Jusuf Kalla Menolak Tua atau Menolak Lupa?
Aksi dan perilaku Muhammad Jusuf Kalla (JK) akhir-akhir ini cukup menghibur, jika tidak ingin disebut menggelitik nalar publik. Tokoh politikus kawakan asal Bone ini sebenarnya sudah sangat kenyang asam garam kehidupan politik tanah air. Puncak capaian karier politiknya sudah mencapai garis akhir yang sangat prestisius. Menjadi Wakil Presiden dua kali untuk dua presiden yang berbeda sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menempatkan namanya dalam buku sejarah bangsa.
Namun, belakangan ini JK tampak enggan menepi. Muncul sebuah asumsi: apakah ia masih penasaran sebagaimana Prabowo Subianto yang akhirnya mencapai kursi RI-1 setelah berkali-kali terjungkal? Inspirasi itu mungkin saja ada. Atau, setidaknya, ia masih memiliki syahwat besar untuk menjadi king maker bagi pemimpin masa depan. Ia terus mengupayakan “anak ideologis” yang digadang-gadangnya agar bisa menduduki takhta tertinggi. Mengenai obsesi pribadinya untuk maju sendiri, sepertinya ia sudah kehabisan energi dan waktu. Faktor usia yang sudah di kepala delapan tentu menjadi pembatas alami, namun narasi yang ia sampaikan belakangan ini justru sering kali terlihat lebih banyak “ngaconya” daripada bobot negarawannya.
Kembalinya Sang Juru Damai ke Panggung Hiruk-Pikuk
Setelah sekian lama tidak muncul di permukaan, entah ada angin apa di lingkaran elite sana, tiba-tiba JK kembali membuat dirinya menjadi pusat perbincangan. Sebagai mantan ketua umum salah satu partai terbesar, terkuat, dan tertua di Indonesia, mantan Menko, dan Wapres dua periode, JK adalah raksasa. Namun, ia punya satu lubang di resumenya: ia belum pernah menjadi Presiden. Ia pernah mencoba, namun kandas.
Polemik Ijazah dan Narasi yang Kontradiktif
Panggung politik JK semakin riuh saat namanya terseret dalam isu “bohir” di balik narasi ijazah palsu Presiden Jokowi. Meskipun Rismon, sosok yang disebut-sebut menyebut nama JK, kemudian membantah dan menyalahkan kecerdasan buatan (AI), bola panas sudah bergulir. JK menolak keras tuduhan itu dengan dalih bahwa ia tidak serendah itu untuk mengurusi hal semacam itu di negara demokrasi.
Namun, tidak lama setelah penolakan itu, ia justru mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif. Ia mengatakan bahwa masalah akan selesai jika Jokowi bersedia menunjukkan ijazahnya saja. Di sini publik bertanya: jika ia mengaku bukan penyokong narasi tersebut, mengapa ia ikut-ikutan mengomentari hal yang ia sendiri anggap tidak penting? Sikap ini seolah menunjukkan JK sedang “keceplosan” atau sengaja menumpang isu tenar tanpa perlu membayar ongkos politik yang besar. Sebuah langkah yang terasa kurang elok bagi tokoh sekaliber dirinya.
Mengklaim “Pembuat” Presiden
Narasi yang paling heboh adalah saat JK mengklaim bahwa dialah sosok yang membuat Jokowi menjadi Presiden. Pernyataan ini layak diulik dari berbagai sudut pandang.
Pertama, jika klaim itu benar, berarti JK merasa dirinya jauh lebih besar, lebih tenar, dan lebih kuat secara politik dibandingkan Jokowi. Namun, logika sederhana justru membalikkan keadaan: jika JK sehebat itu, mengapa bukan dia yang menjadi Presiden dan Jokowi yang menjadi wakilnya? Dalam politik, orang yang lebih kuat biasanya berada di pucuk pimpinan. Hal sederhana ini tampaknya luput dari kesadaran JK. Mungkin faktor usia membuatnya lupa pada realitas hierarki tersebut.
Kedua, jika benar dia adalah sosok penentu, mengapa pada pilpres-pilpres sebelumnya saat ia maju sendiri, ia justru keok? Mengapa ia hanya bisa sampai di posisi wakil untuk SBY dan kemudian Jokowi? Kapasitas sebagai “pendamping” tampaknya memang batas maksimal yang bisa ia raih, namun ia mencoba memosisikan diri sebagai “pencipta”.
Ketiga, etika politik. Jokowi tidak mungkin memiliki gaya bicara yang “se-ember” JK. JK pun tampaknya tidak akan berani melontarkan klaim serupa kepada SBY, yang juga pernah ia dampingi. Mengumbar hal semacam ini ke publik sangat tidak etis, apalagi dilakukan oleh seorang tokoh sepuh dan mantan pemimpin partai besar.
Rekam Jejak yang Mendominasi dan Kurang Tahu Batas
Kebiasaan JK membuka aib rekan sejawat bukan hal baru. Publik tentu ingat bagaimana ia pernah membuka cerita tentang almarhum Rizal Ramli yang disebutnya “ngambek” tidak mau keluar dari Istana saat reshuffle. JK menceritakan bagaimana ia dan Jokowi harus keluar lewat pintu lain untuk menghindari situasi tersebut. Menceritakan hal-hal domestik kekuasaan seperti ini untuk konsumsi publik terasa sangat tidak patut, apalagi menyangkut orang yang sudah meninggal dunia.
Kapasitas JK sebagai negarawan sejati pun mulai dipertanyakan. Di era SBY, ia terlihat sangat mendominasi sehingga muncul istilah “matahari kembar”. Namun di zaman Jokowi, ia tidak bisa berkutik banyak. Kekecewaannya kemudian terlihat saat ia mulai terlibat dalam aksi-aksi massa, seperti demo 2016 terkait isu Ahok. Sangat vulgar jika dikatakan bahwa ia kurang tahu diri dan tidak tahu batas posisi sebagai seorang mantan pejabat tinggi negara.
Dalam sebuah wawancara lama dengan Najwa Shihab, ada momen menarik saat Jokowi dan JK ditanya siapa yang lebih cepat dalam bekerja. Jokowi dengan tegas, cepat, dan cermat mengaku bahwa dialah yang lebih cepat. Ini adalah simbol perilaku; JK selalu ingin terlihat dominan, namun realitas eksekutif menunjukkan bahwa ia sering kali tertinggal oleh ritme kerja presiden yang didampinginya.
Antara Begawan dan Politikus Murahan
Sebagai tokoh senior, posisi yang paling selayaknya bagi JK adalah menjadi negarawan, “Begawan”, atau kompas moral bangsa—bukan lagi pemain aktif di lapangan yang penuh lumpur. Ia benar saat mengatakan bukan “politikus murahan” saat menolak tuduhan ijazah palsu, namun tindakan-tindakannya setelah itu justru menunjukkan kualitas yang berbanding terbalik.
Bahkan di dunia keagamaan, perannya terasa kental dengan muatan politik. Saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, muncul imbauan untuk meniadakan suara azan Magrib di televisi demi kelancaran siaran Misa. JK menolak hal tersebut dengan keras. Apakah ini sikap teguh pada prinsip agama atau sekadar mencari panggung politik di kalangan basis massa tertentu? Sayangnya, bagi banyak pengamat, isu agama ini pun tampak hanya dijadikan alat politik belaka.
Menutup Karier dengan “Diam itu Emas”
Pada akhirnya, JK mungkin lebih cocok kembali ke dunia bisnis sebagai pengusaha daripada terus memaksakan diri di panggung politik yang kian bising. Reputasi besar yang sudah ia rintis dan bangun selama puluhan tahun perlahan runtuh oleh pernyataannya sendiri yang sering kali kontraproduktif.
Sangat disayangkan sebenarnya. Apa yang sudah ia capai sudah lebih dari cukup bagi sebagian besar orang. Namun, entah rasa haus apa yang masih tersisa sehingga ia masih memilih untuk “ribut” di masa tuanya. Padahal, jika ia memilih jalan mandita—menarik diri dari hiruk-pukuk duniawi dan menjadi penasihat yang bijak—ia akan dihormati jauh lebih besar lagi. Ia bisa menjadi sosok negarawan agung yang bijak bestari.
Salam Penuh Kasih
Susy Haryawan
