MA, MK, Baleg, Usia Calon di Pilkada, dan Penyitaan Aset, Negara Tidak Baik-baik saja
MA, MK, Baleg, Usia Calon di Pilkada, dan Penyitaan Aset, Negara Tidak Baik-baik saja
Begitu cepat, marathon, dan kilat mengalahkan semua ekspedisi dalam memutuskan batas usia calon kepala daerah. Respon manusia kura-kura hijau demikian cepat, padahal biasanya super lelet. Hanya selang sehari putusan MK, langsung jadi putusan dari mereka. Bandingkan dengan berbagai desakan Masyarakat, salah satu yang jelas, lugas, dan pasti penyitaan aset koruptor.
Hanya menghasilkan drama di mana orang depeer menyatakan, bahwa Keputusan itu di bog boss partai, mereka hanya pelaku yang meneken apa mau bos mereka. Padahal jelas bos wakil rakyat itu rakyat, bukan parpol. Susah sih jika bicara siapa bosa atau penguasa itu rakyat atau partai politik. Faktanya juga partai yang menguasai.
Rakyat hanya diminta dan menjadi pemilik kekuasaan semata dalam pemilu. Usai coblosan ya kembali jadi gembel dan majikannya ya eksekutif, asistennya legeslatif yang tukang stempel semata. Tidak ada bedanya dengan masa Orba. Percuma berdarah-darah 98, kini keadaan lebih buruk.
Aturan bisa diakalin, diothak-athik, dan sesuai dengan kepentingan, entah siapa di sana. Begitu vulgar dan kasarnya, era Mbah Harto publik tidak paham, karena memang belum tahu dan juga informasi sangat terbatas. Kini era yang berbeda.
Bagaimana kepastian hukum itu tidak ada, Ketika Lembaga negara yang memiliki tanggung jawab itu mampu disuap dan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Bisa dengan mudah, leluasa, dan aturan dalam sehari berganti-ganti sesuai kepentingan para elit yang berkuasa. Ini tidak bicara siapa di balik itu, namun bagaimana kejadian demi kejadian itu bisa seperti ini.
Penyitaan assert hanya sebuah cara untuk mendeskreditkan pihak lain, Upaya nol besar. Berbeda Ketika membahas usia calon kepala daerah ini. Mereka sigap, cepat, dan trengginas, karena bicara kepentingan mereka. Keuntungan buat mereka, bukan untuk Masyarakat lebih luas. Mengerikan cara bernegara mereka ini, kapan mereka menyadari bahkan kesesatan ini akan dibayar mahal, bahkan sangat mahal?
Negara sedang tidak baik-baik saja. Jangan merasa benar sehingga tidak lagi obyektif. Tidak juga berarti menafikan capaian di bidang lain. Toh fakta yang berbicara bagaimana Lembaga tinggi negara bisa saling silang hanya soal kecil. Padahal begitu gamblangnya aturan dibuat oleh para pelaku yang tidak berintegritas.
Memilukan. Tetap berpengharapan.