Bonus SEA Games dan Pembangunan Al Qozini: Prabowo Kudu Tahu Skala Prioritas

Gelaran olahraga terbesar di Asia Tenggara baru saja usai. Indonesia berhasil menempati posisi kedua di bawah tuan rumah—sebuah capaian yang cukup membanggakan setelah dalam beberapa edisi sebelumnya terpuruk di posisi bawah. Dengan perolehan 91 medali emas, pemerintah menjanjikan bonus hingga satu miliar rupiah perperaih emas. Presiden sempat berseloroh, “Besar juga ya,” mengingat total anggaran bonus bisa mencapai ratusan miliar rupiah jika ditambah medali perak, perunggu, serta jatah para pelatih.

Namun, di sisi lain, publik melihat kontras yang nyata. Belum lama ini, negara mengucurkan dana sebesar 125 miliar  rupiah untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Qozini di Jawa Timur. Padahal, institusi tersebut adalah milik pribadi/swasta dan pembangunannya bukan didasari kepentingan nasional yang mendesak atau akibat bencana alam, melainkan murni gagal konstruksi. Menariknya, tidak ada seloroh “Wah, besar juga ya” untuk pengeluaran tersebut.

Keberpihakan pada Al Qozini ini makin timpang jika dibandingkan dengan penanganan tragedi kebakaran di Jakarta. Ketika sebuah kebakaran menewaskan 12 karyawan, penanggung jawabnya langsung ditangkap polisi. Namun, dalam kasus di Buduran (Al Qozini) yang juga memakan korban jiwa, penindakan pidana seolah nihil. Alih-alih sanksi, mereka justru mendapat bantuan dana negara di atas 100 miliar rupiah.

Bernegara Secara Waras

Penegakan hukum yang tegas di negeri ini tampaknya masih jauh dari harapan. Multi-tafsir demi kepentingan politik dan ideologi seringkali mengalahkan keadilan hakiki. Jika sebuah masalah bersinggungan dengan agama—khususnya kelompok mayoritas—kesalahan pun seolah dicari-cari pembenarannya. Upaya untuk menyelesaikan masalah secara “diam-diam” agar tidak memicu gejolak sangat terasa di lapangan.

Kekuatan massa kerap dikerahkan jika sebuah proses hukum dianggap menemui jalan buntu. Narasi penistaan agama atau fobia terhadap agama tertentu digelorakan sedemikian rupa, hingga penegak hukum tampak ragu dan cenderung mengikuti tekanan kelompok tersebut. Rekam jejak pola seperti ini terjadi berulang kali. Pemerintah seolah tak berdaya menghadapi perilaku beragama model ini.

Penghargaan yang Tidak Tepat Sasaran

Anomali ini juga merambah ke aspek penghargaan. Belum lama ini, pemberian gelar pahlawan memicu pro dan kontra, namun negara tetap bersikukuh. Ironisnya, pahlawan olahraga yang nyata-nyata mengharumkan nama bangsa justru kurang diapresiasi. Atlet skateboard yang meraih emas pulang di bandara tanpa sambutan, apalagi kalungan bunga. Sebaliknya, tim sepak bola yang performanya jeblok justru disambut bak pahlawan besar.

Ada pula atlet jetski yang harus menyewa alat sendiri dan berangkat dengan biaya mandiri tanpa adanya Pelatnas, namun tetap berhasil menyumbang medali, emas lagi. Sementara itu, sepak bola yang menyerap anggaran terbesar seringkali hanya menjadi “penggembira”. Hasilnya berbanding terbalik dengan biaya yang dikucurkan.

Fenomena ini adalah gambaran nyata bahwa pengelolaan bangsa ini sudah “kebolak-balik”. Pejabat yang berprestasi justru dimaki, dijatuhkan, bahkan dipidana. Sebaliknya, mereka yang minim prestasi terus dipakai berulang kali dan seolah kebal hukum, meski rekam jejaknya bersinggungan dengan berbagai kasus.

Mengapa mereka aman? Jawabannya klasik: karena pandai memainkan isu agama atau memiliki jaringan politik yang sangat kuat. Sepanjang negara dikelola dengan cara-cara seperti ini, sulit bagi kita untuk berharap kemajuan yang berarti. Ini bukan soal pesimisme, melainkan ajakan untuk berbenah. Jangan biarkan masa depan negara ini terus tersandera oleh tekanan ideologi yang tidak rasional.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan