peta pemilih dan juga mana saja kawasan yang sudah dalam genggamannya.

Ada sebuah ujaran, jangan memilih yang tersandera dengan kasus. Penelusuran melalui mesin pencari, jauh lebih banyak kisah calon dari incumbent dari pada penantangnya mengenai dugaan kasus hukum. Masa lalu di Kemensos ada pelaporan ke KPK. Pun ketika menjabat Gubernur Jawa Timur juga ada dugaan mengarah ke sana.

Kondisi yang sangat rentan dimainkan untuk menyudutkan kandidat lain sangat mungkin. Situasi yang memang tidak kondusif, dan bisa sangat liar untuk kampanye negatif. Kelima belas parpol perlu kerja keras untuk membentengi nama Khofifah tetap aman.

Posisi Risma yang hanya dengan sedikit partai toh tidak juga terlalu merisaukan. Tanpa cawe-cawe dalam lembaga daerah, atau kekuasaan yang lebih besar, pilkada ini akan sangat menarik. Seru, dan  memberikan benar-benar pesta demokrasi.

Keduanya perempuan, tidak akan ada kampanye menggunakan terminologi ideologi agamis. Mereka juga sama-sama ada di kementerian yang sama, jika mau memainkan isu korupsi bansos malah asyik, jadi buka-bukaan. Tampaknya hal ini kog tidak ada. Pemberitaan  penggeledahan di Kemensos oleh KPK, bukan zaman mereka berdua ini, Risma tidak mau berkomentar sama sekali. Bagus, contoh yang layak untuk demokrasi sehat dan waras.

Harapannya sih, benar-benar berjalan demokratis, tidak menggunakan cara-cara kotor dan buruk. Cawe-cawe dikurangin lah, biar benar-benar pesta rakyat. Cukup yang biasa ugal-ugalan, toh sudah dapat banyak.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan