Prabowo, Sawit, dan Masa Depan Kita: Papua Jangan “Disumaterakan”

Belajar dari Luka Sumatera dan Kalimantan

Sangat miris melihat realita saat ini. Di saat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera belum juga teratasi, Presiden Prabowo justru menginstruksikan percepatan “sawitisasi” di Papua. Memang tidak ada yang salah dengan menanam sawit, namun segala sesuatunya harus memiliki batasan yang jelas. Hutan harus tetap menjadi hutan—ekosistem pohon keras yang telah berdiri puluhan bahkan ratusan tahun.

Hutan bukan sekadar hamparan hijau. Karakter ekologis sawit jauh berbeda dengan pohon hutan tropis. Papua, yang saat ini relatif masih lestari, jangan sampai mengalami kerusakan serupa seperti yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Apakah peringatan alam berupa banjir besar belum cukup? Ribuan nyawa telah melayang, belum lagi kehilangan harta benda, sejarah, dan memori kolektif yang tak ternilai harganya.

Selain ekspansi sawit, Papua juga diproyeksikan menjadi lumbung pangan demi swasembada. Kebijakan ini seolah mengabaikan kegagalan program food estate di Kalimantan sebelumnya. Apakah kita akan mengulang kegagalan total yang sama di lahan yang lebih luas?

Modernitas Bukan Berarti Membabat Alas

Zaman telah berubah. Etiopia, yang pada tahun 80-an identik dengan kelaparan hebat, kini bertransformasi menjadi lumbung pangan Afrika berkat sentuhan teknologi. Teknologi seharusnya hadir untuk memutus ketergantungan destruktif manusia terhadap alam.

Jika strategi kita untuk menyediakan pangan dan bahan bakar tetap mengandalkan pembabatan hutan, lantas apa bedanya kita dengan manusia primitif yang hanya bisa mengeruk alam sepenuhnya?

Menghargai Diversitas dan Teknologi

Ada dua langkah strategis yang bisa diambil pemerintah jika benar-benar ingin mewujudkan ketahanan pangan:

• Kembali ke Kearifan Lokal: Mengapa sumber pangan harus diseragamkan menjadi beras? Papua memiliki sagu; Madura, NTT, serta sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jagung dan gaplek; Nias memiliki talas. Alam telah melengkapi setiap daerah dengan jenis tanaman yang sesuai dengan tanahnya. Pemaksaan penyeragaman pangan seringkali bukan soal gizi, melainkan soal kepentingan bisnis (cuan).
• Intensifikasi Teknologi: Bekerjasamalah dengan negara maju untuk meningkatkan hasil panen di lahan yang sempit. Jika lahan tandus di Etiopia bisa disuburkan dengan teknologi, Indonesia pun bisa melakukannya tanpa harus menyentuh hutan lindung.

Ironi “Dapur Makan Bergizi Gratis” vs Lahan Subur

Kebijakan ini kian amburadul. Sawah-sawah produktif di Jawa dan wilayah lain justru dikonversi menjadi pabrik, perumahan, bahkan infrastruktur proyek negara seperti koperasi dan dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Logikanya di mana? Lahan subur dibunuh, lalu hutan perawan di Papua dibantai untuk mencari penggantinya. Ini bukan perencanaan, ini adalah kehancuran yang terstruktur.

Melawan Ketamakan Elit

Hutan lindung dan hutan produksi kini hanya sekadar coretan di atas kertas yang bisa dihapus kapan saja demi “kepentingan nasional”. Faktanya, kepentingan nasional yang dimaksud seringkali hanyalah kepentingan perut para elit yang tak pernah kenyang.

Alam tidak butuh materi, ia butuh keseimbangan. Jika hari ini kita tetap diam melihat tebing-tebing gundul dirontokkan air hujan dan hutan-hutan Papua mulai ditumbangkan, maka jangan harap anak cucu kita mengenal Indonesia sebagai “Zamrud Khatulistiwa”. Mereka hanya akan mewarisi tanah gersang, udara panas, dan bencana yang abadi.

Stop keserakahan ini sebelum alam benar-benar meratakan apa yang kita sebut sebagai “pembangunan”.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan