Jokowi: Silakan Kritik dengan Keras, PKS: Tertibkan Buzzer

Media 

Suka atau tidak, rela atau tidak, media arus utama pun sudah cenderung menjadi partisan. Penyokong kepentingan politik. Sederhana saja lihat, bagaimana pemberitaan, opini, atau tanggapan mereka itu. Baik dari segi pembuatan judul, kover, siapa-siapa yang menjadi narasumber dan rujukan. 

Jangan naif atau malah menutup mata dari fakta ini.  Apakah berlebihan ketika ada tudingan media sudah terbeli? Artinya apa? Ya bisa dimaknai sendiri.

Entah seharin kemarin ada kecenderungan opini, narasi media sosial, dan juga pembicaraan seolah Jokowi itu antikritik, pelontar kritik dibui dan model-model itu, itu tafsir dan asumsi subyektif saya. Boleh dong. Nah apakah pernah Jokowi itu ke kantor polisi melaporkan penghinaan dungu, plonga-plongo, atau malah PKI dengan tuntutan DNA? Itu bukan orang biasa, pimpinan dewan dan majelis biasa banget menghina, memaki, coba jika seperti orba konon Pak Kwik lebih baik, tinggal nama mungkin orang-orang itu.

Ke mana Marsinah, ke mana Udin, dan juga yang menjadi korban Trisakti. Mosok Kwik, Sudjiwo, atau usaid Didu lupa sih? Mereka siapa, hanya buruh pabrik, wartawan, dan mahasiswa, bayangkan dengan mantan pejabat tinggi negara, pejabat negara pula. Para pejabat ini kudune malu dengan babi.

Kritik Itu Bukan Asal Beda

Selama ini yang terjadi, termasuk parpol dan fraksi di dewan bukan kritik namun asal berbeda dengan pemerintah. Ujungnya mengganti pemerintahan, bukan demi kebaikan bersama bangsa ini. oposan itu juga bermartabat, baik, dan bahkan bagus bagi hidup demokrasi. Mengapa? Agar ada penyeimbang, ada yang menyentil jika eksekutif menyimpang. 

Lha anehnya ketika pemerintah baik-baik saja malah dihajar. Yang mendasar seperti korupsi, terorisme, dan radikalis malah dipuja-puji. Kan koplak. Miris menghajar yang bekerja dan mendiamkan yang tidak melakukan apa-apa.