PKB Setuju Pemerintah Menyita 51% Saham BCA
PKB Setuju Pemerintah Menyita 51% Saham BCA
Apa Meneh Iki?
Entah apa yang terjadi dengan negeri ini. Ulang tahun Kemerdekaan RI ke 80, namun diwarnai dengan aneka pungutan. Royalti yang menjadi polemik, kenaikan PBB yang menjadikan sumber demo besar-besaran. Pemblokadean rekening pasif yang berujung dengan pembukaan kembali berbayar, hingga banyak silang sengkarut kebijakan yang menjadi kebingungan.
Lebih realistis masukan untuk memungut pajak bagi kelas atas. Selama ini, yang terjadi itu malah rakyat kecil yang harus menanggung lebih banyak upaya negara untuk memenuhi kebutuhannya.

Apanya yang keliru dengan gagasan-gagasan itu?
Negeri ini kaya raya akan sumber daya alam. Emas, bauksit, timah, minyak, nikel, belum lagi batu bara. Mengapa meribetkan pajak dan pungutan ini dan itu, padahal kekayaan negara itu luar biasa.
Efisiensi. Lihat saja kabinet tambun, staf ini dan itu, utusan apa saja ada, apakah itu tidak memerlukan dana dan tunjangan? Katanya efisiensi anggaran, kog malah menambah Kodam dan tentara? Sekolah sudah ada malah nambah Sekolah Merah Putih, mengapa tidak mengalokasikan anggaran untuk yang sudah ada. Siswa miskin bisa kog sekolah di tempat biasa, uang beasiswa penuh bisa diberikan. Efisien namanya.
BUMN, sumber pemasukan negara, malah sering negara nombok dengan penyertaan modal, namun gaya hidup jajaran manajemen mereka luar biasa mewahnya. Katanya rugi, kog bisa membayar sampai bermilyar-milyar untuk pengelola mereka? Logikanya di mana? Dan selama ini belum pernah ada yang mempersoalkan.
Aneh, malah menyoal gaji guru dan dosen, kepemilikan saham BCA, kog tidak ada yang cerdas untuk memangkas anggaran gaji dan tunjangan dewan dan lingkaran istana? Rakyat sudah kecak masih dicekik.
Desas-desus mengatakan Pabrik Rokok Gudang Garam gulung tikar. Jika benar terjadi, sama juga makin berat bagi negara. karyawan puluhan ribu sama dengan Sritek, mau ke mana? Hal ini bukan perkara kecil, sangat besar, namun seolah pemerintah hanya berkutat pada dirinya sendiri, tidak mikir rakyat.
Kenapa menyasar BCA, tidak menyoal bank-bank pemerintah yang belum memberikan keuntungan bagi pemodal, dalam hal ini negara? Cek saja keberadaan bank plat merah yang sering ada kasus. Bank swasta yang relative aman dalam segi keamanan malah dipersoalkan.
KPK, BPK, dan Kejaksaan, Kepolisian, ke mana mereka dalam menyelesaikan masalah korupsi alias maling anggaran selama ini. Angka korupsi makin meningkat, bukannya berkurang. Jangan didiamkan saja. Tugas dewan itu juga ke sana.
Apa iya, kemampuan berpikir pejabat negeri ini sangat rendah seperti itu? Miris jika benar. Gaji, tunjangan, dan fasilitas yang super mewah, hanya menghasilkan pemikiran herehek begitu.
Salam Penuh Kasih
Susy Haryawan
