MBG Menumbalkan Pasien Cuci Darah, sampai Anak NTT Budir

Media massa dan ruang publik kita sedang menghangat—bukan karena prestasi, melainkan karena rentetan berita yang menyayat nurani. Di satu sisi, pemerintah sedang gencar mempromosikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi stunting dan kesejahteraan masa depan. Namun, di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan pemandangan yang kontras dan mengerikan: seorang anak sekolah dasar di NTT memilih mengakhiri hidupnya sendiri (budir) hanya karena orang tuanya tak mampu membelikan buku dan alat tulis.

Seorang rekan sempat berkomentar dengan getir bahwa menjadi miskin itu wajar dalam roda nasib manusia, namun menjadi kurang ajar ketika kemiskinan tersebut diciptakan atau dipelihara oleh kemiskinan struktural dan sistem yang gagal melindungi rakyatnya.

Tragedi BPI: Hak Hidup yang Dicabut Tanpa Permisi

Di tengah euforia anggaran triliunan untuk makan gratis, muncul berita pilu dari lorong-lorong rumah sakit. Pasien cuci darah yang selama ini bergantung pada bantuan negara tiba-tiba tidak bisa lagi mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan BPI (Bantuan Pelayanan Kesehatan) mereka dicabut secara mendadak.

Pihak BPJS Kesehatan menyatakan bahwa pencabutan itu bukan wewenang mereka, melainkan Kementerian Sosial. Di sisi lain, Kemensos mengeluarkan pernyataan normatif bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien meskipun BPI-nya dicabut. Ini adalah logika yang sangat naif. Rumah sakit bukan yayasan amal tanpa biaya; mereka butuh dana operasional, obat-obatan, dan alat medis yang harganya mahal. Mengatakan rumah sakit harus menerima pasien tanpa kepastian pembayaran adalah tindakan melempar tanggung jawab.

Pasien-pasien ini, yang mayoritas berada di ambang garis kemiskinan, selama ini tenang karena merasa asuransinya sudah dibayar oleh negara. Namun, saat mereka berada di titik kritis antara hidup dan mati, negara justru memutus akses tersebut tanpa pemberitahuan. Jika pemerintah berniat menghentikan subsidi, seharusnya ada sosialisasi agar rakyat bisa bersiap. Melakukannya secara diam-diam bukan hanya tidak profesional, tetapi dalam bahasa yang lebih keras, itu adalah pengkhianatan moral terhadap rakyat sendiri.

Kanibalisme Anggaran: Menyunat Pendidikan demi Pencitraan

Yang lebih ironis, DPR kini memberi sinyal bahwa demi mendanai proyek MBG, anggaran pendidikan, sosial, dan kesehatan akan “disunat”. Ini adalah bentuk kanibalisme kebijakan. Apakah tidak cukup jatuhnya korban dari ribuan pasien cuci darah yang kehilangan akses pengobatan? Apakah nyawa manusia harus menjadi tumbal demi satu proyek yang teknis pengelolaannya pun masih carut-marut?

Tragedi anak di NTT yang melakukan budir adalah bukti nyata bahwa masalah mendasar rakyat bukan sekadar kurang makan. Masalahnya adalah biaya penunjang pendidikan yang mencekik. Anak tersebut mengakhiri hidupnya karena beban buku sebesar Rp1.200.000,00. Di saat yang sama, pemerintah sibuk menggelontorkan uang untuk makan siang yang justru rentan dikorupsi dan seringkali salah sasaran.

Menteri HAM Natalius Pigai sempat berargumen agar tidak menyalahkan pemerintah pusat dan meminta Pemda serta masyarakat sekitar lebih peduli. Argumen ini sepintas terdengar bijak, namun mengabaikan fakta bahwa kemiskinan yang terjadi adalah sistemik. Bagaimana masyarakat mau saling membantu jika ekonomi di akar rumput sendiri sedang sekarat? Mencari uang di bawah tidak semudah para elit yang setiap hari “berbagi kue” proyek melalui lobi-lobi politik.

Pendidikan Gratis: Hak, Bukan Sedekah

Papua sudah menyuarakan dengan lantang: Pendidikan gratis jauh lebih mendesak daripada makan siang gratis. Sejak lama jargon pendidikan gratis didengungkan, namun faktanya di lapangan, pungutan liar tetap terjadi dengan berbagai dalih—seringkali menggunakan istilah agamis atau sumbangan komite untuk memperhalus esensinya.

Benar bahwa tidak ada pendidikan yang benar-benar tanpa biaya. Namun, poin utamanya adalah pendidikan tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh negara. Bahasa “gratis” seringkali membuat rakyat merasa sedang menerima sedekah, padahal itu adalah kewajiban konstitusi. Anggaran triliunan yang dialokasikan untuk MBG—bahkan dana P3K yang kerap dikaitkan dengan relawan politik—seharusnya dialokasikan untuk mengangkat guru honorer dan menjamin biaya sekolah hingga ke tingkat paling dasar.

Skala Prioritas yang Lumpuh

Kita patut bertanya: Ke mana arah negara ini jika skala prioritasnya begitu rendah? Fokus pemerintah saat ini seolah-olah hanya pada makanan—sesuatu yang sebenarnya bisa dipenuhi warga secara mandiri jika ekonomi berjalan baik dan lapangan kerja tersedia. Sementara itu, sektor kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan intervensi negara secara penuh malah digerogoti anggarannya.

Logika pengelolaannya pun di luar nalar. Kita melihat politikus, polisi, tentara, hingga jaksa kini seolah ingin mengelola urusan “dapur” dan logistik makanan. Apa kapasitas mereka dalam bidang nutrisi dan manajemen katering massal? Jawabannya jelas: karena di sana ada aliran uang yang sangat besar. Sementara itu, masalah fundamental seperti anak yang bunuh diri karena biaya sekolah dan pasien yang tidak bisa cuci darah seolah dianggap angin lalu.

Pemerintah saat ini justru terlihat sibuk dengan hal-hal yang bersifat simbolik dan seremonial—mengurus spanduk, mencitrakan diri peduli pada rumah warga, padahal di baliknya ada jeritan rakyat yang kehilangan akses terhadap kebutuhan paling asasi. Elit kita tampaknya sudah kehilangan kemampuan untuk mendengar suara dari bawah.

Mengembalikan Kompas Kemanusiaan

Negara harus sadar bahwa memberikan makan tanpa menjamin pendidikan dan kesehatan adalah tindakan yang sia-sia. Kita tidak butuh generasi yang kenyang secara fisik namun bodoh dan sakit-sakitan secara struktural.

Kembalikan skala prioritas pada tempatnya. Berhenti memotong dana kesehatan pasien cuci darah. Pastikan tidak ada lagi anak yang harus mati karena tidak bisa membeli buku. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, rakyat diberi makan gratis namun dipaksa kehilangan nyawa karena hak kesehatan dan pendidikannya dirampas demi kepentingan proyek politik.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan