MBG, TKA, dan Mata Rantai Evaluasi yang Terputus

Para menteri dan pejabat terkait belakangan ini gencar mempropagandakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi tonggak kebangkitan kecerdasan anak Indonesia. Logikanya memang tampak lurus dan sederhana: dengan asupan makanan yang sehat, bergizi, dan segar yang disediakan oleh negara, murid-murid akan memiliki kesiapan kognitif yang lebih baik untuk menyerap pelajaran. Secara teoretis, perut yang kenyang dengan nutrisi yang tepat adalah bahan bakar utama bagi otak yang cerdas.

Namun, realitas di lapangan sering kali tidak seramah narasi di podium. Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang baru saja berlangsung justru memperlihatkan anomali yang pahit. Alih-alih meroket, hasil TKA siswa justru jeblok. Tentu saja, MBG bukan satu-satunya faktor penentu kualitas pendidikan, namun fenomena ini membuat publik layak mempertanyakan: apakah gembar-gembor MBG benar-benar sebuah investasi kecerdasan, atau sekadar proyek mercusuar yang kehilangan ruhnya?

Ironi di Piring Makan: MBG yang Kehilangan Gizi

Suara sumbang mengenai MBG kini terdengar lebih kencang daripada optimisme yang ditawarkan pemerintah. Apa yang terjadi dengan implementasi makan siang gratis ini lebih banyak menyisakan ironi daripada prestasi. Bagaimana tidak, di beberapa daerah ditemukan praktik yang sangat melenceng; dana yang seharusnya dikonversi menjadi protein dan vitamin, justru menguap untuk pengadaan barang-barang yang sama sekali tidak menunjang kualitas makanan, seperti pembelian motor operasional, kaos kaki, semir sepatu, hingga hijab.

Alih-alih mendapatkan menu empat sehat lima sempurna, laporan dari berbagai lapangan justru menyebutkan makanan yang diterima anak-anak sering kali basi, berbau, bahkan terindikasi beracun. Jarak antara anggaran yang dialokasikan dengan realita harga menu di meja makan murid tampak sangat lebar. Lebih tragis lagi, pada momen bulan puasa lalu, sempat tersiar kabar adanya pembagian lauk yang masih mentah.

Mekanisme distribusi dan kontrol kualitasnya masih kacau balau. Jangankan bicara soal standar gizi makro dan mikro yang presisi, memastikan makanan sampai ke tangan siswa dalam keadaan layak konsumsi saja masih menjadi perjuangan besar. Jika tata kelolanya masih bersifat “proyekan” seperti ini, harapan untuk meningkatkan kecerdasan melalui MBG hanyalah angan-angan di atas kertas.

Mirisnya, alih-alih melakukan otokritik, pihak penyelenggara cenderung melakukan defensif dan pembenaran mati-matian. Bahkan, tidak jarang mereka menyitir ayat-ayat Kitab Suci untuk membela diri, seolah-olah mengkritik keburukan tata kelola program sama saja dengan menolak niat baik program itu sendiri. Kita sepakat bahwa MBG adalah program yang mulia, namun melakukannya dengan buruk adalah sebuah dosa administratif yang tak bisa ditoleransi. Tanpa perbaikan radikal, MBG hanya akan menjadi ajang “bancaan” anggaran tanpa dampak nyata bagi sel-sel otak anak bangsa.

TKA dan Kegagalan Sistemik

Hasil TKA yang jeblok sebenarnya adalah cermin retak dari sistem pendidikan kita. Ada beberapa faktor fundamental mengapa anak-anak kita kesulitan menghadapi ujian tersebut. Masalah utamanya bukan pada kapasitas otak anak-anak, melainkan pada ketidaksinambungan (mismatch) antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa yang diujikan.

Ibaratnya, anak-anak diajarkan tentang profil kota Jakarta saat ini, namun soal yang keluar justru mengenai sejarah Batavia. Tidak ada yang salah dengan kecerdasan anak maupun kualitas soalnya, yang salah adalah sinkronisasi sistemnya. Selain itu, kemampuan numerasi anak-anak kita berada pada level yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bisa dikonfirmasi melalui peringkat PISA Indonesia yang stagnan di papan bawah.

Model soal saat ini banyak menggunakan “kalimat matematika” (soal cerita). Di sini muncul dua masalah besar sekaligus: pertama, anak-anak harus berjuang ekstra hanya untuk memahami maksud kalimat (literasi); kedua, setelah paham, mereka masih harus berjuang untuk menghitungnya (numerasi). Memahami kalimatnya saja sudah membuat mereka “ngos-ngosan”, apalagi harus menyelesaikan operasi hitungnya.

Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa kuat. Kehilangan masa belajar (learning loss) selama dua tahun belum pernah benar-benar dijadikan kajian mendalam untuk memetakan kemampuan siswa saat ini. Ditambah lagi dengan disparitas kualitas pendidikan yang luar biasa lebar. Standarisasi ujian nasional sering kali tidak adil bagi mereka yang berada di pelosok. Bagaimana mungkin menyamakan standar antara siswa di pusat kota Jawa dengan siswa di pedalaman luar Jawa yang fasilitasnya bak bumi dan langit?

Evaluasi: Ritual Formalitas Tanpa Refleksi

Akar dari segala kekacauan ini adalah lemahnya budaya evaluasi. Di birokrasi kita, evaluasi lebih cenderung menjadi ajang mencari kambing hitam atau sekadar mencari pembenar atas kegagalan. Kita sering mengambil kebijakan berdasarkan asumsi, bukan data autentik dari lapangan. Akibatnya, kebijakan baru bukannya menyelesaikan masalah, malah sering kali menambah kerumitan baru.

Peran evaluasi seharusnya krusial untuk memetakan kekeliruan, memperbaiki kesalahan, dan mempertahankan apa yang sudah bagus. Namun, selama ini evaluasi hanya jatuh menjadi ritual formalitas demi mencairkan anggaran. Hasilnya tidak pernah terlihat dalam bentuk perbaikan sistemik. Kita terus jatuh di lubang yang sama karena kita alergi terhadap refleksi.

Tanpa evaluasi yang jujur, kebijakan pendidikan kita sering kali tiba-tiba berganti hanya karena pejabatnya berganti atau “ganti gerbong” kekuasaan. Istilah-istilah baru bermunculan, namun esensinya tetap sama: minim perbaikan dan jauh dari pengembangan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Jika pemerintah serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui MBG dan evaluasi seperti TKA, maka langkah pertama yang harus diambil adalah berhenti bersikap defensif. Berhentilah menggunakan narasi-narasi populis untuk menutupi borok pelaksanaan di lapangan.

Investasi gizi harus benar-benar sampai ke piring makan siswa, bukan tertahan di saku para perantara. Di sisi lain, sistem ujian harus dirancang dengan mempertimbangkan realitas literasi dan numerasi siswa pasca-pandemi serta ketimpangan fasilitas antarwilayah. Tanpa keberanian untuk melakukan evaluasi dan refleksi total, MBG hanya akan menjadi drama makan siang termahal yang pernah dibayar oleh rakyat, tanpa memberikan nutrisi apa pun bagi masa depan intelektual bangsa.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan