7 Makna Interpelasi Anies Baswedan

PSI dan PDI-P mengajukan hak interpelasi pada Gubernur DKI Jakarta yang dinilai ada hal yang perlu diklarifikasi. Hal yang sebenarnya legal, wajar, dan sudah seharusnya demikian. Dewan atau legeslatif memang bertugas untuk mengawasi.  Beberapa hal layak dicermati;

Pertama, seolah interpelasi adalah awal untuk penjatuhan jabatan eksekutif. Hal yang naif. Jika memang tidak ada apa-apa. Malah bagus ada pengawasan yang semestinya. Mengapa seolah-olah interpelasi itu buruk?

Kedua, eksekutif seolah antipati adanya interpelasi dan berusaha untuk menahan laju hak legeslatif. Ini justru ada pertanyaan mengapa demikian. Jika tidak ada hal yang  buruk, ya jawab saja. Malah jadi tanda tanya, beneran baik-baik saja?

Ketiga, melihat pertahanan diri yang berlebihan, jadi ingat olok-olokan bocah kalau menandai siapa yang kentut. Kenceng membela diri, bisa dicurigai dia pelakunya. Sama, jika tidak ada apa-apa mengapa harus ngotot mengamankan diri?

Keempat, catatan gubernur dalam hal keuangan tidak main-main. Kasat mata, juga kebijakan lain yang ngaco, tetapi karena tim yang sangat kuat di dalam merasionalisasi, empat tahun aman. Ini, interpelasi adalah percobaan pertama, jelas pihak gubernur telah panik.

Kelima, KPK, kepolisian, kejaksaan, sangat mungkin masuk untuk melakukan pemeriksaan, sesuai dengan tupoksi dan SOP masing-masing. Sudah terdengar sih, cuma ya itu saja, menguap. Tekanan politis ini penting dan sudah membuat pertahanan gubernur mulai longgar.

Keenam, mempertontonkan bagaimana partai politik itu bukan wakil rakyat, namun sepenuhnya wakil partai. Lihat saja bagaimana Jakarta kembali menjadi kota atau provinsi yang begitu-begitu saja. Jauh lebih banyak pusat yang bekerja dalam banyak hal. Pejabat daerah hanya mengaku bekerja.

Apakah ini publik tidak melihat? Jelas tahu dan itu adalah pilihan pejabat yang hanya mikir pokok tenar, meskipun cemar. Bagaimana mau naik level ketika pada level sebelumnya saja minus. Sama juga mau main games naik level, tapi belepotan di tangga sebelumnya.

Ketujuh, PSI- PDI-P mendapatkan panggung yang sangat luas. Publik menilai mana-mana partai yang bisa dipercaya, berkaitan dengan korupsi dan pertanggungjawaban, dan mana yang tutup mata pada realitas.

Interpelasi itu gawe politik. Wajar ketika lobi-lobi, mau polosan, amplopan atau sertifikat siapa yang kenceng ia yang menang. Apakah polisi, jaksa, dan KPK akan sama politis bukan hukum? Ya kita nantikan, meskipun pesimis, toh harapan tetap perlu ada.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan