Kebijakan Gegabah ala Kabinet Prabowo

Kebijakan Gegabah ala Kabinet Prabowo

Berkali ulang, pejabat pemerintahan Prabowo membuat keputusan grusa-grusu. Namanya bukan kebijakan, wong membuat susah dan malah biang kekacauan. Lihat saja mulai dari gas melon, hingga yang terbaru mengenai pengangkatan CPNS dan CP₃K. Jauh sebelum kabinet terbentuk ada program makan siang gratis yang tidak kalah ngaconya.

Ujungnya presiden turun tangan untuk membatalkan apa yang sudah diambil sebagai sebentuk Keputusan bawahannya. Lah memangnya tidak ada dampak yang tidak bisa dicabut? Bayangkan bagaimana kalangkabutnya mak-mak kala gas langka? Laporan berbagai media, antrian mengular, ada yang sampai meninggal, dan harga melambung tinggi. Maunya harga sebagaimana negara putuskan. Lha selama ini ngapain saja, kog baru tahu?

Makan siang gratis juga demikian, harus memangkas begitu banyak anggaran. Termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan,  bisa dibayangin kan bagaimana risikonya di kemudian hari. Risiko anggaran kesehatan dan pendidikan yang anggarannya dipangkas untuk produk yang lain, tidak mendasar lagi.

Distribusi gas melon mau dipangkas, sehingga Masyarakat memperoleh harga yang semestinya. Aneh danajaib, wong tidak ada angin, tanpa badai ada pengumuman, bahwa agen saja yang boleh melayani penjualan gas yang dibutuhkan masyarakat kebanyakkan. Tahu   sendiri keadaan di lapangan. Panik, geger, presiden langsung membatalkan. Memangnya di lapangan langsung terjadi bim salabim itu? Hingga lebih dari sebulan, kondisi masih juga belum sepenuhnya normal.  Padahal memasuki bulan puasa, di mana aktivitas memasak lebih kenceng dari hari-hari biasa.

Terbaru, mengenai pengangkatan CPNS dan CP₃K, yang akan dilakukan Oktober dan tahun depan. Apa yang terjadi di bawah, pejabat ini mana tahu? Pegawai eksyayasan biasanya kena pinalti, ada yang sampai Rp. 25 juta, ada yang mengembalikan gaji tiga bulan. Bisa dihitung jika mereka harus menunggu sekian bulan, bahkan ada yang satu tahun. Apa yang akan mereka lakukan coba?

Lajang sih gampang. Masih bisa melakukan banyak hal, atau masih ikut orang tua. Kalau sudah berkeluarga, anak sekolah, masih harus bayar denda, dan menunggu lagi. Pejabatnya omong akan mengupayakan masuk ke kantor lama. Lha memangnya, yang berasal dari yayasan, mau dengan   rela hati menerima lagi. Wong cap “penghianat” masih basah je. Hal-hal begini, mereka itu harusnya paham dan tahu. Mosok sih gak juga mengerti sedikit saja kesulitan masyarakat ini?

Sang hero datang, membatalkan. Lah mbok yao kalau mau membuat keputusan itu  yang penuh kebijaksanaan, kebijakan, bukan malah jadi kerusuhan. Bisa mikir panjang  gak sih, jangan malah mikirnya usai membuat keputusan, kemudian dianulir, ini kan, oon. Ups,….

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan