Mengosongkan Samsat: “Silent Majority” dan Puncak Keresahan Warga Jawa Tengah

Beberapa hari terakhir, sebuah pemandangan ganjil berseliweran di lini masa media sosial. Kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di berbagai titik di Jawa Tengah, yang biasanya menjadi episentrum kerumunan, mendadak kehilangan keriuhannya. Pada jam-jam sibuk—antara pukul 10 hingga 12 siang—ruang tunggu yang biasanya berjubel justru tampak lengang. Video-video amatir mempertontonkan barisan kursi kosong yang membisu. Ironisnya, pemandangan ini oleh netizen kerap disandingkan dengan ruang sidang DPR yang sama sepinya saat agenda-agenda krusial rakyat sedang dibahas.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Belakangan terungkap bahwa fenomena “ruang kosong” ini merupakan aksi nyata warga Jawa Tengah dalam merespons kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dinilai naik secara tidak normal. Ini adalah bentuk protes tanpa suara, sebuah upaya “mengosongkan Samsat” sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan fiskal daerah yang dianggap mencekik leher rakyat kecil.

Puncak Gunung Es Kepemimpinan

Aksi mogok bayar pajak ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari tumpukan kekecewaan terhadap kepemimpinan di Provinsi Jawa Tengah. Publik masih ingat betul bagaimana saat provinsi ini dihantam banjir besar, sosok pemimpin yang diharapkan hadir justru tak tampak batang hidungnya. Baru ketika air mulai surut, muncul pernyataan bahwa solusi yang ditawarkan adalah meninggikan Jalan Kaligawe.

Bagi warga yang terdampak, narasi “meninggikan jalan” adalah sebuah lelucon pahit yang sama sekali bukan solusi fundamental. Peninggian jalan di kawasan Kaligawe adalah langkah sia-sia. Setinggi apa pun jalan dinaikkan, air akan tetap menggenang jika sistem drainasenya bobrok. Justru, jalan yang makin tinggi hanya akan memindahkan air ke pemukiman warga, kampus, rumah sakit, dan pabrik di sekitarnya. Gagasan ini dianggap tidak berkelas. Alih-alih melakukan langkah besar seperti membangun tanggul laut yang komprehensif atau sekadar mengeruk kanal-kanal di tepi jalan secara rutin, pemerintah justru memilih cara instan yang tidak rasional.

Skala Prioritas yang Kabur

Kekecewaan kian menebal saat bencana alam terjadi bertubi-tubi di lereng Gunung Slamet. Alih-alih mitigasi cepat, dalih yang muncul sering kali melempar tanggung jawab ke perizinan dari gubernur sebelumnya. Belum lagi komunikasi publik yang kontroversial, seperti mengomentari kegiatan Gubernur Jawa Barat yang disebut “ngonten”, padahal di saat yang sama publik Jawa Tengah sering membuat meme “Dicari Gubernur Jawa Tengah” karena menghilang saat dibutuhkan. Ternyata, di tengah situasi darurat, sang pemimpin justru sedang beribadah di tanah suci tanpa delegasi tugas yang jelas. Ini menunjukkan betapa kaburnya skala prioritas antara kewajiban spiritual pribadi dan tanggung jawab publik yang mendesak.

Program-program yang ditelurkan pun dinilai dangkal. Salah satu yang paling dibicarakan adalah kebijakan “sarungisasi”—di mana ASN laki-laki diwajibkan menggunakan sarung pada hari Jumat. Selain sekadar menciptakan “gawean” (proyek) dan narasi sektarian berdasarkan latar belakang masa lalu sang pemimpin, kebijakan ini sama sekali tidak memiliki dampak konkret bagi kemajuan ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Di tengah tuntutan inovasi digital dan efisiensi birokrasi, kebijakan sarungisasi terasa sangat tidak urgen.

Pajak dan Logika “Nanti Juga Terbiasa”

Keresahan ini memuncak saat pajak kendaraan bermotor dinaikkan secara sepihak. Saat masyarakat menyatakan keberatan, respons yang muncul justru sangat merendahkan akal sehat: “Nanti masyarakat juga akan terbiasa.”

Logika ini sangat keliru. Pajak kendaraan bermotor bukanlah seperti mekanisme pasar atau fluktuasi harga BBM yang bisa dikurangi subsidinya. Pajak adalah kewajiban warga negara yang seharusnya dibarengi dengan peningkatan layanan publik dan transparansi penggunaan dana. Menggunakan logika “terbiasa” untuk menjustifikasi beban finansial rakyat adalah bentuk arogansi kekuasaan. Alih-alih terlihat bijak, narasi tersebut justru terdengar seperti pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Amuk Massa yang Bijaksana

Respons masyarakat dengan mengosongkan Samsat ini memperlihatkan bagaimana silent majority bekerja. Jika sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan bahwa “amuk massa” terjadi karena saluran aspirasi yang mampet, maka aksi mengosongkan Samsat adalah “amuk” yang jauh lebih cerdas dan bijaksana. Warga tidak turun ke jalan untuk merusak fasilitas umum, melainkan mereka memilih untuk diam namun mengusik nurani para elit yang mungkin sudah mati.

Pemerintah merespons balik dengan aksi defensif; melakukan razia kendaraan di mal dan pusat perbelanjaan. Lagi-lagi, kebijaksanaan itu hilang. Penguasa lebih memilih jalan paksaan daripada dialog. Negeri ini seolah tidak lagi dipimpin oleh pelayan masyarakat, melainkan oleh penguasa yang penuh arogansi dan defensif terhadap kritik.

Sebuah Refleksi untuk Elit

Para pemimpin di Jawa Tengah, termasuk sosok seperti Ahmad Luthfi, seharusnya belajar dari dinamika sosial di daerah seperti Pati. Bagaimana rakyat bisa melakukan protes besar-besaran karena merasa tidak didengar. Meskipun sering berakhir antiklimaks, aksi-aksi tersebut menyentak ingatan publik bahwa mereka yang diam bukan berarti setuju, dan mereka yang tenang bukan berarti takut. Rakyat bisa melakukan hal-hal yang di luar kalkulasi intelijen manapun jika sudah merasa terdesak.

Penting bagi para elit untuk melakukan mawas diri, evaluasi, dan refleksi. Singkirkan arogansi dari layanan publik. Jangan hanya merasa menjadi bagian dari rakyat saat musim pemilu tiba demi meraih simpati suara. Jadilah pemimpin yang sadar akan asal-usulnya dari rakyat, dan pada akhirnya, akan kembali menjadi rakyat biasa juga. Jangan sampai kursi kekuasaan membuat lupa bahwa kekuasaan itu sejatinya adalah titipan yang bisa diambil kembali oleh pemilik aslinya: rakyat.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan