Habiburohman Komisi III DPR RI: Pemerintah Harus Tanggung Hidup Keluarga Ojol

Habiburohman Komisi III DPR RI: Pemerintah Harus Tanggung Hidup Keluarga Ojol

Tahu Sebab-Akibat Gak Sih?

Demo yang berimbas pada rusuh dan adanya kematian tragis seorang pengemudi ojek online menimbulkan duka mendalam. Lebih lagi reaksi dan tanggapan salah satu politikus Senayan. Namanya Habiburohman, Ketua Komisi III DPR-RI yang  membidangi Hukum.

Dia mengatakan, negara atau pemerintah harus bertanggung jawab atas hidup keluarga almarhum. Seolah ini keren, bagus, bijaksana, dan penuh perhatian, namun apakah demikian? Mari kita ulik bersama.

Musabab Demonstrasi

Demonstrasi ini terjadi karena mampetnya aspirasi masyarakat.  Begitu banyak hal yang janggal oleh penyelenggaran negara, baik pemerintah ataupun anggota dewan. Termasuk di dalamnya penegak hukum, polisi, militer, jaksa, hakim, hampir semua bermasalah. Akumulatif.

Pesta pora yang dipertontonkan elit, angkat ini dan itu menjadi pejabat sana sini, nambah terus badan dan utusan, namun rakyat tercekik luar biasa. Dimulai langkanya gula, minyak goreng, beras yang harganya selalu di atas, pajak naik gila-gilaan. Paradog di tengah   pesta pora elit.

Eh, hadiah ulang tahun kemerdekaan bukan untuk rakyat banyak, namun wakilnya. Pun ditanggapi dengan jumawa, arogan, dan merasa diri lebih, ada kata-kata tolol, jangan samakan anggota dewan dengan rakyat jelata, sudah wajar karena mengurus negara, jadi artis puluhan juga, hanya tiga juta saja sewot. Joget-joget ketika mendengar adanya kenaikan tunjangan yang luar biasa.

Nurani, empati, dan sikap peduli masih terlalu jauh dari para pemangku kebijakan. Mereka gembar-gembor uang negara tekor, cekak, kurang, namun menambah beban dengan berbagai hal yang inefisien. Kondisi yang mengerikan bagi rakyat, namun di pucuk sana mereka bagi-bagi uang, kue, dan kekuasaan. Sama sekali tidak mau tahu kondisi masyarakat secara luas.

Pokok masalah ada di DPR. Mereka ugal-ugalan, bicara UU mengenai Haji dan Umroh tiga hari kelar, ada Kementerian baru, dan itu doit lagi, namun perampasan aset maling, sama sekali tidak digubris. Wajar, massa panas dan marah.

Eh, ternyata   berfikir logika itu terlalu jauh bagi anggota dewan. Kesalahan ada pada mereka, mengapa negara dalam hal ini pemerintah yang  harus menanggung?

Padahal dewan bisa membuka gerbang, ada dialog, mendengarkan aspirasi masyarakat,  tidak sekadar asumsi, malah memaki duluan. Wakil namun serasa tuan, terlalu nekat mereka ini.

Bubarkan DPR

Mendekati kenyataan. Darah sudah tertumpah, jangan sampai beaya mahal ala 66, 98 itu kembali terulang. Negara yang sudah berjalan baik dan menuju keemas an harus kembali ke titik nol. Malah minus. Sayang banget, semua capaian bisa-bisa lebur dan itu tidak murah.

Masalah itu ada di parpol dan kepanjangan tangannya adalah dewan. Susah berharap mereka bisa bekerja bagus. Belum lagi banyak yang memang hanya mengandalkan tampang dan ketenaran semata. Tidak mengurangi rasa hormat bagi artis-artis yang bekerja keras dan belajar banyak untuk menjadi politisi bagus, namun jauh lebih banyak yang asal-asalan.

Partai pun suka cita mendapat vote atau suara dari mereka, peran mereka untuk membuat besar pemilih, bukan kontribusi untuk masyarakat.  Jangan banyak berharap mereka bisa memberikan lebih, karena memang kapasitasnya tidak cukup.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan