Antara Rajah Hoho dan “Standard Moral” Menteri Agus, Kala  Tato Mengalahkan Prestasi

Jagat media sosial belakangan ini riuh oleh polemik yang tak lazim: seorang Menteri “menyentil” seorang Kepala Desa (Kades). Objek nyinyirannya bukan soal laporan keuangan desa yang bocor atau kebijakan yang menindas rakyat, melainkan persoalan visual—tato. Adalah Wahyudi atau yang akrab disapa Hoho Alhafiz, Kades Purwasaba, Banjarnegara, yang menjadi sasaran kritik Menteri Agus Andrianto karena penampilannya yang penuh rajah.

Fenomena ini menarik karena memperlihatkan benturan antara realitas di lapangan dengan kacamata formalitas pejabat pusat. Hoho bukanlah pejabat di ibu kota yang setiap hari bisa dipantau kinerjanya oleh sang Menteri. Ia berada di pelosok, namun popularitas dan kinerjanya melampaui batas-batas administratif hingga sampai ke telinga Jakarta. Ironisnya, yang dipermasalahkan bukan soal dedikasinya, melainkan soal tinta di kulit.

Kinerja Nyata di Balik Kulit Bertato

Fokus tulisan ini sejatinya bukan ingin mendewakan tato, melainkan mempertanyakan standar penilaian pejabat kita. Hoho Alhafiz telah membuktikan bahwa tato tidak ada hubungannya dengan kapasitas manajerial. Sejak dilantik, ia membawa perubahan signifikan bagi Desa Purwasaba yang selama ini terisolasi secara infrastruktur.

Beberapa capaian nyata Hoho antara lain:

• Pembangunan Infrastruktur Mandiri: Hoho berhasil membangun jalan aspal sepanjang ratusan meter yang menghubungkan antar dusun menggunakan dana pribadi dan swadaya, tanpa menunggu kucuran dana APBD yang seringkali birokratis.
• Hibah Kendaraan Operasional: Ia menghibahkan mobil pribadinya untuk dijadikan ambulans desa guna melayani warga yang sakit secara gratis 24 jam.
• Kepercayaan Rakyat: Ia terpilih secara demokratis dengan suara mutlak (menang telak dari petahana). Rakyat Purwasaba tidak buta; mereka melihat tato itu sejak sebelum Hoho mencalonkan diri. Artinya, konstituen di tingkat akar rumput jauh lebih dewasa dalam berpikir dibandingkan elit politik kita.

Menguji “Standard” Sang Menteri

Di sisi lain, publik pun mulai menoleh ke arah Agus Andrianto. Sebagai sosok yang lama berkarier di kepolisian (mantan Kabareskrim dan Wakapolri) hingga kini menjabat menteri, Agus memang memiliki rekam jejak yang panjang di dunia penegakan hukum. Namun, dalam konteks jabatannya sekarang sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, nyinyiran terhadap tato terasa sangat “jadul”.

Publik bertanya: Apa urgensinya seorang Menteri mengomentari ekspresi diri seorang Kades? Di dunia pemasyarakatan yang ia pimpin saja, banyak narapidana bertato yang mencoba insaf dan berkarya. Mengapa seorang Kades yang sudah bekerja nyata justru diberi sentimen negatif? Banyak pejabat di negeri ini yang penampilannya klimis, memakai seragam rapi dengan tanda pangkat mentereng, namun kinerjanya stagnan atau malah tersandung masalah etika. Mengapa mereka tidak dinyinyiri sehebat ini?

Logika yang Terbalik dan Hierarki yang Ajaib

Kritik Menteri Agus terasa makin hambar jika kita bandingkan dengan tokoh publik lain. Lihatlah Radja Nainggolan, pesepakbola kelas dunia yang tubuhnya penuh tato. Apakah profesionalismenya terganggu? Tentu tidak. Justru seringkali, mereka yang memiliki mentalitas tidak sehatlah yang gemar memberikan komentar minor atas ekspresi diri orang lain, bukan atas substansi kerjanya.

Lain halnya jika yang mengkritik itu adalah Menteri Dalam Negeri atau MenPAN-RB yang memiliki kewenangan administratif terkait disiplin aparatur desa. Namun, dari kacamata logika hukum pun, kinerja yang moncer seharusnya menjadi poin utama. Hoho sudah bertato sebelum menjabat, dan rakyat tetap memilihnya. Ini adalah mandat rakyat yang tidak bisa dianulir hanya karena preferensi estetika seorang pejabat pusat.

“Jika Hoho tidak kompeten atau bekerja asal-asalan, pastinya tidak akan ada menteri yang tahu siapa dia. Justru karena kinerjanya yang viral dan berdampak, ia masuk ke radar publik—dan sayangnya, radar nyinyir pejabat.”

Strategi “Pendekar” atau Pembungkaman?

Sentimen negatif terhadap kritik ini semakin diperparah dengan suasana politik belakangan ini. Pihak istana sempat mengatakan akan mendaftar dan mendata pengritik di media sosial dengan sebutan “strategi pendekar”. Namun, dalam definisi manapun, pendekar seharusnya melindungi yang lemah, bukan menakut-nakuti mereka.

Gaya komunikasi yang penuh intimidasi namun dibungkus dengan tawa “cengengesan” ala loyalis kekuasaan (seperti gaya komunikasi Muhamad Qodari dkk) menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam demokrasi kita. Rakyat dipaksa memikirkan etika saat mengkritik, sementara penguasa merasa bebas menghakimi ekspresi rakyatnya.

Mengutamakan Isi daripada Bungkus

Pada akhirnya, tato Hoho hanyalah sekadar pigmen di bawah kulit. Namun, nyinyiran Menteri adalah cermin dari mentalitas pejabat yang lebih mementingkan “bungkus” daripada “isi”. Kita merindukan pejabat yang beradu gagasan dan data prestasi, bukan yang sibuk menjadi polisi moral bagi penampilan orang lain.

Jika kriteria pemimpin hanya dilihat dari kulit yang bersih dan pakaian yang rapi, maka manekin di depan kantor kementerian jauh lebih layak memimpin daripada manusia yang bekerja dengan peluh dan dedikasi nyata. Sudah saatnya kita berhenti menilai buku dari sampulnya, dan mulai menilai menteri dari kemampuannya membenahi sistem, bukan membenahi penampilan bawahannya.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan