Matinya Kepakaran dan Pentingnya Jeli Melihat serta Membaca Postingan

Menakar Retorika Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Tengah Pusaran Konflik Kepentingan

Hari-hari ini, publik tanah air terus-menerus digelontori oleh arus argumentasi yang luar biasa masif, baik dari kubu yang kontra maupun yang pro terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari isu krusial seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), fluktuasi nilai mata uang, dinamika politik elektoral, hingga perilaku para elite yang kian menjauh dari etika publik. Di era digital yang bercirikan kecepatan tanpa batas ini, kebenaran objektif seolah sengaja dikaburkan. Hampir susah dibedakan mana informasi yang benar-benar valid, mana yang setengah benar (manipulasi fakta), atau mana yang justru benar-benar palsu alias fabrikasi total.

Begitu masifnya masing-masing kubu menggelontorkan data, argumen, dan opini demi membela kepentingan kelompoknya masing-masing membuat ruang publik kita mengalami polusi informasi akut. Fenomena ini mengonfirmasi apa yang disebut oleh Tom Nichols sebagai “The Death of Expertise” atau matinya kepakaran, di mana validitas ilmiah dan pandangan berbasis data objektif kalah bersuara dibandingkan suara-suara bising yang disokong oleh kepentingan kekuasaan dan jaringan buzzer.

Mari kita ambil contoh yang paling kontekstual saat ini: polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, ruang digital dan media massa dipenuhi oleh kesaksian, investigasi jurnalistik, serta data lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi MBG di berbagai daerah jauh dari kata tepat sasaran. Fakta empiris memperlihatkan pemandangan ironis di mana makanan bergizi tersebut lebih banyak yang terbuang sia-sia, masih utuh di dalam wadah ompreng saat dikembalikan ke dapur komunitas. Bahkan, muncul fenomena memprihatinkan di mana pihak-pihak tertentu memperjualbelikan sisa-sisa makanan yang tersia-siakan tersebut. Sungguh sebuah tragedi logistik dan moral, mengingat anggaran negara superjumbo yang dialokasikan untuk program ini justru berujung menjadi tumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir.

Anatomi Krisis Logistik dan Skandal Korupsi

Kondisi di lapangan yang karut-marut tersebut diperparah oleh kenyataan yang tidak kalah mencengangkan di ranah penegakan hukum. Publik dihentak oleh tindakan tegas Kejaksaan Agung yang mencokok tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) atas dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini dengan cepat menjalar dan melebar, menyeret puluhan pihak lain yang diduga ikut menikmati “bancaan” dari proyek nasional ini. Korupsi sistemis pada program yang menyangkut hajat hidup anak-anak bangsa ini memicu gelombang perlawanan dari kelompok kritis. Mahasiswa di berbagai kota besar turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut penghentian proyek yang dinilai ugal-ugalan dalam perencanaan sekaligus korup dalam pelaksanaannya.

Namun, di tengah gelombang kritik yang rasional tersebut, tiba-tiba muncul sebuah anomali di ruang publik. Bagaikan orkestrasi yang terencana, muncul aliansi-aliansi baru yang menyuarakan dukungan buta terhadap program MBG. Melalui video-video pendek di media sosial, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan “mak-mak” mengaku bahwa anak-anak mereka kini menjadi lebih fokus belajar semenjak mendapatkan jatah makan gratis tersebut. Tidak ketinggalan, tokoh agama, tokoh publik, dan aparatur pemerintah secara serempak mengeluarkan pernyataan bahwa program MBG sangat krusial demi masa depan bangsa. Bahkan, ada narasi ekstrem yang secara retoris mempertanyakan: “Akan makan apa anak-anak kita tanpa adanya program MBG ini?” Sebuah pertanyaan yang tidak hanya menggelikan, tetapi juga memperlihatkan pengabaian logika yang fatal. Mereka seolah lupa, atau sengaja mengalami amnesia kolektif, bahwa memberi makan anak adalah tanggung jawab utama orang tua dan keluarga, bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) langsung dari pemerintah pusat melalui proyek korosif.

Dilema Gerakan Massa dan Pembelahan Opini

Fenomena serupa juga terjadi pada respons terhadap gerakan mahasiswa. Di satu sisi, terdapat kelompok mahasiswa murni yang mengkritik keras serta menghujat tata kelola pemerintahan yang buruk, teristimewa mengenai karut-marut MBG. Namun, dalam hitungan hari, muncul gerakan tandingan yang juga mengatasnamakan mahasiswa atau pemuda, yang justru mendukung keberlanjutan MBG dengan segala narasi indahnya. Bagi masyarakat awam politik, situasi ini tentu sangat membingungkan. Mereka dihadapkan pada dua kutub informasi yang sama-sama mengklaim membela rakyat.

Padahal, jika kita mau sedikit saja menurunkan ego dan berpikir jernih tanpa perlu kecerdasan yang luar biasa, akan terlihat dengan sangat sederhana mana narasi yang benar-benar masuk akal, berdiri di atas fakta hukum, serta tulus membela kepentingan masyarakat dan nasional. Sebaliknya, akan terlihat pula mana narasi buatan yang sekadar digerakkan untuk membela kepentingan segelintir elite yang takut kehilangan ladang penjarahan baru. Publik harus dididik untuk belajar dan paham bagaimana membedakan antara ‘opini bentukan’ (manufactured consent) dan opini organik yang lahir dari rahim kegelisahan bersama.

Lima Pisau Analisis Menembus Kabut Narasi

Untuk mengasah kejelian dalam melihat dan membaca setiap postingan atau narasi yang bertebaran di media sosial, kita dapat menggunakan lima pisau analisis kritis berikut:

1. Analisis Kepentingan (Interest Analysis): Pertanyakan selalu keuntungan apa yang diperoleh oleh pembawa narasi tersebut. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi menuntut penghentian MBG dan perbaikan tata kerja negara tidak memiliki keuntungan finansial atau jabatan secara langsung; gerakan mereka bersifat moral dan korektif. Sebaliknya, pada sisi pendukung—terutama pejabat, pemenang tender, dan loyalis politik—motivasi mereka sangat jelas, yaitu mempertahankan kedudukan, mengamankan kursi kekuasaan, dan ujung-ujungnya memburu keuntungan ekonomi (cuan).
2. Uji Logika Umum (Common Logic Test): Periksalah apakah narasi tersebut masuk akal secara universal. Logika publik sering kali dimain-mainkan melalui retorika emosional yang seolah-olah logis padahal cacat nalar (logical fallacy). Argumen para pembela kebijakan yang menyatakan bahwa tanpa MBG anak-anak, balita, dan ibu hamil akan kelaparan adalah bentuk pembodohan. Benar bahwa ada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan jaring pengaman sosial, tetapi tidak serta-merta program bernilai ratusan triliun ini dipukul rata untuk semua anak tanpa klasterisasi yang jelas. Salah sasaran dan pemborosan anggaran inilah yang dikritisi secara logis, namun dibalas dengan narasi sentimentil yang manipulatif.
3. Efek Kebermanfaatan Nyata (Utility Effect): Hitunglah secara objektif, apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi orang banyak atau hanya menguntungkan segelintir pihak? Ketika organisasi kemasyarakatan sebesar Muhammadiyah—yang dikenal memiliki perangkat akademisi dan basis sosial yang kuat—secara resmi menyatakan bahwa program MBG ini lebih banyak membawa mudarat (keburukan) daripada manfaatnya, maka runtuhlah sudah seluruh narasi keberhasilan yang dibangun oleh humas pemerintah.
4. Rekam Jejak Digital dan Fakta Empiris (Track Record): Di era internet dan media sosial saat ini, rekam jejak digital tidak bisa dibohongi. Kita dapat dengan mudah melacak bahwa dari hari ke hari, masalah yang timbul dari pelaksanaan program ini jauh lebih masif daripada dampak positif yang dituju. Fakta empiris mengenai keracunan makanan di beberapa daerah, korupsi anggaran, dan buruknya kualitas gizi yang disajikan sudah tersaji gamblang. Menafikan fakta-fakta ini demi membela program kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran ilmiah.
5. Dekomposisi Narasi Bombastis: Perhatikan gaya penyampaian narasi tersebut. Narasi yang terlalu bombastis, hiperbolis, dan defensif sejatinya justru memperlihatkan secara telanjang adanya masalah besar yang sedang ditutupi di baliknya. Semakin keras mereka berteriak bahwa program ini sempurna, semakin terlihat kepanikan di dalam sistem tersebut.

Urgensi Kepemimpinan yang Jujur dan Terbuka

Tata cara bernegara kita hari ini, khususnya terkait tata kelola program MBG, memang sedang berada dalam masalah besar. Solusi dari kekisruhan ini sebenarnya sederhana, asalkan para pemimpin memiliki kerendahan hati, sikap terbuka, dan tanggung jawab moral. Langkah yang harus diambil adalah menghentikan sementara proyek tersebut, lalu mengadakan evaluasi total dan riset mendalam yang dilakukan secara jujur serta transparan oleh lembaga kepakaran yang independen.

Jika ditemukan masalah, perbaiki sistemnya, bukan malah menyewa pendengung (buzzer) untuk menutupi borok kebijakan tersebut. Gaya komunikasi politik kuno yang antikritik dan manipulatif seperti ini sudah tidak layak dipertahankan di abad keterbukaan informasi.

Keberanian untuk jujur dan terbuka mengakui adanya kelemahan dalam sebuah sistem adalah langkah awal menuju perbaikan. Mutu pribadi seorang pemimpin yang unggul tercermin dari keberaniannya mengakui adanya masalah dan melakukan koreksi, bukan malah bersikukuh menggunakan kekuasaan untuk mengeklaim bahwa semuanya berjalan dengan sempurna. Tanpa adanya transformasi mentalitas dari para elite pemimpin, negara ini tidak akan pernah beranjak lebih jauh ke depan. Kita justru akan bergerak mundur ke belakang apabila pengelolaan negara ini terus-menerus mengandalkan narasi palsu dan pola pikir manipulatif yang mengorbankan akal sehat publik.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan