Hercules, Amien Rais, dan Merosotnya Mutu Komunikasi Elit Politik Kita

Sentilan Hercules dan Cermin Retak Komunikasi Publik

Menarik mencermati pernyataan Rosario de Marshall, atau yang lebih dikenal sebagai Hercules, saat menanggapi kritik politikus senior Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto dan ajudannya, Mayor Teddy. Hercules dengan lugas meminta Amien Rais untuk tidak bersikap seperti “preman jalanan” atau “preman pasar”.

Secara kontekstual, pernyataan Hercules ini memicu sebuah ironi yang mendalam: ketika seorang figur yang masa lalunya kerap diidentikkan dengan dunia premanisme justru menasihati seorang mantan Ketua MPR dan tokoh reformasi agar tidak berkomunikasi layaknya preman, kita tahu ada yang sedang tidak beres dengan mutu komunikasi elit politik kita.

Namun, jika kita mau jujur dan melihat lanskap politik nasional secara lebih luas, fenomena “komunikasi ala preman” ini sebenarnya bukan monopoli Amien Rais seorang. Apa yang dikatakan Hercules adalah puncak gunung es dari sebuah penyakit kronis yang sedang menjangkiti ruang publik kita: runtuhnya etika berbahasa di kalangan pejabat negara, menteri, bahkan hingga level tertinggi kepemimpinan nasional.

Kronik Diksi Kasar: Dari Ndhasmu hingga Kampret

Komunikasi publik yang buruk, agresif, dan nir-empati seolah telah dinormalisasi dalam panggung politik kontemporer. Kita tentu belum lupa ketika Prabowo Subianto, dalam sebuah forum internal yang kemudian bocor ke publik, menggunakan kata “ndhasmu” (kepalamu) saat mengekspresikan kejengkelan dan kemarahannya. Dalam kultur sosiolinguistik Jawa, kata ini merupakan umpatan kasar yang biasanya hanya digunakan dalam konflik jalanan atau candaan sangat akrab di tingkat sebaya.

Tidak berhenti di situ, dalam momen debat yang krusial, umpatan seperti “kampret” juga pernah terlontar sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi yang tersudut. Refleks linguistik seperti ini menunjukkan ketidakmampuan mengelola emosi di bawah tekanan, sebuah kompas moral dan psikologis yang mengkhawatirkan bagi seorang pejabat publik. Ketika kata tersebut keluar dari mulut seorang calon pemimpin negara—yang kini menjadi presiden—tentu ada nilai kepantasan yang luruh.

Normalisasi makian ini menjalar ke bawah. Kita juga disuguhi fenomena pejabat atau utusan presiden yang menggunakan kata “goblog” di hadapan massa dalam sebuah acara yang ironisnya bertajuk ceramah keagamaan. Dalih bahwa itu hanyalah “bercanda” tidak lagi logis. Menghadirkan diksi jalanan dalam institusi suci keagamaan dan ruang publik mencerminkan dobel standar moral dan ketidakpantasannya yang nyata.

Logika “Tuan dan Budak” dalam Pertanggungjawaban Publik

Ketika elit politik dikonfrontasi mengenai kinerja mereka, reaksi yang muncul sering kali bukan argumentasi berbasis data, melainkan arogansi kelompok. Kalimat seperti “banyak bacot” yang pernah dilontarkan oleh seorang jenderal bintang empat aktif ketika menghadapi pertanyaan kritis, adalah contoh nyata dari mentalitas feodal yang korosif.

Di dalam sistem demokrasi, pejabat negara adalah pelayan masyarakat (civil servant). Namun, respons defensif yang kasar seperti itu justru membalikkan hakikat demokrasi. Jawaban sekasar itu tidak mungkin datang dari seorang “abdi” yang sedang mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Itu adalah gaya bahasa seorang tuan yang sedang menghardik budaknya.

Sikap narsistik dan anti-kritik ini mencapai titik paling menyedihkan ketika para elit mulai menyalahkan fisik dan kapasitas rakyatnya sendiri demi menutupi kegagalan program pemerintah.

Tragedi Makan Bergizi Gratis: Menghina Perut Rakyat Miskin

Sebut saja sengkarut pelaksanaan uji coba proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika terjadi insiden keracunan massal di beberapa daerah akibat tata kelola yang amburadul dan pasokan bahan yang buruk, argumen yang keluar dari mulut para pembuat kebijakan justru sangat menghina nalar publik.

Seorang menteri secara konseptual mengatakan bahwa anak-anak atau warga miskin tersebut mengalami diare dan keracunan karena “usus mereka belum terbiasa mengonsumsi makanan bergizi”. Ini adalah bentuk gaslighting politik yang sangat telanjang. Bukannya mengevaluasi vendor, memperbaiki higienitas, dan meminta maaf atas kelalaian proyek, elit justru menuduh anatomi tubuh rakyat miskin sebagai biang keladi. Perut rakyat miskin dijadikan kambing hitam atas ketidakmampuan birokrasi dalam mengeksekusi program.

“Orang Desa Tidak Pakai Dolar”: Menertawakan Penderitaan Rakyat

Ketidakpekaan ini mencapai puncaknya saat otoritas tertinggi merespons depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan nada bercanda yang mengerdilkan masalah. Pernyataan bahwa “warga desa kan tidak menggunakan dolar” adalah bentuk alienasi pemimpin terhadap realitas ekonomi makro yang mencekik akar rumput.

Secara teoritis, orang desa memang tidak bertransaksi menggunakan mata uang dolar di pasar tradisional. Namun, secara praktis, jatuhnya nilai tukar rupiah memicu lonjakan harga bahan baku impor, mulai dari kedelai, pakan ternak, hingga biji plastik. Akibatnya, harga barang kebutuhan dasar sehari-hari naik tajam. Bagi industri rumahan di pedesaan, kenaikan harga bahan baku ini bukan lagi sekadar mengurangi keuntungan, melainkan menggerus modal dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Ketika penderitaan ekonomi nyata itu dijawab dengan candaan renyah dari balik istana, rakyat berhak merasa ditinggalkan. Jika pemimpin tidak lagi mampu berempati pada jeritan ekonomi warganya, wajar jika muncul pertanyaan sinis di tengah masyarakat: Apakah mereka ini pemimpin yang memihak bangsa sendiri, atau justru komprador yang sedang menyamar?

Sikap mengentengkan masalah ini diperparah dengan narasi pembuat kebijakan ekonomi yang menyebut utang negara dan nilai tukar masih aman “sepanjang Menteri Keuangan masih bisa tersenyum”. Menjadikan ekspresi wajah seorang menteri sebagai indikator stabilitas ekonomi adalah lelucon yang memperlihatkan rendahnya mutu kepemimpinan intelektual kita.

Bahaya Konstruksi Pengalihan Isu

Masyarakat mungkin tidak akan ambil pusing jika diksi kasar, ngawur, dan ugal-ugalan itu keluar dari mulut preman di pasar. Kehidupan mereka memang keras dan tidak terikat pada sumpah jabatan. Namun, ketika diksi jalanan itu diadopsi oleh presiden, menteri, staf khusus, hingga kepala badan, dampaknya bersifat sistemik.

Ada dua kemungkinan mengapa pola komunikasi buruk ini terus dipertahankan oleh para elit:

1. Ketidakmampuan Struktural: Mereka memang tidak sadar dan tidak memiliki kapasitas intelektual serta emosional yang cukup untuk mengartikulasikan kebijakan dengan baik, sehingga refleks yang keluar selalu berupa makian atau candaan hambar saat tersudut.
2. Strategi Pengalihan Isu (Dead Cat Strategy): Narasi ngawur dan diksi kasar ini sengaja diproduksi sebagai layar asap. Tujuannya agar masyarakat sibuk berdebat, marah, dan membuat konten candaan di media sosial mengenai drama ucapan tersebut. Sementara publik terdistraksi oleh “omongan sampah” para elit, agenda besar yang merugikan rakyat atau proyek impian oligarki di belakang layar dapat melaju kencang tanpa pengawasan.

Sudah saatnya publik berhenti menormalisasi retorika politik yang merendahkan martabat ini. Menuntut etika berbahasa yang baik dari para pemimpin bukan sekadar urusan sopan santun, melainkan cara kita menjaga agar demokrasi tidak jatuh ke tangan mereka yang bermentalitas preman.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan