MBG dan Warung Madura: Layanan Tanpa Henti yang “Dipaksakan”

Sebuah spanduk dari Warung Madura sempat viral karena pesannya yang menggelitik: “Tutup hanya saat hari kiamat”. Pesan ini menegaskan bahwa mereka beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu tanpa henti. Fenomena ini kian menjamur hingga ke pelosok desa. Bagi warga, selisih harga yang sedikit lebih mahal menjadi tidak berarti dibandingkan kenyamanan akses layanan sepanjang waktu.

Menjelang libur semester serta Natal dan Tahun Baru lalu, petinggi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyatakan bahwa dapur harus tetap berjalan meski di masa libur. Pernyataan ini memicu tanda tanya besar: bagaimana mekanismenya? Jika basis datanya adalah sekolah, mewajibkan program berjalan 365 hari setahun—termasuk hari Minggu dan libur nasional—tentu terdengar tidak masuk akal.

Realitas di Lapangan dan Masalah Data

Kekacauan itu akhirnya terbukti. Selama masa liburan, makanan yang dibagikan hanya berupa kemasan atau roti kering dengan perhitungan yang tidak jelas. Jumlah anak yang datang ke sekolah untuk mengambil jatah pun sangat sedikit. Pertanyaannya: ke mana larinya sisa rangsum tersebut? Tampaknya hal ini luput dari perhatian. Fokus penyelenggara seolah hanya pada “program berjalan”, tanpa memedulikan siapa yang sebenarnya menerima manfaatnya.

Program ini terkesan dipaksakan oleh para pelaku yang terbiasa “bermain” dengan anggaran. Alih-alih merespons kritik publik secara substansif, para penanggung jawab justru cenderung berkelit, membela diri, dan mencari kambing hitam.

Kritik Atas Tata Kelola dan Keterlibatan UMKM

Tulisan ini tidak bermaksud menolak program pemberian makan siang bagi siswa yang memang lazim dilakukan di berbagai negara. Namun, kita perlu melihat secara kritis kinerja pemangku kebijakan dan siapa sebenarnya sosok di balik operasional dapur-dapur tersebut.

Faktanya, banyak dapur ini dimiliki oleh oknum perwira, baik secara pribadi maupun institusi. Klaim mengenai pembukaan lapangan kerja pun patut dipertanyakan. Jika benar ingin memberdayakan ekonomi, seharusnya program ini melibatkan UMKM lokal dengan standar tertentu. Sangat ironis jika anggaran negara bernilai miliaran rupiah hanya menyerap 10–15 pekerja, sementara pemilik dapur bisa meraup keuntungan hingga enam juta rupiah per hari.

Urgensi Audit dan Evaluasi

Upaya memperbaiki gizi keluarga menjadi salah sasaran jika basis datanya hanya anak sekolah, apalagi dengan target 365 hari setahun. Kendala logistik juga nyata; dengan kapasitas 3.000 porsi per dapur, bagaimana cara mengelola dan mendistribusikannya agar makanan tetap segar? Hal ini menunjukkan bahwa para elit penanggung jawab kurang memahami realitas di lapangan.

Uang yang beredar dalam program ini berjumlah fantastis dan memangkas anggaran lembaga lain. Namun, apakah sudah tepat sasaran? Hingga kini, belum terlihat adanya evaluasi atau audit yang transparan. Apakah terlalu berat bagi negara untuk melakukan audit? Ataukah program ini memang sengaja dirancang sebagai ajang “bagi-bagi kue” untuk tim sukses dan pihak-pihak yang berjasa dalam pemenangan presiden? Jika benar demikian, ini adalah kabar buruk bagi masa depan bangsa.

Negara besar ini sering kali dikelola dengan amatir, berbasis asumsi, dan gagal menyentuh substansi masalah. Perlu evaluasi mendalam yang tidak hanya menghitung jumlah dapur dan porsi, tetapi juga melacak ke mana setiap rupiah anggaran negara mengalir. Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk rakyat, justru berakhir di kantong para elit semata.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan