Krisis Integritas Pendidikan & Militer: Gelar Diperjualbelikan, Pangkat Dimanipulasi

Ketergantungan Gelar: Fenomena “Mabuk” Akademik

Isu mengenai integritas proses akademik kembali mencuat. Belum lama ini, kabar wisuda pascasarjana seorang selebriti/legislator (Uya Kuya) menuai polemik. Keheranan publik bukan tanpa alasan:

Kecepatan Studi: Mampukah seseorang dengan jadwal kegiatan yang sangat padat, bahkan sempat tersandung masalah, menyelesaikan tesis dalam waktu singkat? Meskipun teknologi komunikasi mempermudah konsultasi, kecepatan tersebut dipertanyakan di tengah kesibukan yang luar biasa.

Motivasi Tesis: Klaim bahwa tesis terinspirasi dari peristiwa kerusuhan, termasuk penjarahan di rumahnya, semakin memicu keraguan publik mengenai kedalaman dan proses pengerjaan karya ilmiah tersebut.

Fenomena ini diperparah dengan kasus pejabat publik (Menteri) yang terungkap memiliki masalah dalam masa studi dan dituduh menggunakan data dari mahasiswa lain untuk disertasinya.

Lantas, untuk apa mengejar gelar berderet?

Bagi tenaga kependidikan (guru dan dosen), gelar sarjana hingga doktor adalah keharusan untuk menunjang kompetensi.

Politikus atau figur publik,  hal itu untuk apa? Gelar seringkali hanya menjadi aksesoris belaka. Jika mutu pembicaraan dan buah pikirnya tidak sejalan dengan tingginya gelar, maka fungsi gelar sebagai penanda keilmuan menjadi nihil.

Penting untuk dicatat: Pemikiran mendalam dan luas tidak bergantung pada gelar semata, melainkan pada pemahaman keilmuan yang sesungguhnya. Ketika ijazah, gelar, dan karya ilmiah bisa dibeli, semua itu hanya menjadi simbol feodalisme gaya baru atau ajang gagah-gagahan.

Degradasi Makna: Gelar Kehilangan Wibawa

Penggunaan gelar telah kehilangan martabatnya:

Honoris Causa Berlebihan: Dulu, gelar Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) adalah penghargaan istimewa. Kini, pemberiannya semakin longgar, bahkan muncul pula Profesor Honoris Causa. Hal ini mencederai sistem akademik, terutama mengingat perjuangan panjang dan ketat untuk mencapai jabatan Guru Besar (Profesor) yang sesungguhnya.

Pamer Gelar Politik: Menjelang pemilihan umum, jalanan dipenuhi gambar politikus dengan sederet gelar yang membingungkan. Kapan mereka sempat kuliah, bekerja, dan berorganisasi secara bersamaan? Ironisnya, sikap dan pernyataan mereka seringkali jauh dari menunjukkan kapasitas keilmuan yang diembannya.

Penghargaan berlebihan pada gelar, alih-alih pada prestasi dan capaian nyata, hanya akan menghambat kemajuan bangsa. Gelar sekadar menjadi asesoris, tanpa ada peningkatan mutu atau kompetensi di baliknya.

Anomali Dunia Militer: Manipulasi Pangkat

Krisis integritas juga merambah institusi militer. Pangkat seharusnya merupakan capaian, proses, dan perjuangan panjang, namun di Indonesia muncul anomali:

Pangkat Pensiunan: Pangkat bisa ditambahkan untuk individu yang telah memasuki masa pensiun.

Kenaikan Pangkat Kontroversial: Terdapat kasus di mana seseorang yang konon pernah dipecat oleh peradilan, tiba-tiba mengalami kenaikan pangkat hingga menjadi perwira tinggi dan menduduki jabatan strategis.

6 Isu Utama: Akar Masalah Integritas Bangsa

Apa yang terjadi di dunia pendidikan dan militer ini menunjukkan enam masalah mendasar:

1. Motivasi Melemah: Mengapa harus bersusah payah jika gelar atau pangkat bisa “dibeli”? Hal ini melumpuhkan motivasi dan daya juang, membuat para pelaku hanya mengalir tanpa visi, karena segalanya bisa diperoleh dengan dukungan dana atau koneksi.
2. Hilangnya Makna: Gelar dan pangkat kehilangan nilai otentiknya. Mereka yang berjuang keras dan serius justru merasa enggan atau malu, khawatir disangka memperolehnya dengan cara “membeli,” padahal dicapai dengan pengorbanan besar.
3. Penurunan Kompetensi: Banyak masalah muncul karena kompetensi pejabat yang menurun. Gelar dan pangkat tinggi tidak sejalan dengan kedalaman keilmuan. Lulusan master dan doktor era ini dikhawatirkan kalah jauh kapasitasnya dibandingkan sarjana di masa lalu.
4. Budaya Potong Kompas: Penghargaan berlebih terhadap simbol (gelar/pangkat) mendorong orang untuk mencari jalan pintas. Proses dan perjuangan yang seharusnya menjadi inti justru diabaikan, digantikan dengan “jalan ninja” atau transaksi.
5. Artifisial vs. Esensial: Fokusnya bukan pada hal yang mendasar. Kapasitas dan kemampuanlah yang seharusnya dihargai, bukan sekadar simbol gelar atau pangkat. Hal ini memerlukan kesadaran kolektif untuk perbaikan.
6. Hasil di Atas Proses: Sistem pendidikan (dan masyarakat) terlalu berfokus pada hasil (gelar/ijazah) dan mengabaikan penghargaan terhadap proses. Masyarakat lebih menghormati gelar dan pangkat ketimbang kemampuan nyata.

Harapan menuju Indonesia Emas akan sulit tercapai tanpa perbaikan sikap mental, terutama di kalangan elit. Perlu kesadaran kolektif untuk membedakan mana yang esensial (kemampuan, integritas) dan mana yang sekadar aksesoris (gelar, pangkat yang dimanipulasi).

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan