Bencana Bukan Takdir, Tapi Kegagalan Akal dan Kebijakan

Setiap kali awan hitam menggelayut, kecemasan massal selalu mengikuti. Banjir dan longsor kini bukan lagi tamu tak diundang yang datang sesekali, melainkan siklus tahunan yang kita pelihara sendiri. Ironisnya, alih-alih melakukan otopsi kebijakan terhadap kerusakan lingkungan yang masif, kita justru terjebak dalam ritual tahunan yang sama: pemerintah sibuk mencari kambing hitam, sementara masyarakat pasrah pada narasi takdir. Kita sedang berada dalam darurat logika, di mana beton dianggap kemajuan dan kerusakan alam dianggap sebagai “risiko pembangunan” yang wajar.

Bencana banjir dan longsor di Sumatra hingga Jawa bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti nyata kekalahan logika manusia di hadapan hukum alam. Alih-alih mengevaluasi akar masalah, yang lebih sering muncul ke permukaan justru narasi pembelaan diri dari pemangku kebijakan dan konten media sosial yang dangkal. Nyawa manusia seolah menjadi angka statistik yang kalah penting dibanding dalih pembangunan.

Proyek Negara: Pemicu Bencana yang Dipaksakan

Kasus di Tuntang, Kabupaten Semarang, adalah mikrokosmos dari keangkuhan ini. Sebuah bukit digunduli, pohon karet ditebangi, dan tanahnya dikeruk demi material uruk proyek—yang ironisnya bukan milik swasta, melainkan proyek pemerintah.

Logikanya sederhana: secara alami air akan mengalir ke tempat rendah. Namun, ketika bukit dipangkas tanpa sistem drainase yang representatif, jalan raya dan pemukiman warga hanya tinggal menunggu waktu untuk diterjang bahu jalan yang berubah menjadi sungai.

Ini adalah pola yang berulang. Pembangunan jalan tol dan lingkar luar sering kali mengabaikan sistem pembuangan air yang terintegrasi. Pemerintah tampak lihai membangun beton, namun gagap dalam mengelola dampak hidrologisnya. Drainase kita hanya formalitas; sempit, dangkal, dan tanpa alur pembuangan yang jelas. Di mata pemerintah, infrastruktur hanyalah soal fisik yang terlihat, sementara ruang untuk air sering kali dianggap sebagai beban biaya yang bisa dipangkas.

Masyarakat: Egois dalam Mengelola Limbah

Kritik juga harus diarahkan ke cermin. Masyarakat kita memiliki andil besar dalam memperparah keadaan. Pola hidup yang menjadikan selokan sebagai tempat sampah raksasa adalah tindakan bunuh diri kolektif.

Sering kali drainase sudah tersedia, namun mampat oleh timbunan plastik dan lumpur hasil pengabaian bertahun-tahun. Musim kemarau yang seharusnya menjadi waktu krusial untuk pemeliharaan justru dihabiskan dengan sikap abai, sementara pemerintah hanya melakukan pengerukan parsial saat air sudah merendam ruang tamu warga.

Matinya Kearifan Lokal demi Gengsi Modernitas

Kita sedang menyaksikan hilangnya kecerdasan ekologis nenek moyang kita. Di kawasan rawa yang labil, konsep rumah panggung ditinggalkan demi rumah tapak yang dianggap lebih “modern”. Padahal, rumah panggung adalah bentuk perdamaian manusia dengan air; membiarkan alam memiliki ruang tanpa mengusik kehidupan manusia.

Kehadiran pemerintah absen dalam mengarahkan perencanaan wilayah berbasis kearifan lokal. Izin mendirikan bangunan (IMB) diobral tanpa mempertimbangkan fungsi lahan. Ketika kita memaksakan beton di atas rawa, kita sedang menantang hukum alam yang tak bisa ditawar. Air tidak pernah “tersesat” masuk ke rumah warga; kitalah yang merampas jalan air dan memaksanya masuk ke ruang hidup kita.

Menggugat Keangkuhan Manusia

Manusia bukan “atasan” alam. Pemikiran bahwa kita adalah penguasa mutlak yang boleh mengeksploitasi lingkungan tanpa batas adalah akar dari kerusakan tatanan ini.

Sampai kapan kita akan bersikukuh dengan perilaku egois ini? Berapa banyak lagi nyawa yang harus dikorbankan sebelum kita berhenti memfitnah Sang Pencipta dengan menyebut bencana sebagai “takdir”?

Bencana adalah alarm keras atas hilangnya etika pembangunan dan tanggung jawab sosial. Alam tidak butuh diatur oleh keangkuhan manusia; ia hanya butuh ruang untuk bernapas. Jika kita terus memaksakan kehendak atas nama pembangunan tanpa kebijaksanaan, bersiaplah untuk terus membayar “tagihan” alam dengan harga yang sangat mahal.

Alam tidak butuh dikasihani, ia hanya butuh ruang. Selama pemerintah masih memuja pembangunan fisik tanpa etika ekologis, dan selama masyarakat masih membuang sampah seolah selokan adalah lubang hitam tanpa ujung, maka bencana akan terus menjadi penagih hutang yang setia. Kita harus memilih: segera berbenah dengan akal sehat dan kebijakan yang pro-lingkungan, atau terus berpura-pura terkejut saat alam kembali mengambil haknya dengan paksa. Jangan salahkan hujan jika ia datang membawa duka, karena kitalah yang telah meruntuhkan atap perlindungan kita sendiri.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan