Menakar “BEM Bersatu”, Aliansi Kosmetik Para Calon Komisaris Muda
Sejarah Republik ini dulunya ditulis dengan tinta darah dan keringat mahasiswa yang garang. Dari Angkatan 1966 yang menumbangkan Orde Lama, hingga Angkatan 1998 yang mendepak jenderal besar Orde Baru dari singgasananya. Dulu, jika Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sudah mulai berkonsolidasi, para pejabat di dalam gedung parlemen pasti akan mules, buru-buru mengecek arah angin, takut ketahuan tidur saat rapat paripurna. Mahasiswa adalah moral force, menara pengawas yang berdiri angkuh di luar pagar kekuasaan, siap menggonggong dan menggigit siapa saja yang coba-coba mengangkangi hak rakyat.
Namun, mari kita tengok panggung sirkus gerakan mahasiswa zaman sekarang. Alih-alih melihat barisan intelektual muda yang tajam menguliti kebijakan publik dengan pisau analisis akademis, ruang publik kita belakangan ini justru dihibur oleh kemunculan entitas ajaib yang menamakan diri “BEM Bersatu”. Mengamati manuver mereka tidak membuat bulu kuduk penguasa merinding, melainkan membuat publik sakit perut karena menahan tawa. Kompas idealisme mereka tampaknya tidak lagi menunjuk ke arah penderitaan rakyat, melainkan berputar-putar mencari arah di mana angin logistik bertiup paling kencang.
Keanehan paling menggemaskan dari “BEM Bersatu” ini adalah pilihan diksi dalam setiap “pernyataan sikap” mereka. Mahasiswa sejati biasanya alergi dengan eufemisme birokrasi. Tapi dedek-dedek aktivis di aliansi ini sungguh luar biasa saleh dan penurut. Narasi yang mereka lempar ke media massa malah dipenuhi jargon-jargon teduh seperti “menjaga kondusivitas bangsa”, “menolak polarisasi”, hingga “mendukung keberlanjutan program pembangunan nasional”. Sungguh sebuah pencapaian estetika yang luar biasa: aktivis mahasiswa tetapi kemampuan retorikanya setara dengan Kepala Humas Kementerian atau Corporate Secretary perusahaan BUMN. Ketika agen perubahan sudah berbicara memakai teks pidato pejabat, kita tahu bahwa yang sedang mereka lakukan bukanlah demonstrasi, melainkan simulasi magang kerja di lingkungan sekretariat negara.

Kita harus angkat topi pada rezim hari ini. Mereka jauh lebih cerdas ketimbang rezim Orde Baru yang hobi memakai cara kasar seperti sepatu laras, gas air mata, atau jeruji besi untuk membungkam kritik. Mengapa harus repot-repot memukul jika bisa merangkul? Lewat teknologi rekayasa politik (political engineering) yang canggih, fenomena BEM Bersatu ini dicurigai kuat sebagai produk dari operasi “penjinakan massal”. Mereka sengaja difasilitasi, diberi panggung yang tampak megah di permukaan, untuk dijadikan bemper tandingan (counter-weight) guna memecah belah BEM-BEM universitas yang masih waras dan konsisten bersuara vokal. Tujuannya sederhana: menciptakan dualisme narasi agar masyarakat awam bingung dan akhirnya menganggap semua demo mahasiswa itu setiran belaka. Sebuah strategi adu domba klasik yang dikemas dengan estetika Gen-Z.
Namun, di atas semua teori konspirasi geopolitik kampus tersebut, ada satu aroma yang paling menyengat: pragmatisme akut para elitenya. Tidak usah naif, panggung aliansi berskala nasional era sekarang sering kali beralih fungsi menjadi ajang “panjat sosial” (pansos) karier politik jangka pendek. Menjadi koordinator atau pembicara di aliansi kosmetik semacam ini adalah jalan pintas paling seksi untuk menaruh portofolio di mata para pemburu bakat politik praktis. Akses kedekatan dengan lingkaran kekuasaan inilah yang nantinya akan dikonversi menjadi modal karier pasca-kelulusan. Targetnya jelas dan terukur: kalau tidak masuk jajaran pengurus partai politik, minimal mengamankan kursi empuk sebagai staf ahli muda, atau syukur-syukur, bisa langsung fast-track menjadi komisaris independen di anak perusahaan BUMN pada usia dua puluhan.
Jika tren aktivisme gaya “BEM Bersatu” ini terus dibiarkan dan dianggap wajar, maka matilah salah satu pilar penyeimbang demokrasi yang paling murni di negeri ini. Persatuan mahasiswa itu memang mutlak diperlukan, tetapi persatuan itu harus lahir dari rahim keresahan rakyat yang digusur atau jeritan orang tua yang tak mampu membayar UKT, bukan dari fasilitas hotel atau skenario pesanan para makelar kekuasaan.
Salam Penuh Kasih
Susy Haryawan
