“Nubuat” Prabowo Terjadi

Menggugat “Nubuat” Prabowo dari Retorika Oposisi Menjadi Realita Kekuasaan

Secara historis, nubuat adalah visi atau perkataan tentang masa depan. Di era nabi dan tokoh spiritual kuno, nubuat memamerkan kuasa Ilahi, kharisma, karomah, atau privilese khusus yang langka. Pembuktiannya butuh waktu berabad-abad, terekam lewat tradisi lisan turun-temurun yang rawan selip atau ketambahan detail, namun esensinya tetap dipercaya masyarakat.

Melihat karut-marut politik Indonesia hari ini, kita patut melempar satire: jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto memang seorang “nabi” politik. Mengapa? Karena rentetan “nubuat” buruk yang ia lontarkan saat menjadi oposisi, kini justru terbukti dan terjadi di era kekuasaannya sendiri. Tanda-tandanya sudah benderang.

1. Indonesia Bubar 2030: Hancur di Tangan Sendiri?

Publik tentu ingat prediksi kontroversial Prabowo bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Saat Pilpres melawan Joko Widodo dulu, narasi ini dipakai sebagai propaganda taktis untuk menakut-nakuti pemilih agar tidak memilih rivalnya.

Ironisnya, setelah ia menduduki kursi kepresidenan, kebijakan negara justru menuntun kita menuju ramalan buruk tersebut. Konflik sosial-politik dipelihara, intoleransi dibiarkan tanpa solusi, dan penegakan hukum kian bobrok—terlihat dari maraknya fenomena polisi yang menersangkakan korban.

Sektor ekonomi pun setali tiga uang. Alih-alih membenahi realita di lapangan, pemerintah sibuk memanipulasi narasi keberhasilan semu. Kebijakan egois dipaksakan tanpa peduli pada jeritan rakyat kecil yang kian tercekik.

2. Retorika Efisiensi vs Ugal-ugalan Anggaran

Saat kampanye, jargon efisiensi selalu diagungkan. Kenyataannya? Presiden dan lingkaran elitnya justru ugal-ugalan menghamburkan anggaran negara yang kian cekak. Simak saja kejanggalan proyek pengadaan: kaos kaki seharga Rp100.000 per pasang, hingga sepatu Rp170.000 yang digelembungkan menjadi Rp700.000.

Belum lagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang salah urus hingga menumpuk di tong sampah karena penyediaan yang ngawur. Pemborosan ini diperparah oleh gaya hidup dinas presiden: durasi lawatan luar negeri memakan 30% masa kerjanya, lengkap dengan fasilitas hotel mewah bertarif ratusan juta rupiah per malam.

Ketika rupiah ambruk di atas Rp17.000 per satu dolar AS, respons istana justru sangat arogan dan blunder: “Kan orang desa tidak memakai dolar.” Ini bukan sekadar ketidakpahaman makroekonomi, melainkan bentuk mati rasa terhadap penderitaan daya beli rakyat bawah.

3. “Bocor-bocor” yang Kian Vulgar

Jargon “Bocor! Bocor!” dulu dipakai Prabowo untuk menyerang korupsi era lawan politiknya. Publik sempat berharap sang jenderal tegas ini akan menyumbat kebocoran itu. Namun setelah berkuasa, alih-alih membaik, kebocoran anggaran justru terjadi lebih masif dan telanjang.

BUMN yang rugi dan tidak pernah setor laba sehat kini malah dijadikan tempat penampungan bagi-bagi kursi untuk kolega politik. Profesionalisme didepak, kapasitas dikesampingkan. Kritik tajam Prabowo di masa lalu menguap begitu saja. Praktik “bagi-bagi kue” kekuasaan kini jauh lebih vulgar. Kabinet sengaja digemukkan dengan lembaga-lembaga baru yang miskin fungsi, hanya demi membiayai belanja birokrasi dan membalas budi politik.

4. Ambigu Pola Pikir “Mayor” AHY dan Teddy

Ada sejarah menarik saat Prabowo menyindir Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ingin maju cawapres, menekankan bahwa AHY pensiun terlalu dini dengan pangkat Mayor. Logika militer Prabowo saat itu tegas: seorang prajurit harus punya pola pikir Jenderal, bukan perwira menengah pertama.

Kini, setelah AHY ditarik menjadi Menko di kabinetnya, pertanyaannya: apakah standar “pola pikir Mayor” itu tiba-tiba naik kelas di mata Prabowo? Sebagai atasan, hanya presiden yang tahu, sebab publik belum melihat gebrakan berarti dari kementerian terkait.

Kejanggalan logika ini makin nyata pada sosok Mayor Teddy. Tangan kanan presiden yang kini naik pangkat menjadi Letkol ini bertindak bak “pejabat dari segala pejabat”. Seluruh informasi strategis dan tamu negara wajib melewati filternya. Publik hanya bisa tersenyum kecut: lalu apa bedanya kapasitas “Mayor” yang ini dengan “Mayor” yang dulu ia kerdilkan?

5. Rupiah Melemah akibat Salah Kelola

Sebagai oposan, Prabowo selalu menuding pelemahan rupiah adalah bukti pemerintah salah kelola. Hari ini, di bawah kemudinya, rupiah justru mencetak rekor keterpurukan yang jauh lebih parah.

Pemerintah berlindung di balik seribu dalih geopolitik global, mulai dari konflik Iran-AS hingga ketegangan di Israel. Namun, mengapa fundamental ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling rapuh? Jawabannya ada pada “nubuat” Prabowo sendiri: ekonomi ini memang sedang salah kelola.

Tragisnya, krisis eksternal ini tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang waras. Pernyataan bahwa warga desa tidak butuh dolar adalah bukti nyata mismanagement komunikasi seorang kepala negara. Pada akhirnya, nubuat masa lalu Prabowo terbukti bukan karena ia seorang visioner, melainkan karena kini ia mengulangi—dan memperparah—kesalahan yang dulu sangat lantang ia kutuk.

Perjalanan Prabowo dari kursi oposisi menuju takhta kepresidenan membuktikan satu hal: mengritik kekuasaan jauh lebih mudah daripada merawatnya. “Nubuat-nubuat” buruk yang dahulu ia tebar sebagai peluru politik kini berbalik menjadi cermin yang memperlihatkan kegagalannya sendiri. Ketika retorika efisiensi tumbang oleh syahwat politik akomodatif dan realita ekonomi rakyat kian terpuruk, kepemimpinan ini sedang berjalan memenuhi ramalan buruknya sendiri. Jika tata kelola negara dan komunikasi publik tidak segera dibenahi secara radikal, maka kehancuran yang dahulu ia prediksikan bukan lagi sekadar propaganda masa lalu, melainkan garis akhir yang sedang kita tuju.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan