Ironi Label “Kadung” di Era Efisiensi Pejabat Prabowo

Mengerikan. Di tengah narasi efisiensi yang kerap didengungkan, kita justru disuguhi fenomena pejabat yang hobi menggunakan terminologi “kadung” atau telanjur. Ini bukan soal uang receh; nilai yang dipertaruhkan sangat besar. Di era yang katanya menuntut penghematan, logika “telanjur” ini sungguh menciderai akal sehat.

Logika Bengkok: Impor Mobil dan Motor MBG

“Kadung” pertama muncul terkait impor ratusan ribu unit mobil dari India yang tiba-tiba memenuhi pelabuhan. Saat publik bertanya, responsnya sangat santai: “Sudah telanjur.” Ini bukan barang sederhana yang bisa dibeli lalu diletakkan begitu saja.

Lebih aneh lagi, urgensi mobil operasional ini dipertanyakan. Koperasinya belum siap—ada yang baru dibentuk, bahkan ada yang lahannya masih berupa tanah sengketa dengan warga. Bagaimana mungkin alat penunjang didatangkan sebelum infrastruktur utamanya berdiri? Ini adalah logika bengkok yang dipaksakan benar.

Belum reda persoalan mobil, muncul “kadung” kedua: pembelian ribuan unit sepeda motor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jawabannya serupa, “asal njeplak”: kadung dibeli. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan stabilitas yang menuntut skala prioritas, perilaku “ugal-ugalan” anggaran ini sungguh menyakitkan hati rakyat.

Tujuh Poin Refleksi Atas Fenomena “Kadung”

Ada beberapa makna mendalam yang perlu kita ulik dari fenomena ini:

1. Aksi Tanpa Literasi: Pejabat seharusnya berpikir matang sebelum bertindak, bukan sebaliknya. Proyek mentah yang dipaksakan hanya akan menghasilkan tata kelola yang amburadul.
2. Krisis Empati Elit: Elit negeri ini tampak tidak berpikir mendalam. Komunikasi publik mereka buruk dan minim empati terhadap kondisi rakyat. Seolah-olah dalam benak mereka hanya ada kepentingan keluarga dan kelompok.
3. Urgensi Penegak Hukum: KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan Agung seharusnya turun tangan. Bagaimana mungkin anggaran bisa “nyelonong” keluar padahal Kemenkeu kabarnya sudah menolak? Ini mengindikasikan adanya kesengajaan yang sistematis.
4. Masalah Tata Kelola: Keputusan kolektif dengan mudah berubah demi kepentingan kelompok atau gagasan subjektif pemimpin. Wajar jika anggaran negara terus bocor jika tata kelolanya serapuh ini.
5. Demokrasi Rasa Kerajaan: Jika praktik ini dianggap lumrah, untuk apa kita berdemokrasi? Lebih baik sekalian saja menggunakan sistem kerajaan tanpa perlu DPR atau KPK. Menjalankan pemerintahan hanya berdasarkan “orang kepercayaan” tanpa kontrol publik.
6. Kemunduran Birokrasi: Alih-alih maju, tata pemerintahan kita justru mundur. Muncul kelompok “tak tersentuh” seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan sektor militer, di mana efisiensi seolah tidak berlaku bagi mereka.
7. DPR yang Mandul: Berharap pada DPR untuk mengawasi hal ini tampak sia-sia. Mereka berada dalam barisan kepentingan yang sama. Padahal, kualitas pendidikan kita sedang dalam kondisi kritis, namun anggaran justru dialihkan untuk koperasi dan program yang belum jelas juntrungannya.

Sentralisme Komando dan Masa Depan yang Cemas

Pola eksekusi ini kental dengan gaya militer: “Eksekusi dulu, urusan belakang.” Itulah mengapa filosofi “kadung” lahir; barang masuk dulu, baru celah aturannya dicari-cari.

Kekuasaan yang semi-mutlak, ditambah barisan penasihat yang “asal bapak senang” dan enggan bersuara kritis, hanya akan menciptakan kekacauan. Ironisnya, pihak-pihak yang memberikan teguran dengan kacamata objektif justru sering dituding sebagai pihak yang keliru.

Jika perilaku elit tidak segera berubah, cita-cita Indonesia Emas akan semakin menjauh. Jangan kaget jika narasi Indonesia Cemas kembali menguat, karena arah yang benar tampaknya kian sulit ditemukan di bawah kepemimpinan yang mengandalkan dalih “telanjur.”

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan