Siapa Memperdaya Prabowo?

Mengurai Paradox Retorika dan Realita Istana

Dalam panggung politik modern, pidato seorang kepala negara bukan sekadar rangkaian kata, melainkan dokumen kebijakan yang memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan psikologis bagi rakyatnya. Ketika seorang presiden berbicara, pasar bereaksi, diplomasi bergerak, dan publik mencatat. Namun, belakangan ini publik disuguhi tontonan yang menggelitik sekaligus mencemaskan: serangkaian pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kerap kali tidak sinkron dengan realitas di lapangan, bahkan cenderung kontradiktif.

Fenomena ini memicu pertanyaan krusial yang mulai kasak-kusik dibicarakan di warung kopi hingga ruang akademis: Apakah sang presiden sedang memperdaya publik, atau justru ia sendiri yang sedang diperdaya oleh lingkaran dalamnya?

Diplomasi “Template” dan Beban Kurikulum Siswa

Mari kita bedah ingatan publik dari lawatan luar negeri sang presiden. Saat berkunjung ke Prancis, dengan percaya diri Prabowo menyatakan akan memerintahkan agar siswa di Indonesia mempelajari bahasa Prancis. Publik mendadak ditarik pada memori beberapa waktu sebelumnya ketika ia bertemu dengan Presiden Brasil dan melontarkan janji serupa: akan mewajibkan pelajaran bahasa Portugis bagi pelajar Indonesia.

“Apakah ini formula diplomasi template yang digunakan setiap kali bertemu dengan pemimpin negara asing?”

Jika setiap kunjungan bilateral berujung pada janji memasukkan bahasa negara sahabat ke dalam kurikulum nasional, kita bisa membayangkan betapa semrawutnya masa depan pendidikan kita. Pelajar Indonesia akan disibukkan oleh belasan bahasa asing yang secara strategis belum tentu digunakan dalam dunia kerja lokal maupun global. Alih-alih memperkuat literasi dasar, numerasi, atau penguasaan teknologi yang sedang jeblok, kurikulum kita justru berisiko menjadi korban dari janji-janji diplomasi panggung yang tidak realistis.

Ironi Beras dan Rupiah: Saat Angka Menjadi Candaan

Kontradiksi ini semakin menganga ketika kita melihat urusan domestik, terutama perut rakyat dan stabilitas ekonomi. Dalam salah satu pidatonya, Prabowo dengan optimistis menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengekspor beras ke negara tetangga, Malaysia. Namun, realitas justru menampar wajah kita tak lama kemudian. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan beras langka, harga melonjak, dan cadangan pangan nasional dalam posisi lampu kuning.

Lebih ironis lagi jika membedah struktur harganya. Ada narasi yang menyebutkan harga beras untuk komoditas ekspor dipatok pada kisaran sepuluh ribu rupiah, padahal di pasar domestik, masyarakat menjerit karena harus membeli beras kelas medium yang sudah menembus angka lima belas ribu rupiah per kilogram. Bagaimana mungkin sebuah negara mengekspor pangan dengan harga murah di saat rakyatnya sendiri harus menebus makanan pokok dengan harga mencekik?

Hal serupa terjadi pada retorika nilai tukar. Publik tentu ingat klaim bombastis mengenai target atau bayangan nilai tukar rupiah di angka lima ribu rupiah per dolar AS. Kenyataannya? Mata uang Garuda justru babak belur merangkak mendekati angka delapan belas ribu rupiah per dolar AS. Pola ini terus berulang seolah-olah apa pun yang diucapkan oleh presiden, maka realitas di lapangan akan terjadi sebaliknya.

Gagap Bencana dan Paradoks “Kemandirian”

Ketidaksinambungan antara ucapan dan fakta ini juga merambah ke sektor lingkungan hidup dan kebijakan industri. Tahun lalu, saat terjadi banjir bandang yang merendam pemukiman akibat penggundulan hutan yang luar biasa, presiden melakukan kunjungan ke lokasi bencana. Alih-alih memberikan solusi konkret prasarana lingkungan atau moratorium pembabatan hutan, ia justru melontarkan narasi mengenai proyek penanaman sawit jutaan hektar di Papua. Ini adalah sebuah jawaban yang tidak nyambung dengan konteks penderitaan korban banjir yang kehilangan rumah akibat rusaknya ekosistem hutan homogen. Publik pun bertanya-tanya: Apakah tidak ada tim staf ahli yang mengingatkan isi, substansi, dan konteks pidatonya sebelum ia memegang mikrofon?

Di sisi lain, jargon “anti-antek asing” dan “kemandirian ekonomi” selalu menjadi menu wajib dalam setiap pidato politiknya yang berapi-api. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri, katanya. Namun, di balik panggung retorika itu, jajaran kementerian dan lembaga di bawah kendalinya justru meloloskan kebijakan impor massal kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, dari India. Antara nasionalisme di atas podium dan pragmatisme kebijakan di atas meja kerja tampak berjalan di dua arah yang saling memunggungi. Begitu pula dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana laporan riset independen dan amatan publik di lapangan menemukan banyak ketidaksinkronan dengan klaim keberhasilan yang sering digaungkan pemerintah.

Siapa Pembisik di Balik Dinding Istana?

Mengapa fenomena aneh ini bisa terjadi pada seorang pemimpin yang dikenal memiliki latar belakang militer yang disiplin dan konon berwawasan luas? Ada dua kemungkinan teori yang bisa membedah personifikasi politik ini.

Teori pertama mengarah pada faktor pembisik (the gatekeepers). Konon, ada sosok atau kelompok di lingkaran dalam istana yang bertugas menyortir informasi, menyaring berita, dan memilah pembicaraan publik sebelum sampai ke telinga presiden. Jika teori ini benar, maka Prabowo sedang hidup di dalam “menara gading” yang steril. Ia hanya disuapi laporan-laporan yang sifatnya “asal bapak senang” (ABS). Informasi yang diberikan tidak utuh, dipoles agar terlihat indah, dan menyembunyikan koreksi total dari masyarakat. Akibatnya, presiden mengalami disorientasi informasi; ia merasa negaranya sedang baik-baik saja dan makmur, sehingga pidato yang keluar dari mulutnya didasarkan pada data palsu yang disuplai oleh pembisiknya. Jika lini informasi ini tidak segera diperbaiki, maka tidak akan pernah ada evaluasi kebijakan yang objektif.

Teori kedua mengarah pada karakter personal sang pemimpin. Ada kemungkinan bahwa ini adalah buah dari rasa percaya diri yang terlampau tinggi (overconfidence). Perasaan bahwa dirinya sangat cerdas dan paling tahu segalanya membuat seseorang enggan mendengarkan masukan alternatif dari luar. Ia menutup kuping dari kritik media massal maupun suara civil society, dan hanya memercayai faksi tertentu yang sayangnya justru menjerumuskannya. Jika tabiat aslinya memang tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di luar batas pemikirannya, maka sebagai pejabat publik yang memegang kendali atas nasib ratusan juta nyawa, hal ini tentu sangat mengerikan.

Merugikan Presiden, Menjadi Bahan Olokan Publik

Ketidakselarasan yang terus-menerus ini pada akhirnya menaruh posisi Prabowo pada titik yang sangat merugikan di mata publik. Citra sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa perlahan luntur, bergeser menjadi impresi bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kondisi riil rakyatnya dan hanya berbicara asal bunyi di depan kamera.

Di media sosial, fenomena ini sudah bermutasi menjadi komoditas humor politik yang pahit. Berbagai ledekan muncul, mulai dari meme “jangan beri dia mik”, hingga seloroh sinis bahwa “sekali presiden pidato, kiamat maju sehari”. Pemimpin tertinggi negara yang seharusnya dihormati karena akurasi kebijakannya, kini justru kerap menjadi bahan candaan, komedi satir, hingga hujatan netizen.

Presiden dan tim komunikasinya harus sadar bahwa kepercayaan publik (public trust) adalah mata uang tertinggi dalam politik. Ketika kata-kata seorang presiden tidak lagi bisa dipegang dan dianggap sepi oleh realitas ekonomi, maka legitimasi kepemimpinannya sedang dipertaruhkan. Prabowo harus segera mendobrak dinding pembisik yang mengurungnya, atau rakyat akan terus menganggap bahwa istana saat ini sedang dipimpin oleh narasi yang hidup di alam mimpi, sementara rakyatnya dipaksa bertahan hidup di alam nyata yang serba sulit.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan