Ironi Spanduk dan Prioritas,  Ketika Presiden Mengurus Hal-hal Remeh

Fenomena respons cepat aparat terhadap keluhan Presiden Prabowo Subianto mengenai spanduk di sepanjang jalan memicu diskusi publik yang hangat. Di satu sisi, ketegasan pemimpin sering kali dinantikan. Namun, di sisi lain, objek yang dikeluhkan dan cara anak buah mengeksekusi perintah tersebut justru memunculkan kesan naif, reaktif, dan kehilangan skala prioritas.

Kecepatan yang Salah Sasaran

Dinamika kekuasaan di Indonesia sering kali terjebak dalam pola “Asal Bapak Senang” (ABS). Begitu Presiden mengeluhkan banyaknya spanduk yang mengganggu pemandangan saat ia melintas, aparat di bawahnya langsung bergerak secepat kilat. Sayangnya, kecepatan ini sering kali tidak dibarengi dengan akurasi dan akal sehat.

Banyak laporan di media sosial menunjukkan pembersihan spanduk yang membabi buta. Ironisnya, spanduk identitas toko dan daftar dagangan pemilik usaha kecil pun turut dicopot. Padahal, spanduk-spanduk tersebut berdiri di lahan pribadi, berfungsi sebagai sarana promosi yang sah, dan memberikan informasi penting bagi warga mengenai layanan yang tersedia di lingkungan tersebut. Bukannya menertibkan estetika kota, tindakan ini justru mencederai ekonomi mikro warga yang sedang berjuang di tengah himpitan ekonomi.

Paradoks Visual: Antara Keluhan dan Pemujaan

Ada kontradiksi yang mencolok dalam narasi “gangguan spanduk” ini. Di satu sisi, Presiden terganggu oleh spanduk warga, namun di sisi lain, baliho berukuran raksasa yang menampilkan wajah sang Presiden justru bertebaran di mana-mana atas nama proyek pemerintah. Salah satu contoh yang paling disorot adalah rencana pembangunan Koperasi Merah Putih, di mana spanduk bergambar Presiden jauh lebih besar dibandingkan papan informasi teknis bangunannya.

Apa urgensinya bagi masyarakat melihat foto pemimpin dalam ukuran masif di setiap sudut pembangunan? Jika alasannya adalah estetika, bukankah baliho politis dan seremonial seperti itu jauh lebih mengganggu daripada spanduk warung warga? Ketimpangan standar ini menunjukkan adanya ego kekuasaan yang merasa berhak mendominasi ruang visual publik sambil membatasi ruang promosi rakyat kecil.

Reaktif pada Hal Remeh, Pasif pada Hal Besar

Kritik utama terhadap kepemimpinan ini bukan sekadar soal spanduk, melainkan pada apa yang dipilih Presiden untuk dikomentari. Prabowo sering kali terjebak pada diksi-diksi yang terdengar mengawang-awang atau justru terlalu mikro, seperti “gentengisasi”, “sawitisasi”, hingga retorika “warga bahagia”.

Jika Presiden bisa begitu detail memperhatikan spanduk di pinggir jalan, mengapa ia tidak memberikan respons secepat itu terhadap isu-isu yang lebih substantif?

• Korupsi yang Menggurita: Mengapa ketika Presiden mengeluhkan korupsi, aparat tidak bergerak secepat saat mencopot spanduk? Jawabannya pahit: sulit bagi sistem yang korup untuk membedah dirinya sendiri.
• Infrastruktur dan Ketertiban: Masyarakat lebih membutuhkan respons cepat terhadap jalan berlubang, pengelolaan sampah yang buruk, atau semrawutnya lalu lintas. Namun, karena Presiden selalu dikelilingi pengawalan ketat dan rute yang sudah disterilkan, realitas pahit yang dihadapi warga setiap hari ini seolah tak pernah sampai ke meja kerjanya.

Indikasi Krisis Manajemen Kepemimpinan

Fenomena “ribut spanduk” ini mengindikasikan tiga masalah fundamental dalam manajemen kekuasaan saat ini:

1. Laporan Asal Bapak Senang: Presiden tampaknya terisolasi dalam “menara gading”. Ia hanya menerima informasi yang difilter oleh lingkaran dalamnya. Jika laporan yang sampai hanya hal-hal yang menyenangkan atau keluhan estetika permukaan, maka kebijakan yang dihasilkan pun tidak akan menyentuh akar masalah bangsa.
2. Skala Prioritas yang Tertukar: Sangat memprihatinkan jika seorang pemimpin negara dengan pangkat Jenderal Bintang Empat Kehormatan menghabiskan energi untuk mengurusi hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di tingkat Camat atau Ketua RT. Ini memicu pertanyaan: apakah beliau memang tidak mampu menyelesaikan persoalan makro ekonomi dan kedaulatan, sehingga pelariannya adalah pada isu-isu mikro yang mudah terlihat?
3. Ketidakpekaan Terhadap Realitas Lapangan: Menyuruh mencopot spanduk toko adalah bentuk ketidaktahuan terhadap perjuangan rakyat kecil. Bagi pengusaha kecil, spanduk adalah nyawa usaha mereka. Mencopotnya tanpa alasan hukum yang kuat—hanya karena “Presiden tidak suka melihatnya”—adalah bentuk arogansi kekuasaan.

Menunggu Pemikiran Besar

Rakyat merindukan sosok pemimpin yang memiliki visi besar untuk membawa Indonesia keluar dari jerat kemiskinan dan korupsi, bukan pemimpin yang disibukkan oleh pemandangan di balik kaca mobil kepresidenan.

Daripada meributkan spanduk identitas toko, alangkah lebih baik jika Presiden mulai menyoroti spanduk-spanduk bertuliskan “Kawasan Integrasi Bebas Korupsi” yang terpampang di kantor-kantor pemerintahan, namun di dalamnya praktik pungli masih berjalan subur. Spanduk itu jauh lebih memuakkan dan menjemukan karena isinya adalah kebohongan publik.

Jika energi aparat bisa dikerahkan dalam hitungan jam untuk membersihkan jalanan dari spanduk demi kenyamanan mata Presiden, seharusnya energi yang sama bisa dikerahkan untuk membersihkan negara ini dari para koruptor demi kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kepemimpinan ini hanya diingat sebagai rezim yang lebih peduli pada keindahan jalan daripada keadilan bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan