Ironi Negeri Kaya: THR yang “Zonk” di Tengah Obsesi Makan Gratis yang Amburadul
Pagi itu, ketenangan di teras rumah terusik oleh deru mesin motor yang berhenti mendadak. Saya sempat menduga itu pelanggan Elwine yang hendak menjemput pesanan. Namun, pemandangan yang tersaji justru menyayat hati. Seorang nenek turun dari boncengan ojek dengan langkah gontai. Wajahnya adalah potret kelelahan yang akut, membawa gurat kekecewaan yang tak mampu lagi ia sembunyikan di balik keriputnya.
Ia baru saja pulang dari bank, menempuh perjalanan yang melelahkan hanya untuk mengejar satu kepastian: Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, layar ATM dan buku tabungan berkata lain. Saldo di sana membatu, tidak menunjukkan tanda-tanda “uang segar” telah mendarat. Di saat Lebaran tinggal menghitung hari, harapan itu menguap menjadi ketidakpastian. Bagi rakyat kecil, THR bukan sekadar angka tambahan; itu adalah nafas untuk menjaga martabat di hari raya—membelikan cucu baju baru atau sekadar memastikan ada ketupat di meja makan.
Negara Kaya, Rakyat Merana: Ke Mana Duitnya?
Pertanyaan retoris namun pedas pun menyeruak: Ke mana perginya uang negara yang katanya berlimpah ini? Saya memang bukan abdi negara yang berhak atas THR plat merah, namun sebagai saksi dinamika sosial, keterlambatan kali ini terasa sangat janggal. Sependek ingatan saya, urusan “hak hari raya” jarang sekali se-berantakan ini hingga memaksa rakyat kecil bolak-balik ke bank dengan tangan hampa.
Dulu, di era yang sering dicaci sebagai masa sulit, pola pencairan mungkin belum sesistematis sekarang. Tapi hari ini, di saat sistem katanya sudah canggih dan dana sudah dijagakne (diandalkan) habis-habisan oleh warga, keterlambatan ini adalah tamparan keras. Di tengah gempuran harga bahan pokok yang mencekik leher, negara seolah kehilangan empati. Mereka menutup mata terhadap kalender penderitaan rakyat yang detaknya makin kencang mendekati Idul Fitri.
Obsesi Makan Bergizi Gratis (MBG): Proyek Cuan atau Pemuas Ego?
Jika kita bedah secara kritis, aroma amis kepentingan mulai tercium. Apakah ada bau “cuan” di balik rantai pasok raksasa ini? Ataukah ini sekadar cara instan membalas jasa politik pasca-pemilu? MBG tampak lebih menyerupai alat poles narasi heroik daripada solusi gizi yang substantif. Alasan kesehatan atau peningkatan kualitas SDM terasa hanya seperti bumbu penyedap untuk membungkus proyek yang secara fundamental sangat keropos dalam eksekusi.
Narasi-narasi yang muncul pun makin di luar nalar. Mulai dari penyembelihan belasan ribu sapi hingga klaim menggelikan dari tokoh ormas yang menyebut MBG akan membuat penerimanya menjadi “sakti”. Sakti dari mana? Realita di lapangan justru bicara soal keracunan massal.
Fakta yang Pucat dan Pejabat yang Gemar Ngibul
Alih-alih melahirkan generasi “sakti”, uji coba MBG di berbagai daerah justru berujung bencana kecil. Menu murahan yang jauh dari standar higienis, bahkan makanan basi, menjadi santapan harian yang dipaksakan. Bagaimana mungkin tinggi badan anak bangsa akan bertambah jika perut mereka diisi makanan berkualitas rendah yang hanya mengejar target penyerapan anggaran?
Ada jurang lebar—sedalam palung—antara apa yang dipoles di media sosial dengan fakta pahit di atas piring plastik rakyat. Pejabat kita tampaknya jauh lebih berbakat dalam “mengarang dan ngibul” ketimbang mengelola manajemen logistik yang benar. Yang lebih memuakkan, anggaran pendidikan yang sakral pun kabarnya mulai dipangkas dan direlokasi demi ambisi MBG ini. Meski ada bantahan demi bantahan, bau amis pergeseran anggaran itu sudah terlanjur menyebar ke mana-mana.
Menara Gading dan Teropong Buram Penguasa
Kekecewaan nenek yang saya temui pagi itu adalah bukti otentik kegagalan birokrasi dalam meraba denyut nadi rakyat. Negara sering kali tidak peduli betapa hancurnya suasana hati seorang warga ketika harapan kecilnya berakhir “zonk”.
Pejabat kita terlalu nyaman mendekam di menara gading. Mereka tidak pernah tahu rasanya menabung berdarah-darah hanya untuk membeli sepotong baju Lebaran. Mereka tidak pernah merasakan kecemasan luar biasa saat saldo menyentuh batas minimal di tengah harga beras yang terbang tinggi. Bagi mereka, kebijakan adalah deretan statistik; bagi rakyat, kebijakan adalah urusan bertahan hidup.
Generasi muda mungkin melihat era 80-an sebagai masa prasejarah yang sulit. Namun, melihat kelakuan elit saat ini, kita seolah sedang diseret kembali ke “era kegelapan” itu. Bukan karena kita tidak punya teknologi, melainkan karena mismanagement yang sudah mencapai level akut.
Demokrasi Coba-Coba dan Mundur Tanpa Ampun
Akar masalahnya adalah salah prioritas yang fatal. Pemerintah mendahulukan kebijakan populis yang belum matang demi citra, sementara urusan fundamental seperti daya beli dan stabilitas harga justru ditinggalkan. Masyarakat yang sebenarnya bisa makan secara mandiri kini dipaksa menjadi obyek proyek “makanan bergizi” yang kualitasnya meragukan.
Demokrasi kita masih terasa seperti laboratorium eksperimen yang gagal. Angka korupsi tetap meroket, dan demokratisasi yang keliru justru bermuara pada bencana sosial. Pejabat hanya “merakyat” saat ada lensa kamera di depan wajah mereka. Lahirlah program-program “ajaib” seperti gentengisasi, MBG, hingga Kopdes yang juntrungannya tidak pernah jelas, kecuali untuk menghabiskan anggaran.
Ketamakan kekuasaan telah membunuh nurani untuk berefleksi. Yang tersisa hanya “omong gede” di panggung-panggung media. Rakyat dipaksa menelan visi muluk para pemimpin, padahal yang mereka butuhkan sangat sederhana: harga pangan terjangkau dan THR yang cair tepat waktu.
Atret Panjang Menuju Kegelapan
Meski rezim ini baru berjalan seumur jagung, kemunduran yang kita rasakan seolah-olah telah melompat mundur lima hingga enam tahun ke belakang. Indikator kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa banyak proyek mercusuar atau program bagi-bagi makanan, melainkan dari seberapa tenang rakyatnya bisa menyambut hari kemenangan tanpa harus merasa “dikhianati” oleh bank dan negara.
Salam Penuh Kasih
Susy Haryawan
