Kemarahan Anies Baswedan pada Staffnya

Menarik, Anies Baswedan marah pada jajarannya karena tidak mendengarkan instruksinya. Jabatan yang lowong tidak ada yang melamar untuk mengisinya. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dicermati dengan kegusaran Gubernur DKI itu.

Pertama, ini adalah buah pembangkangannya pada pusat. Ia baru merasakan kalau orang tidak didengar itu jengkel. Makanya balasan itu tidak pakai lama saat ini. Seketika. Ini adalah sebuah tafsiran yang sangat umum dan memang faktual.

Lihat saja, apa yang ia lakukan selama pandemi. Membuat kebodohan dan kehebohan untuk mempermalukan pemerintah pusat. Belum lagi kerusakan Jakarta yang memang seolah terencana oleh dirinya dan beserta timnya.

Balasan yang membuat ia meradang. Padahal biasa banget ia melakukan hal yang demikian. Berbeda memang level kepemimpinannya dengan yang ia agung-agungkan dengan faktanya.

Kedua, konon, anak buahnya takut untuk melamar mengisi jabatan yang kosong. Karena apa? Siap-siap diumpankan pada kejaksaan, KPK, atau bareskrim. Lihat saja anggaran yang salah inputlah, kelebihan bayarlah, atau aneh-aneh yang lain.

Gubernurnya hanya cengengesan dan tebar pesona yang makin memuakkan itu. Sangat mungkin mengorbankan anak buah memang sudah dan akan terus terjadi.  Ini mungkin sebuah spekulasi, namun ada dasar yang cukup kuat. Ia tidak hanya sekali membuat kesalahan dan menimpakanya pada pihak lain.

Sedikit berbeda, namun memberikan sebuah indikasi yang sama, kala ia bangga akan penghargaan karena kinerja pihak lain. Klaim akan kesuksesan yang tidak ia lakukan sudah acap kali terjadi. terbuka kemungkinan mengorbankan anak buah itu terjadi.

Tiga,  ataukah ada permainan uang yang sudah di luar kemampuan para pejabat yang mau melamar. Belum lama Bupati Nganjuk kecokok KPK karena jual beli jabatan. Terbuka kemungkinan bahasanya lelang, tetapi toh bukan ujian yang menentukan, tapi  lelang dengan amplop, siapa yang tahu. 

Di luar kemampuan dalam arti, bahwa si pejabat enggan mengeluarkan uang, ketika tidak mungkin bisa balik.  Bisa saja demikian.

Empat, hanya setahun. Menjelang 22, di mana para pejabat tentu berat untuk  mengisi pos hanya untuk setahun. Pergantian pejabat belum tentu kebijakannya masih sama. Kan repot. Ini juga masuk pada pembahasan poin ketiga di atas.

Mengaku presiden, ternyata hanya segitu kemampuan manajerial menghadapi anak buah. Disepelekan dan tidak didengar instruksinya.  Jelas apa yang terjadi. Maklum warga salah pilih.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan