Koalisi Gagal, Salah Jokowi

Menarik apa yang Jokowi sampaikan dalam HUT Hanura. Ia mengatakan, jika ada koalisi gagal, tidak perlu menyalahkan saya, istana, atau kekuatan besar, yang mengarah kepada presiden. Hal ini  sangat mungkin dirasakan Jokowi sebagai pribadi ataupun selaku presiden.

Presiden memiliki instrumen lengkap yang diatur dan berdasar UU ada, BIN, Bais, Polri, TNI, dan tidak ketinggalan KPK. Mereka semua adalah perangkat negara yang dalam kendali presiden. benar, ereka itu independen dan bukan bawahan presiden secara langsung. Namun demi kepentingan negara, mereka tetap akan menyuplai data kepada presiden.

Jokowi sebagai pribadi tentu hafal dengan barisan sakit hati, politikus sok oposan, dan pihak-pihak yang tidak mampu berprestasi, ujung-ujungnya nyalahin dirinya. Paling seru dan sering ya AHY boch kemarin sore yang memang tidak bisa apa-apa. Hanya karena    obsesif pepo  dan dirinya mampu menjadi presiden.

Kali ini Jokowi berkata lantang, tanpa menggunakan bahasa simbol, dan juga gamblang yang dimaksudkan.  Sangat mungkin ada koalisi bubar jalan, layu sebelum berkembang, dan tidak bisa lanjut dalam bekerja sama mengusung calon dalam gelaran pilpres 2024 mendatang.

Koalisi perubahan yang gembar-gembor antitesis Jokowi dengan calon Anies Baswedan kemungkinan besar gagal. Berbagai aspek membuat untuk  terwujud. Mutu si calon tidak meyakinkan publik. Hanya berdasarkan hasil survei tanpa validasi dari kinerjanya.

Lihat saja parpol masih alot untuk menyatakan ya, padahal sudah safari ke mana-mana. Mereka masih khawatir status hukum yang bak telor di ujung tanduk. Perilaku ugal-ugalan dalam menguasai dan merusak Jakarta jelas membuat parpol tidak yakin.

Rebutan posisi wapres ala Demokrat dan PKS jelas membuat keadaan lebih sulit. Belum lagi nyolotnya si bakal capres yang sudah deklarasi. Menolak AHY yang tidak cukup menjanjikan bagi pasangan mereka. Dia lupa, Demokrat adalah partai politik yang duduk di Senayan.

Sikapnya yang tidak menjaga  etika politik memang akan menghancurkannya sendiri. Sama juga elit Nasdem yang mau mengusung Prabowo menjadi cawapres mereka. Jelas abai ranah kepantasan dan kepatutan.

Bisa jadi KPK juga mau meneruskan pemanggilan si bakal calon presiden yang sudah safari politik ke mana-mana itu. Toh bukan barang baru, mengenai kelebihan bayar, balapan tamiya, eh formula e yang tidak karu-karuan juntrungannya itu.

Koalisi sangat mungkin susah terwujud. Penengah dan pihak yang memiliki otoritas lebih tidak ada, jadi hanya debat kusir semata.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan