5 Keputusan yang Dianulasi Presiden Prabowo

5 Keputusan yang Dianulasi Presiden Prabowo

Apa yang terjadi dengan pemerintahan ini sih, belum setahun sudah ada lima keputusan, ketetapan, dan kebijakan yang dibatalkan oleh presiden. Ngerinya ada yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Memberikan dampak yang cukup besar, heboh, dan juga cemas. Lha memangnya tidak ada koordinasi, atau pembicaraan secara matang terlebih dahulu? Jangan-jangan putusan dulu baru didiskusikan, omong dulu baru dipikir?

Pajak.

PPN baru yang sebenarnya akan diterapkan pada awal tahun 2025 batal. Kenaikan dari 11 % akhirnya oleh Prabowo hanya untuk barang mewah. Kasak-kusuk seusai pelantikan hingga awal tahun pembicaraan mengenai pajak ini. Energi yang sudah terkuras untuk ini dan itu, akhirnya batal. Entah apa yang ada di balik kebijakan dan batal ini.

Dampak daya beli yang memang sudah susah, akan lebih berat dengan PPN 12% untuk semua produk. Jika bicara mengenai pendapatan negara, lha ke mana kekayaan alam yang luar biasa itu, atau mengapa tidak menggenjot penarikan aset maling berdasi?

Distribusi Gas LPG 3 Kg

Kementerian terkait membuat regulasi bahwa pengecer tidak boleh menjual gas melon, LPG 3 kg yang biasa dikenal dengan gas melon karena bentuk dan warna tabungnya  mirip dengan buah melon. Keadaan heboh, keberadaan gas untuk rakyat itu menghilang, tidak bisa dibeli dengan leluasa. Harga meroket dari biasanya Rp. 20.000 an menjadi sampai Rp. 40an. Menjelang Lebaran pula.

Antrean panjang, sampai ada korban nyawa karena kelelahan dan kecelakaan, karena memang gas bersubsidi itu andalan masyarakat kebanyakan. Gegap gempita, dan akhirnya batal. Mekanismenya sama seperti sebelumnya.

Kebijakan cukup aneh, karena tidak ada angin tidak ada badai, keberatan dari masyarakat tidak terdengar, kog malah dipersulit dengan pembelian langsung ke agen. Selisih 1000-2000 bagi rakyat itu sudah biasa, yang penting itu ada, bukan mengenai harga.

Batal, usai presiden turun tangan. Distribusi kembali sebagaimana sebelumnya, lha buat apa heboh tidak ada gunanya begitu.

Pengangkatan CASN dan CP₃K

Kebijakan grusa-grusu, ketika menyangkut hajat hidup rakyat kebanyakan. Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Calon P₃K jelas memberikan pukulan bagi banyak calon aparat negara ini. Dampak yang tidak sesederhana yang mengambil keputusan. Ada yang sudah keluar dari pekerjaan lamanya, ada yang terkena denda atau pinalti karena diterima menjadi salah satu pegawai pemerintah.

Hiruk pikuk, kekisruhan yang melanda yang diterima, sudah mundur, dan tertunda pengangkatannya. Padahal banyak yang sudah berkeluarga, artinya perlu makan, kebutuhan hidup untuk keluarganya. Lha siapa yang menanggung itu. Sederhana, batal dan pengangkatan seperti semula. Haduhhh.

Isu Lingkungan Raja Ampat

Pabrik dan penambangan di Raja Ampat, heboh, setiap saat menjadi pergunjingan publik. Pro dan kontra, sampai melibatkan ormas terbesar NU, di mana satu kubu yang menyatakan bahwa melindungi lingkungan berlebihan juga tidak bijak, ada pada setuju penambangan, salah satunya Ulil Abshar Abdalla. Pada posisi yang berseberangan yang diwakili Yenny Wahid, menyatakan dukungan untuk pelestarian Raja Ampat.

Pemanfaatan dan eksploitasi itu berbeda. Ada batasan-batasan yang tidak akan bisa dalam satu jalur. Ketamakan akan melahirkan eksploitasi. Benar, bahwa alam diciptakan untuk manusia, namun tentu bijak dan demi kesejahteraan manusia secara umum. Tidak hanya sekadar menyenangkan dan menyejahterakan segelintir pihak.

Batal dan dicabut oleh presiden. Selesai, entah di lapangan.

Kisruh 4 Pulau di Sumatera

Ada Keputusan Menteri untuk “memindahkan” empat pulau yang dulunya masuk dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh ke provinsi tetangganya, Sumatera Utara. Ramai, pro dan kontra, sampai menjadi isu mengenai presiden yang lalu. Politikus yang memang senang dengan sensasi panas, langsung  nimbrung, bisa menjadi bola panas untuk memperoleh keuntungan.

Presiden turun tangan, kembali sebagaimana adanya. Semua senang, puas, atau nggrundel, ya bisa dilihat saja, apa motivasinya.

Hal ini memperlihatkan manajemen, pengelolaan, dan juga komunikasi publik, para elit negeri ini ada masalah. Lebih mengawatirkan itu ketika berkaitan dengan kepentingan umum, akar rumput pula. Jauh lenbih bijaksana adalah pikirkan dulu, rapat, diskusi matang-matang dan baru jadikan Keputusan yang diumumkan, bukan seperti ini.

Kekisruhan yang ada jangan dianggap sepele, karena bisa menjadi alasan bagi  pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Menggunting di dalam lipatan, menyalip di tikungan, berbahaya. Stabilitas politik sangat terganggu, berdampak juga dalam bidang ekonomi. Keadaan lagi lesu tambah makin loyo melihat model demikian.

Di atas beberapa kebijakan, belum lagi celotehan yang tidak karu-karuan, ada ndasmu, goblok, kepala babi digoreng saja, perkosaan massal itu tidak ada buktinya, ini yang bicara bukan sembarangan lho, kepala negara, menteri, staf khusus, orang yang jelas berpendidikan, berkedudukan, dan pastinya didengar oleh orang banyak.

Mosok sih harus latihan bicara? Kelihatannya sih sebagaimana kata Ajahn Brahm dalam Buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, bahwa lebih banyak mendengarkan dari pada bicara. Ada sebuah ujaran bijak yang mengatakan, satu hingga dua tahun kurang untuk latihan bicara, namun berpuluh-puluh tahun untuk bisa mengurangi atau mengendalikan lidah dan omong.

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan