Rupa Diplomasi Indonesia Kini

Menuju Ketidakpastian di Persimpangan Kepentingan

Sejarah mencatat bahwa diplomasi Indonesia pernah menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa terjajah. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, Konferensi Asia-Afrika (KAA) bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah aksi nyata untuk membangun kekuatan tandingan. Saat itu, negara-negara dunia ketiga yang baru saja melepaskan belenggu penjajahan bersepakat untuk tidak menjadi bidak dalam papan catur Perang Dingin. Lahirlah Gerakan Non-Blok (GNB)—sebuah blok tersendiri bagi mereka yang menolak memihak Blok Barat maupun Blok Timur.

Kekuatan GNB saat itu terletak pada soliditas nasib dan rasa sepenanggungan. Sebagai bangsa-bangsa yang sedang mencari jati diri di tengah hegemoni kekuatan besar, mereka menawarkan alternatif moral dan politik. Namun, menengok rupa diplomasi Indonesia hari ini, rasanya warisan adiluhung “Bebas Aktif” tersebut kian memudar, berganti menjadi kebijakan yang pragmatis namun gagap dalam menghadapi badai geopolitik global.

Dilema di Antara Dua Raksasa

Gagasan besar anti-imperialisme yang identik dengan politik luar negeri Indonesia kini terasa semakin kabur. Kebijakan kita belakangan ini menunjukkan pola yang tidak konsisten, bahkan cenderung kontradiktif. Contoh paling nyata adalah langkah pemerintah yang memutuskan bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa). Bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi ini secara simbolis menempatkan kita dalam orbit yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat (AS).

Namun, respons dari “Paman Sam” tidak butuh waktu lama untuk dirasakan. Di bawah kendali Donald Trump yang kembali dengan kebijakan proteksionismenya, Indonesia langsung dihantam tarif bea masuk yang sangat tinggi. Kebijakan ini jelas mengancam stabilitas ekonomi nasional. Kita terjepit; di satu sisi ingin memperluas pengaruh di blok ekonomi baru, namun di sisi lain kita belum siap menghadapi konsekuensi dari kekuatan ekonomi tradisional seperti Amerika Serikat.

Ironisnya, kepanikan ini justru melahirkan kebijakan “tanpa ba-bi-bu”. Demi meredam kemarahan Washington, Indonesia tiba-tiba masuk ke dalam Board of Peace (BoP)—sebuah inisiatif perdamaian Gaza bentukan Donald Trump. Masalahnya, badan ini melibatkan Israel, pihak yang secara konsisten ditunjuk sebagai akar konflik di Palestina. Belum lagi urusan iuran yang konon mencapai Rp17 triliun. Di tengah kondisi ekonomi domestik yang sedang berat, uang sebesar itu bagi rakyat kecil tentu terasa sangat melukai rasa keadilan.

Kegagalan Diplomasi di Selat Hormuz

Lemahnya posisi tawar Indonesia semakin terlihat jelas saat pecah konflik terbuka antara Israel dan Iran. Ketegangan yang berujung pada penutupan Selat Hormuz menjadi ujian bagi “kesaktian” diplomasi kita. Jalur urat nadi minyak dunia itu tersumbat, dan kapal-kapal pengangkut energi Indonesia turut tertahan.

Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand justru dibebaskan melenggang oleh Iran. Mengapa? Karena mereka dianggap sebagai sahabat yang tegas mengutuk serangan Israel. Sementara Indonesia sempat tertahan karena dianggap tidak memiliki posisi yang jelas. Meski akhirnya diperbolehkan lewat, insiden ini meninggalkan noda hitam: Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara netral yang memiliki wibawa untuk disegani oleh semua pihak yang berkonflik.

Lima Dosa Diplomasi Kontemporer

Jika kita membedah lebih dalam, setidaknya ada tujuh poin krusial yang harus dikritisi dari wajah diplomasi kita saat ini:

Pertama, hilangnya marwah netralitas. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai penengah atau negosiator yang tulus. Posisi kita yang mendua membuat kita kehilangan kepercayaan di meja perundingan. Tanpa netralitas yang konsisten, kita hanyalah pengikut, bukan pemimpin opini.

Kedua, inkonsistensi yang membingungkan. Bagaimana mungkin kita ingin menjadi bagian dari BRICS sekaligus “berasyik-masyuk” dengan kepentingan AS dalam BoP? Berada di dua kubu yang saling berhadapan tanpa strategi yang matang bukanlah diplomasi yang cerdas, melainkan tindakan yang terlihat linglung dalam memperebutkan pengaruh.

Ketiga, lemahnya pengaruh global. Indonesia cenderung menjadi bulan-bulanan kepentingan Amerika Serikat. Kita terlihat tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan luar negeri sendiri karena selalu dihantui oleh ketakutan akan sanksi ekonomi atau tarif perdagangan.

Keempat, minimnya visi geopolitik. Kemampuan memprediksi keadaan di masa depan seolah menghilang dari meja-meja diplomat kita. Kebijakan yang diambil seringkali bersifat reaktif. Dampaknya, kita sering melihat pemerintah melakukan ralat, klarifikasi, atau perubahan pernyataan yang memalukan dalam waktu singkat.

Keempat, buruknya kualitas tim luar negeri. Dulu, diplomat kita dikenal digdaya dan mampu menavigasi keadaan sesulit apapun. Sekarang, performa tim diplomasi terasa hambar dan gagal memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan nasional di kancah global.

Kelima, politisasi birokrasi diplomasi. Ini adalah poin yang paling mengerikan. Diplomasi adalah seni yang membutuhkan keahlian khusus, ketrampilan negosiasi tinggi, dan pengalaman yang luas. Sayangnya, pos-pos strategis luar negeri kini banyak diisi oleh orang-orang politik sebagai “hadiah” atau balas budi. Mereka minim pengetahuan, tanpa pengalaman, namun harus menjadi wajah bangsa di dunia internasional.

Wajar jika hari ini kita seolah menjadi bulan-bulanan Donald Trump dan kekuatan dunia lainnya. Padahal, kekayaan alam dan posisi strategis Indonesia sangatlah besar. Banyak kekuatan asing yang ingin menguasai negeri ini dengan cara melemahkannya dari dalam, termasuk melalui pelemahan daya tawar diplomatik.

Jika Indonesia tidak segera berbenah, tidak kembali pada khittah “Bebas Aktif” yang bermartabat, maka kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri. Kita butuh diplomat yang berjiwa negarawan, bukan politikus yang sekadar mencari aman atau keuntungan sesaat. Diplomasi bukan sekadar soal siapa yang kita ajak bersalaman, tapi soal bagaimana kita berdiri tegak di tengah badai tanpa harus kehilangan harga diri.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan