Negeri di Bawah Bayang-bayang “Mendadak”, Antara Akrobat Politik dan Tragedi Etika

Dulu, kita mengenal sebuah acara televisi bertajuk Mendadak Dangdut. Sebuah tajuk yang ringan, menghibur, dan penuh kejutan instan. Namun, siapa sangka, semangat “mendadak” itu kini tidak lagi terbatas pada panggung hiburan. Ia telah bermutasi menjadi ideologi tata kelola di negeri ini. Segalanya terjadi serba tiba-tiba, tanpa aba-aba, dan sering kali menabrak logika sehat. Jika hujan saja masih punya etika untuk mengirim mendung sebagai peringatan, dinamika politik dan birokrasi kita belakangan ini justru tampil tanpa permisi. Mak bedunduk, ujug-ujug, dan tahu-tahu jadi.

Kementerian dan Lembaga “Gatot” dan Resep Gagal Maning

Fenomena pertama yang mencolok adalah munculnya badan dan kementerian baru secara kilat. Struktur birokrasi yang seharusnya dirancang dengan kajian akademis mendalam, kini tampak seperti bongkar-pasang lego di tangan anak kecil. Ironisnya, orang-orang dan lembaga yang sebelumnya dicap “Gatot” alias Gagal Total, justru mendapatkan tambahan pekerjaan yang jauh dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Ini mengingatkan kita pada jargon sinetron seperempat abad lalu: “Gagal maning, Son!” Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang gagal mengurus urusan dasarnya, kini dibebani tanggung jawab raksasa yang lintas sektoral? Tanpa keahlian, tanpa rekam jejak yang relevan, kita seolah sedang menunggu waktu untuk melihat kegagalan yang sama terulang kembali dalam skala yang lebih masif.

Privatisasi ASN-P3K dalam Proyek Negara

Keanehan berlanjut pada sektor kepegawaian. Ambil contoh proyek besar Makan Bergizi Gratis (MBG). Proyek ini dijalankan sepenuhnya oleh pihak swasta, meski di bawah naungan yayasan militer, polisi, hingga kejaksaan. Ajaibnya, tenaga kerja swasta yang dibayar dengan anggaran negara ini mendadak bisa menyandang status ASN-P3K.

Mari kita bandingkan dengan nasib para guru honorer di Kementerian Pendidikan. Mereka harus mengabdi belasan tahun, melewati masa kerja yang berdarah-darah, dan menghadapi ujian berjenjang yang melelahkan untuk sekadar mendapatkan status P3K. Namun, di proyek “anak emas” ini, pintu masuk seolah terbuka lebar tanpa palang pintu. Di mana keadilan bagi mereka yang sudah mengabdi lama namun tetap terpinggirkan oleh skema “mendadak” ini?

Loncatan Ajaib: Dari Parpol ke Kursi Hakim MK

Jika di level administratif saja sudah kacau, di level konstitusi lebih ngeri lagi. Bagaimana mungkin seseorang yang kemarin masih duduk sebagai pimpinan dewan dan kader partai, hari ini sudah memakai jubah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)? Transisi ini terjadi secepat kilat, mengabaikan prinsip dasar bahwa hakim konstitusi haruslah non-partisan dan lepas dari kepentingan politik praktis.

Fenomena ini adalah bentuk pengabaian terhadap unggah-ungguh (etika) ketatanegaraan. Ini bukan lagi sekadar politik praktis, melainkan “ngawur kelas langit”. Hakim yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan kini tampak seperti perpanjangan tangan kepentingan kelompok tertentu. Jika wasitnya berasal dari bangku cadangan salah satu tim yang bertanding, lantas kepada siapa rakyat harus menitipkan keadilan?

Keponakan “Big Boss” dan Akrobat Moneter

Kejutan tak berhenti di sana. Posisi strategis seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pun tak luput dari fenomena “mendadak”. Seorang personel yang secara terbuka mengaku tidak berpengalaman dalam dunia moneter bisa menyingkirkan kandidat lain yang sudah bergelut puluhan tahun di bidang tersebut.

Alasannya sederhana namun mematikan: dia adalah keponakan dari sang “Big Boss”. Di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja, kita justru mempertaruhkan stabilitas moneter pada tangan yang masih belajar. Ini bukan lagi soal meritokrasi, melainkan murni soal koneksi.

Klaim Melampaui Cahaya: MBG vs McDonald’s

Ada lagi pernyataan yang cukup menggelitik nalar. Klaim bahwa proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengalahkan reputasi McDonald’s (McD). Bayangkan, McD butuh waktu lebih dari setengah abad untuk menjual 60 juta porsi di seluruh dunia. Namun, MBG dipamerkan mampu melampaui angka tersebut hanya dalam waktu kurang dari dua tahun.

Kecepatan ini seolah-olah membuat kecepatan cahaya pun tampak lambat. Reputasi dibangun dalam semalam dengan data yang entah dari mana basis validasinya. Apakah benar-benar soal nutrisi, atau sekadar soal angka di atas kertas demi kepentingan citra?

Studi Banding Jepang: Belajar Tempe atau Belajar Ngeles?

Puncaknya adalah narasi bahwa Jepang melakukan studi banding ke Indonesia untuk belajar soal MBG. Jepang, negara yang sudah memiliki sistem nutrisi sekolah sejak zaman pasca-perang dunia, tiba-tiba harus belajar ke Badan Gizi Nasional (BGN) kita yang baru seumur jagung.

Apa yang mereka pelajari? Apakah cara membedakan telur matang dan mentah? Atau mungkin mereka ingin belajar cara membedakan tempe busuk dan tempe bacem yang konon hanya bisa dikenali oleh penciuman dan pencecap tentara? Ataukah, Jepang sebenarnya sedang belajar seni “ngeles” (menghindar)? Terutama cara menjawab keresahan orang tua yang ketakutan jika menu di sekolah jauh lebih mewah daripada di rumah, hingga si anak lebih memilih memberi makan kucing dengan masakan ibunya sendiri.

Kriminalisasi Guru dan Amnesia Pejabat

Di akar rumput, fenomena “mendadak” ini terasa lebih pahit. Kita melihat para guru beramai-ramai menghuni penjara, dikriminalisasi oleh orang tua yang menggunakan tameng HAM anak secara berlebihan. Jika sekolah berubah fungsi menjadi ruang pidana, maka masa depan pendidikan kita sedang dipertaruhkan.

Belum lagi soal bencana. Di Sumatera kemarin, banjir bandang datang membawa gelondongan kayu rapi hasil gergajian. Namun, pejabat dengan santainya mengidap “amnesia akut” dan menyebut itu sebagai kayu lapuk akibat hujan. Rakyat tidak buta; mereka bisa membedakan mana kayu lapuk dan mana hasil penebangan liar yang diproses rapi.

Iuran untuk Gaza di Tengah Kantong Bolong

Terakhir, kita mendadak menjadi pahlawan perdamaian dunia dengan membayar iuran untuk Gaza. Niatnya mulia, tentu saja. Namun, di saat negara sedang “tekor” karena membiayai program makan gratis yang ambisius, keputusan Prabowo untuk menambah beban anggaran demi iuran internasional terasa kontradiktif dengan jargon “utamakan rakyat sendiri”.

Negeri ini memang sedang panen kejutan. Mulai dari urusan dapur, moneter, hingga konstitusi, semuanya serba mendadak. Namun, perlu diingat, sesuatu yang dibangun secara mendadak tanpa fondasi etika dan kompetensi biasanya akan runtuh dengan cara yang mendadak pula. Semoga kita tidak sedang menuju “mendadak runtuh” kolektif.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan