Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih, Memberdayakan Ekonomi atau Memperdayai Desa? Rencana besar sedang bergulir. Konon, pada Maret ini, sebanyak 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih siap diresmikan secara serentak di seluruh penjuru negeri. Di lapangan, pemandangan fisik memang tampak meyakinkan. Gedung-gedung baru berdiri dengan cepat, menunjukkan sebuah kerja akselerasi konstruksi yang luar biasa. Namun, di balik kemegahan semen dan bata tersebut, muncul sebuah pertanyaan fundamental: apakah kinerja ekonominya nanti akan secepat pembangunan fisiknya? Ataukah ini hanyalah proyek mercusuar lainnya yang justru akan membebani desa?

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah target keuntungan yang dipatok mencapai kisaran dua juta rupiah per hari. Angka ini terdengar fantastis, namun jika dibedah lebih dalam, angka tersebut rupanya diproyeksikan hanya untuk membayar utang—yang secara halus disebut sebagai “talangan” pembangunan dan permodalan. Di sinilah letak kejanggalannya. Secara filosofis, koperasi lahir dari kemandirian dan keswadayaan anggota. Namun, Kopdes Merah Putih ini justru lahir dari skema utang kepada negara.

Keanehan ini memicu skeptisime yang wajar. Kita sudah sering melihat betapa koperasi swasta yang dikelola secara profesional oleh perorangan saja banyak yang berakhir kacau balau karena salah urus. Lalu, bagaimana dengan koperasi yang dipaksakan lahir secara massal oleh negara? Rekam jejak pengelolaan unit ekonomi oleh birokrasi di negeri ini belum cukup menjanjikan. Masalah klasik seperti lemahnya integritas pelaksana, birokrasi yang gemuk, hingga potensi korupsi di tingkat akar rumput menjadi hantu yang nyata. Jika pondasinya adalah utang dan integritasnya masih diragukan, maka “pemberdayaan” ini berisiko menjadi “perpedayaan”.

Secara operasional, tanda-tanda pemborosan sudah mulai terlihat. Gedung-gedung megah sudah berdiri, dan kabarnya mobil operasional pun telah diimpor dari India. Ini menambah daftar panjang utang yang harus ditanggung oleh rakyat demi proyek yang dirancang oleh para elit. Ironisnya, masyarakat desa sendiri banyak yang tidak tahu-menahu apa yang sebenarnya akan dilakukan di dalam gedung yang berdiri di depan mata mereka tersebut.

Mari kita berhitung secara logis. Bisnis apa yang bisa memberikan keuntungan bersih sebesar dua juta rupiah per hari di sebuah desa? Di desa yang memiliki sentra industri atau pariwisata yang mapan, angka tersebut mungkin masuk akal. Namun, untuk 80.000 desa dengan karakteristik ekonomi yang beragam, memukul rata target laba sebesar itu adalah tindakan yang ahistoris dan tidak realistis. Tanpa model bisnis yang jelas, koperasi ini dikhawatirkan hanya akan menjadi “toko kelontong plat merah” yang dipaksa hidup di tengah daya beli masyarakat desa yang belum tentu stabil.

Hubungan antara Kopdes Merah Putih dengan pemain pasar yang sudah ada juga masih simpang siur. Beberapa waktu lalu, publik sempat dikejutkan dengan “salah ucap” pejabat setingkat menteri yang berwacana ingin menghentikan operasional dua raksasa minimarket yang selama ini sudah berjalan mapan. Jika benar ada niat untuk “membunuh” kompetitor demi menghidupkan Kopdes, maka ini adalah langkah mundur dalam demokrasi ekonomi. Seharusnya, keberadaan ritel modern menjadi rekan seperjalanan tempat koperasi belajar mengenai rantai pasok dan manajemen logistik.

Kini, narasi tersebut bergeser. Menteri terkait menyatakan bahwa minimarket tersebut justru akan menjadi penyuplai kebutuhan Kopdes Merah Putih. Alih-alih meredakan kekhawatiran, pernyataan ini justru menambah keraguan. Jika Kopdes hanya menjadi kepanjangan tangan dari ritel besar, lantas di mana letak kedaulatan ekonominya? Hal ini justru memperkuat indikasi bahwa koperasi ini hanya menjadi “broker” atau pengecer baru, bukan produsen atau penggerak ekonomi produksi di desa.

Kita patut berkaca pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga dijalankan dengan ambisi besar namun lemah dalam kajian lapangan. Kekacauan distribusi, menu yang tidak standar, hingga kasus keracunan massal di berbagai daerah menjadi potret nyata dari proyek yang dipaksakan tanpa mitigasi risiko yang matang. Sayangnya, respon pemerintah cenderung lebih banyak narasi membela diri ketimbang melakukan evaluasi mendalam atas penilaian buruk masyarakat.

Kekhawatiran yang sama kini membayangi Kopdes Merah Putih. Apakah kritik ini terdengar pesimistis? Sama sekali tidak. Ini adalah sikap realistis berdasarkan rekam jejak program-program top-down (dari atas ke bawah) yang sudah-sudah. Membangun ekonomi desa tidak bisa hanya dengan cara “sulap” menyediakan 80.000 gedung dan ribuan mobil impor dalam sekejap. Ekonomi adalah soal ekosistem, kepercayaan anggota, dan keberlanjutan usaha.

Jangan sampai, ketika seremonial peresmian selesai dan pita telah digunting, gedung-gedung megah itu nantinya hanya akan menjadi monumen mati yang sepi aktivitas, sementara utang pembangunannya terus menumpuk dan menjadi beban bagi anak cucu di desa. Negara seharusnya memfasilitasi, bukan memaksakan ambisi yang pada akhirnya justru menjerat kedaulatan ekonomi desa itu sendiri.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan