SBY dan Narasi “Satu Matahari”: Estafet Kepemimpinan atau Pelestarian Dinasti?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini mempertegas posisi organisasional di tubuh Partai Demokrat dengan pernyataan yang lugas: tidak ada matahari kembar. Matahari di Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi politik, melainkan sebuah proklamasi bahwa sang “Raja” telah benar-benar turun takhta dan menyerahkan keris pusaka kekuasaan sepenuhnya kepada sang putra mahkota.

Namun, di balik ketegasan itu, muncul berbagai pertanyaan kritis mengenai arah demokrasi internal partai dan fenomena feodalisme politik yang masih mengakar kuat di Indonesia.

Persaingan di Balik Tirai: Mengapa AHY, Bukan Ibas?

Salah satu dinamika internal yang menarik untuk diulik adalah posisi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Publik tentu ingat bagaimana Ibas jauh lebih dulu terjun ke kancah politik praktis dibandingkan kakaknya. Narasi mengenai “The First Son” atau putra mahkota sempat melekat padanya. Namun, sejarah mencatat arah yang berbeda. Estafet kepemimpinan justru mendarat di tangan AHY, sang sulung yang rela menanggalkan seragam militernya demi mandat partai.

Harus diakui, keberadaan Ibas di panggung politik nasional tidak cukup lincah secara elektoral. Meski memiliki jam terbang tinggi di parlemen, Ibas dianggap kurang memiliki daya jual (marketability) yang kuat di mata publik dibandingkan AHY. AHY tampil dengan citra yang lebih segar, meyakinkan, dan didukung penuh oleh infrastruktur politik “Pepo” (SBY). Dalam kontestasi citra, AHY memenangkan panggung, sementara Ibas tampak bergeser menjadi penjaga garis belakang.

Penyakit Kronis “Partai Milik Pribadi”

Fenomena ini kembali memicu kritik lama: benarkah Demokrat milik publik atau sekadar “perusahaan keluarga”? Secara historis, Demokrat bukan didirikan oleh SBY sendirian, namun dalam perjalanannya, figur SBY menjadi pusat gravitasi yang tak tergantikan. Ketika tongkat estafet hanya berputar di lingkaran keluarga, ini mencerminkan penyakit kronis partai politik di Indonesia.

Partai politik sering kali dikelola layaknya kerajaan pribadi. Rakyat sebagai pemilih hanya dijadikan objek lima tahunan untuk melegitimasi kekuasaan elite. Program-program yang ditawarkan terkadang terasa hambar dan “ngaco”, karena fokus utama adalah bagaimana menjaga trah kekuasaan tetap tegak, bukan bagaimana melakukan kaderisasi berbasis meritokrasi.

Belajar Menjadi Partai Modern: Referensi dari Golkar dan PKS

Jika Demokrat ingin benar-benar besar dan relevan dalam jangka panjang, mereka harus berani bertransformasi menjadi partai modern. Dalam konteks ini, Golkar dan PKS dapat dijadikan rujukan menarik.

1. Meritokrasi vs. Garis Keturunan: Di Golkar, pergantian ketua umum berlangsung dinamis (meski penuh intrik). Tidak ada jaminan bahwa anak seorang mantan ketua umum akan otomatis memimpin.
2. Kaderisasi Militan: PKS dan PDI-Perjuangan memiliki keunggulan dalam melatih kader dari level akar rumput. Mereka memiliki kader yang militan bukan karena pesona fisik pemimpinnya, melainkan karena ideologi dan sistem sel yang bekerja secara organik.

Selama ini, Demokrat terlalu mengandalkan sentimen pribadi dan daya tarik fisik (visual) SBY atau AHY. Dalam politik modern yang semakin terliterasi, menjual “wajah” saja tidak akan cukup. Tanpa akar kaderisasi yang kuat, partai akan rapuh saat figur sentralnya memudar.

Jebakan “Main Aman” dan Ketidakjelasan Posisi

Kritik tajam lainnya adalah kecenderungan Demokrat untuk bermain di zona aman. Politik “dua kaki” atau sikap ragu-ragu dalam menentukan posisi (oposisi vs koalisi) membuat basis massa seringkali bingung. Di tengah situasi bangsa yang membutuhkan ketegasan arah, sikap “yang penting eksis” bisa menjadi bumerang.

Indonesia saat ini sedang diuji oleh berbagai tantangan global dan domestik. Partai politik yang tidak berani mengambil posisi ideologis yang jelas hanya akan dianggap sebagai pelengkap dekorasi demokrasi, bukan penggerak perubahan.

Republik Rasa Kerajaan: Ironi Demokrasi Kita

Sangat ironis melihat negara yang mengklaim sebagai Republik, namun praktik politiknya masih sangat kental dengan nuansa feodal. Narasi demokrasi dan republik seringkali hanya menjadi bungkus untuk melestarikan dinasti keturunan. Ketidakjelasan jati diri ini—antara ingin modern atau tetap tradisional-feodal—adalah salah satu penyebab utama mengapa iklim politik kita sulit berkembang maju.

Kita bicara tentang Pancasila, namun terkadang masih asyik dengan politik identitas sempit. Kita bicara tentang efisiensi legislatif, namun prosesnya tetap ribet dan birokratis. Demokrat, di bawah kepemimpinan tunggal “Matahari” AHY, memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelestari dinasti Cikeas.

Berani Kembali ke Jati Diri?

Pernyataan SBY bahwa “tidak ada matahari kembar” adalah langkah awal untuk menertibkan barisan internal. Namun, langkah selanjutnya jauh lebih berat. Demokrat harus membuktikan bahwa mereka berani menjadi inisiator perubahan yang substansial, bukan sekadar mengganti foto pemimpin di baliho.

Pertanyaannya: Apakah Demokrat berani memutus rantai feodalisme dan benar-benar menjadi partai milik rakyat? Jika AHY mampu membawa partai ini keluar dari bayang-bayang besar ayahnya dan membangun sistem yang mandiri, barulah “Matahari” itu akan benar-benar bersinar karena cahayanya sendiri, bukan sekadar pantulan cahaya dari sang ayah.