Fitnah Kopi dan Gorengan 2025
Kopi dan gorengan—dua sahabat rakyat kecil, dua simbol sederhana dari meja warung pinggir jalan—tiba-tiba menjadi kambing hitam. Belum genap setahun, sudah dua kali pejabat menuding keduanya sebagai biang kerok masalah bangsa. Katanya, orang miskin karena kopi dan gorengan. Katanya lagi, negara rugi triliunan karena penyakit dari gorengan. Dan kini, lebih jauh lagi, kopi dan gorengan dituduh sebagai penyebab banjir bandang.
BPJS dan Gorengan: Asumsi yang Menggelikan
Mari kita bicara jujur. Serangan jantung dan stroke lebih banyak menimpa kalangan atas, yang santapannya bukan tempe goreng atau bakwan, melainkan daging berlemak, makanan berkolesterol tinggi, dan gaya hidup mewah. Menyalahkan gorengan sebagai biang kerok dana BPJS adalah logika jungkir balik.
Badan Statistik seharusnya bekerja dengan data, bukan dengan asumsi. Apa jadinya jika lembaga yang mestinya menjadi penopang kebenaran justru berandai-andai? Statistik tanpa riset adalah sekadar angka kosong, dan angka kosong hanya melahirkan kebijakan yang menyesatkan.

Kopi dan Gorengan: Tersangka Banjir Bandang
Lebih jauh lagi, kopi dan gorengan dituding sebagai penyebab banjir bandang. Alasannya, hutan digunduli untuk kebun kopi, sawit dikembangkan demi minyak goreng. Pertanyaannya sederhana: berapa luas kebun kopi yang benar-benar membabat hutan? Apakah jutaan hektar seperti sawit?
Dan benarkah minyak sawit hanya untuk gorengan rakyat kecil? Bukankah sebagian besar justru diekspor, menjadi komoditas global yang menguntungkan elit? Mengapa rakyat kecil yang lauknya gorengan harus menanggung stigma, sementara keuntungan besar mengalir ke kantong penggede?
Kejujuran yang Mahal
Negeri ini punya ratusan ribu masjid, tapi kejujuran terasa semakin langka. Kayu gelondongan yang jelas ditebang mesin masih saja dikatakan tumbang alami. Bekas gergajian disebut ulah masyarakat, bukan pengusaha. Retorika yang menipu, narasi yang menyesatkan.
Kini tudingan melebar: kopi dan gorengan dianggap penyebab banjir. Padahal masalah sebenarnya adalah salah kelola. Hutan yang gundul harus ditanami kembali dengan pohon keras, bukan sawit. Solusinya jelas, tapi yang dipilih adalah berkilah.
Budaya Malu yang Hilang
Budaya malu telah hilang. Yang tersisa hanyalah keberanian tanpa dasar. Berani bicara tanpa data, berani menyalahkan tanpa bukti, berani menutup mata atas fakta. Pejabat bisa membeli jabatan, bicara asal bunyi, dan tetap merasa gagah.
Salam penuh kasih
Susy Haryawan
