Pati Membara

Pati Membara

Kekuatan Rakyat Mulai Bicara

Kemarin dari Pati tersiar khabar dan keadaan di mana Bupati Kepala Daerah menerima tanggapan sepadan. Suatu ketika, saat menetapkan kenaikan PBB 250% mengatakan, silakan demo, tidak takut. Terjadilah demo besar-besaran, yang menuntut Sudewo mundur. Ia enggan, karena merasa dipilih rakyat, DPRD pun menanggapi dengan pembentukan Panitia Khusus untuk melengserkan sang kepala daerah.

Jadi ingat, 27 tahun lalu, saat mendiang Presiden Soeharto dengan gagah perkasa, baca arogan mengatakan, ora patheken ora dadi presiden, padahal sudah 32 tahun menjabat, tidak mau digantikan, reaksi masyarakat langsung bak bola salju. Demo besar-besaran yang membuat beringin tua itu tumbang. Pernyataan yang seolah-olah rakyat itu takut dan butuh dia itu identik, yang membuat penguasa Orde Baru itu tumbang dengan kurang terhormat.

Padahal, jika ia tidak merasa diri seolah tidak tersentuh, bangsa dan rakyat butuh dia, bukan sebagai pengabdian pada bangsa dan negara, tentu ia bisa lengser, turun jabatan dengan penghormatan. Nasi sudah menjadi bubur.

Pati Mengikuti

Pernyataan Bupati Sudewo menyulut amarah yang berpuncak pada demo 13 Agustus kemarin. Jabatan dan kekuasaan yang baru saja diperoleh, kini ada di ujung tanduk. Hampir berakhir. Padahal sudah mundur dari anggota DPR-RI, semua sih bisa diatur. Istrinya yang seharusnya jadi pengganti juga kudu rela mundur, dan kini semua lebur. Ini sekadar Pati, namun sangat mungkin, ini menjadi inspirasi bagi daerah lain yang mengalami keadaan yang ada.

Sekadar informasi, bagaimana Jombang yang naik 1000%, atau Kabupaten Semarang naik 400%, belum lagi keadaan-keadaan yang tidak baik-baik saja. Lihat dan rasakan saja, bagaimana susahnya berusaha. Di sini kena dogma, di sana kena palak, di sono kena pajak yang mencekik. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja, jangan anggap enteng.

Pada sisi yang berbeda, gaya hidup para elit umpak-umpakan. Gaji tembus 100 M bagi elit BUMN, namun laporannya rugi, hutang menggunung, dan seterusnya. Bagaimana pertanggungjawaban untuk gaji edan-edanan, namun penyertaan modal  negara nambah terus.

Rakyat dicekik dengan aneka pajak, kini royalty pula, mau usaha setengah mati susahnya karena tekanan sana sini, premanisme merajalela yang dibiarkan, padahal menyaksikan militer nambah terus kantor, jenderal, dan pastinya tunjangan yang negara gelontorkan.

Akumulasi kejengkelan, apalagi penegak hukum yang seenak udelnya, jangan sampai kisah 66, 98, itu terulang kembali. Dengarkan suara rakyat, jangan diingat lima tahun sekali. Apalagi hanya menyenangkan kalangan atas, militer, kelompoknya sendiri, baca partainya, padahal rakyat keseluruhan yang harus menanggung semua konsekuensi logis atas manajemen amburadul itu.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan