Simalakama Pajak

Antara Tuntutan Negara dan Kemarahan Rakyat

Kebijakan kenaikan pajak yang dinilai serampangan belakangan ini mulai menemui “balasannya” dari publik. Gelombang penolakan, mulai dari diskusi di media sosial hingga aksi nyata, semakin masif terdengar. Fenomena ini bukanlah tanpa alasan; ini adalah respons logis dari masyarakat yang menyaksikan arogansi pejabat yang seolah menutup mata terhadap kondisi ekonomi rakyatnya. Pajak, yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan, kini justru terasa seperti beban yang menghimpit di tengah ketidakpastian global.

Realita yang Kontras dan Transparansi Global

Di era digital ini, narasi pemerintah tidak lagi bisa berdiri sendirian tanpa pembanding. Masyarakat dengan mudah membandingkan kebijakan antardaerah atau bahkan antarnegara secara real-time. Rakyat melihat bagaimana daerah lain dengan kebijakan pajak yang lebih moderat tetap mampu membangun infrastruktur dan layanan publik secara efektif.

Satu fakta yang kian menyulut kemarahan adalah besarnya insentif yang diterima kepala daerah dari pungutan pajak daerah. Rakyat pada dasarnya bersedia membayar pajak, asalkan peruntukannya jelas dan manfaatnya terasa. Namun, selama ini masyarakat bertanya-tanya: ke mana larinya uang tersebut? Saat manfaat tidak dirasakan, namun gaya hidup hedonis pejabat terus dipamerkan, maka kepercayaan (trust) kepada negara berada di titik nadir.

Badai Ekonomi dan Paradoks Kebijakan

Kondisi ekonomi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Gejolak global akibat ketegangan geopolitik—seperti konflik antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat—membuat rantai pasok terganggu dan daya beli melesu. Di tengah situasi genting ini, pemerintah justru meluncurkan berbagai program yang dinilai kontradiktif, salah satunya adalah narasi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terjadi jurang informasi yang lebar antara klaim pemerintah dengan fakta di lapangan:

1. Akar Rumput: Menyajikan data lapangan yang amburadul terkait distribusi dan eksekusi program.
2. Pemerintah dan BGN: Terus mengembuskan opini keberhasilan melalui berbagai perangkat publikasi. Konyol, dan terlihat hyperrealitas yang didengung-dengungkan

Pertentangan ini menciptakan “perang urat syaraf” setiap harinya. Rakyat merasa uang pajak mereka digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang validitas datanya saja masih dipertanyakan.

Infrastruktur dan Layanan Publik: Jauh Panggang dari Api

Jika sistem berjalan semestinya, masyarakat akan sukarela berkontribusi. Namun, realita di lapangan berbicara lain. Jalan-jalan protokol maupun desa banyak yang rusak parah. Upaya perbaikan pun seringkali bersifat “ala kadar”—hanya ditambal sulam agar terlihat mulus dalam foto laporan, namun kembali hancur dalam hitungan minggu.

Begitu pula dengan layanan publik. Narasi “menuju negara maju” yang mengharuskan ketaatan pajak seringkali dijadikan tameng. Namun, di negara maju, pajak dikonversi menjadi jaminan sosial dan infrastruktur prima. Di sini, masyarakat merasa pajak justru menjadi sumber pendanaan gaya hidup mewah para elit politik. Efisiensi yang digembar-gemborkan pun tampak semu.

Paradoks Pembangunan: Pemerintah giat membangun Kopdes Merah Putih, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga Sekolah Rakyat dengan angka anggaran yang fantastis. Di sisi lain, proyek MBG terus diwarnai laporan kekonyolan teknis di lapangan yang jauh dari kata profesional.

Birokrasi dan Pilihan Geopolitik yang Naif

Ketidakefisienan semakin nyata dengan fenomena pelantikan pejabat yang terus terjadi hampir setiap hari. Banyak di antaranya dinilai tidak memiliki kompetensi yang relevan dan hanya merupakan bagi-bagi kursi untuk menyenangkan tim pemenang (timses).

Dalam skala yang lebih luas, keterlibatan Indonesia dalam geopolitik global seperti BRIC dan isu BoP terasa naif ketika di saat yang sama negara melakukan impor mobil dalam jumlah ratusan ribu dari India. Masyarakat merasa jengkel melihat pengelolaan keuangan negara yang terkesan ugal-ugalan dan kurang memiliki arah strategis yang jelas bagi kedaulatan ekonomi domestik.

Kebijakan yang Saling Bertabrakan

Pemerintah sempat melontarkan gagasan sekolah dan bekerja dari rumah (WFH) dengan alasan efisiensi BBM. Namun, di saat yang sama, anggaran untuk MBG digelontorkan dalam jumlah yang sangat besar. Di mana letak efisiensinya?

Kebijakan ini seolah sengaja menciptakan paradoks. Rakyat tidak hidup di dalam gua; mereka bisa melihat bahwa:

• Pajak terus dinaikkan.
• Imbal balik (subsidi/bantuan) makin dipangkas.
• Banyak kepesertaan BPJS yang ditanggung negara dicabut.
• Penerima bantuan BPJS dikurangi, namun muncul wacana kenaikan iuran.

Syarat Kemajuan: Integritas, Bukan Sekadar Pungutan

Kita semua setuju bahwa salah satu ciri bangsa yang maju adalah masyarakat yang taat pajak. Namun, ada prasyarat mutlak yang tidak boleh ditawar: pajak tidak boleh digunakan untuk membiayai kemewahan pejabat.

Sangat ironis melihat anggaran makan dewan dan tunjangan pejabat yang begitu besar di tengah kesulitan rakyat. Lebih jauh lagi, penempatan personel polisi dan tentara untuk mengelola dapur umum atau menanam jagung atas nama ketahanan pangan dan energi dinilai sudah keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. Langkah ini terasa dipaksakan dan seringkali berakhir tidak efektif, alias jauh panggang dari api.

Simalakama pajak ini hanya bisa diselesaikan jika pemerintah berani melakukan pembenahan internal, menghentikan pemborosan anggaran untuk proyek-proyek citra, dan kembali fokus pada layanan dasar yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Tanpa integritas, pajak hanya akan dianggap sebagai pungutan paksa, bukan kontribusi untuk kemajuan bangsa.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan